Wakil Ketua Komisi X Harap Pariwisata Dapat Segera Pulih

Wakil Ketua Komisi X Harap Pariwisata Dapat Segera Pulih
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin rapat dengar pendapat di Jakarta, Selasa (7/7/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Selasa, 7 Juli 2020 | 14:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap sektor pariwisata dapat segera pulih di era normal baru (new normal) karena berdampak signifikan pada penerimaan devisa negara.

“Pariwisata diharapkan menjadi pilar penerimaan devisa negara selain kegiatan ekspor dan perdagangan jasa," ungkap Hetifah dalam rapat dengar pendapat Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Menurutnya, Indonesia sebagai negara tropis memiliki berbagai objek wisata yang menarik. Keberagaman dan suku budaya juga menjadi daya tarik tersendiri. Kelebihan ini diharapkan dapat membangkitkan pariwisata Indonesia.

"Kita perlu strategi dan terobosan-terobosan, mengingat ratusan ribu orang bekerja di sektor pariwisata dan imbasnya terhadap perekonomian negara harus dipikirkan secara serius," ungkapnya.

Hetifah menyatakan, Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) sedang merumuskan kebijakan dan regulasi untuk memulihkan kembali pariwisata Indonesia. Sebab, pariwisata adalah sektor yang paling terdampak Covid-19.

Kemparekraf, lanjut Hetifah, juga sudah mempersiapkan beberapa destinasi favorit.

Memasuki new normal, Kemparekraf juga mengedepankan prinsip sustainable tourism (turisme berkelanjutan) dengan menjaga aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kemanusiaan.

Untuk itu, sinergi lintas sektor dibutuhkan khususnya di bidang perhubungan, infrastruktur fisik dan IT, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maskapai penerbangan, serta perkeretaapian.

"Para mitra ini orang-orang yang menentukan bagaimana pemulihan pariwisata di era new normal," tambah legislator asal Kalimantan Timur ini.

Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon I dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta maskapai penerbangan.



Sumber: BeritaSatu.com