Terbukti Terima Suap, Bupati Indramayu Supendi Dihukum 4,5 Tahun Penjara

Terbukti Terima Suap, Bupati Indramayu Supendi Dihukum 4,5 Tahun Penjara
Bupati Indramayu Supendi menaiki kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. (Foto: Antara / Nova Wahyudi)
Fana Suparman / WBP Selasa, 7 Juli 2020 | 18:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 4 tahun dan 6 bulan pidana penjara serta denda Rp 250 juta subsider 4 bulan terhadap Bupati nonaktif Indramayu Supendi. Majelis Hakim menyatakan Supendi terbukti bersalah menerima uang suap Rp 3,9 miliar lebih dari sejumlah pengusaha, termasuk Carsa ES yang juga menjadi terdakwa perkara ini. Suap tersebut diberikan kepada Supendi untuk mengatur proyek pembangunan di Kabupaten Indramayu.

Dalam perkara ini, Supendi bersekongkol dengan pejabat lain di Pemkab Indramayu, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Omarsyah dan Kabid Jalan Dinas PUPR Wempi Triyoso.

"Terdakwa Supendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim, Sihar saat membacakan amar putusan terhadap Supendi di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Bupati Indramayu Supendi Dituntut 6 Tahun Penjara

Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Supendi berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,088 miliar subsider 1 tahun. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Supendi dengan mencabut hak politiknya selama 2 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Supendi lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Sebelumnya Jaksa menuntut agar Supendi dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Supendi juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1,088 miliar. Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik Supendi selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim perbuatan Supendi tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari korupsi.
"Hal meringankan, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa belum pernah di hukum," kata hakim.

Atas putusan tersebut, baik Supendi dan jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir.



Sumber: BeritaSatu.com