Ekonomi dan Pertahanan Negara Harus Jalan Beriringan

Ekonomi dan Pertahanan Negara Harus Jalan Beriringan
Meutya Hafid. (Foto: Istimewa)
Robertus Wardi / FER Selasa, 7 Juli 2020 | 18:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid mengemukakan, pertahanan dan ekonomi adalah dua sisi mata uang. Keduanya harus berjalan beriringan karena akan berdampak pada citra bangsa.

Baca Juga: Komisi I Dorong Pembentukan Divisi III TNI

"Pertahanan dan ekonomi harus berjalan beriringan. Ekonomi yang sehat akan mendukung peningkatan pertahanan negara,” kata Meutya dalam diskusi virtual (online) bertema 'Strategi Dibalik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan' di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Politisi Partai Golkar ini memberi contoh Tiongkok. Negara tersebut secara ekonomi cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di atas 6 persen. Implikasinya, anggaran untuk pertahanan negara dialokasikan cukup signifikan. Dengan demikian, negara yang dijuluki 'tirai bambu' itu percaya diri melakukan manuver perang terhadap negara lain, termasuk dengan negara adidaya Amerika Serikat.

"Jadi setelah ekonomi menjadi semakin kuat akan dibarengi dengan penguatan pertahanan. Pertahanan yang lemah akan mengancam keberadaan negara. Kondisi ini akan menghasilkan konsekuensi yang tinggi bagi ekonomi negara,” jelas Meutya.

Baca Juga: RI-Nigeria Perkuat Kerja Sama Pertahanan dan Militer

Meutya melihat tidak bisa salah satunya menjadi dominan. Misalnya sisi pertahanan yang dominan sementara ekonomi yang lemah atau sebaliknya. Sudah ada contoh Uni Soviet yang dominan dalam pertahanan tetapi lemah dari sisi ekonomi. Akibatnya, negara tersebut pecah berkeping-keping.

Menurutnya, Indonesia memang masih jauh dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan negara. Hal itu tidak terlepas dari ekonomi Indonesia yang belum bagus seperti Tiongkok.

Namun dia melihat arah menuju pemenuhan pertahanan negara terus diupayakan oleh negara ini. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force (MEF) pertahanan negara.

"Kami dari Komisi I mengharapkan ada sinergi antara angkatan dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memberikan usulan prioritas dalam penyediaan alat pertahanan ke Presiden selaku panglima tertinggi. Ini perlu supaya pertahanan kita bisa kontekstual ditengah keterbatasan,” tutup Meutya.



Sumber: BeritaSatu.com