Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Legislator Kaltara Sampaikan 5 Saran ke Pemerintah

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Legislator Kaltara Sampaikan 5 Saran ke Pemerintah
Ilustrasi aktivitas di pasar tradisional. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / RSAT Selasa, 7 Juli 2020 | 19:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara, Deddy Yevri Sitorus menyampaikan lima saran ke pemerintah dalam rangka mencegah Covid-19. Pertama, pemerintah diharapkan segera mengumpulkan seluruh kepala daerah dan Gugus Tugas Covid-19 Daerah.

“Menyusun strategi bersama yang harus dilaksanakan secara ketat. Daerah-daerah itu harus dibagi atas kelompok-kelompok sesuai tantangan atau status masing-masing daerah, melakukan sinergi, dan kolaborasi,” kata Deddy, Selasa (7/7/2020).

Kedua, mengukur kapasitas penanggulangan, hambatan dan kebutuhan dalam upaya bersama melawan pandemi. Ketiga, pemerintah perlu merumuskan target yang lebih konkret dan terukur berdasarkan kerangka kerja dan kerangka waktu yang jelas.

Keempat, memastikan sosialisasi dan penegakan standar kesehatan baku diimplementasikan secara masif, terukur, dan efektif. “Kelima, rumuskan terobosan regulasi dan hukum untuk memastikan penanganan di bidang kesehatan dan sosial berjalan secara baik, dalam arti tepat waktu, dan tetap sasaran,” ucap Deddy.

Deddy menuturkan pandemi Covid-19 di Indonesia masih membahayakan. Deddy menyatakan masih ada peningkatan jumlah orang yang terinfeksi, bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya sudah bersatatus ‘hijau’. Menurut Deddy sepatutnya segera diambil langkah-langkah efektif serta sistematis.

“Pemerintah harus segera mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memutus tren peningkatan pasien terinfeksi Covid-19 ini,” tegas Deddy.

Di sisi lain, Deddy mengatakan penyebaran virus umumnya terjadi saat masyarakat tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan ketika berada antara lain seperti di pasar, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Menurut Deddy, masyarakat masih menganggap Covid-19 tidak ada dan protokol kesehatan itu seolah-olah beban. Deddy menambahkan hal itu terjadi karena disinformasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya melalui media sosial.

“Tidak heran semakin banyak orang yang tidak peduli dan lalai, bahkan di banyak tempat mulai terjadi tindakan ekstrem seperti merampas jenazah pasien Covid-19,” ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Menurut Deddy, pemerintah juga dapat mengembangkan strategi pendekatan berbasis komunitas. Tujuannya untuk meningkatkan dan menjaga partisipasi masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19.

Caranya dengan menjadikan RT/RW serta desa/kelurahan sebagai basis utama pemutusan penyebaran infeksi Covid-19. Pengurus lingkungan, lanjut Deddy, dimungkinkan diberikan kewenangan berdasarkan konsensus bersama untuk melakukan penegakan standar kesehatan di lapangan.

“Bentuklah kelompok-kelompok di setiap lingkungan untuk mengawasi dan menegakkan standar kesehatan. Bekali mereka dengan masker untuk diberikan kepada warga yang tidak mampu. Melawan pandemi ini harus bersama-sama, tidak mungkin hanya berharap kepada pemerintah,” kata Deddy.

Deddy juga meminta pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, mengembangkan sistem dan aplikasi untuk memantau pergerakan para penderita Covid-19 di seluruh daerah.

“Sebenarnya itu pekerjaan mudah, tinggal memasukkan nomor handphone (telepon seluler) para penderita dan OTG (orang tanpa gejala) ke dalam sistem berbasis GPS untuk memantau aktivitas dan pergerakan mereka,” kata anggota Komisi VI DPR ini.



Sumber: BeritaSatu.com