LSI Denny JA:

Kecemasan Publik Sudah di Zona Merah

Kecemasan Publik Sudah di Zona Merah
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa (kanan) memberikan paparan hasil riset terhadap kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi masa pandemi di Jakarta, Selasa (7/7/2020). (Foto: istimewa / istimewa)
Yuliantino Situmorang / YS Selasa, 7 Juli 2020 | 20:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kecemasan publik terhadap kondisi ekonomi saat ini sudah berada di zona merah. Sebesar 74,8% publik menyatakan, kondisi ekonomi mereka saat ini, saat pandemi Covid-19, lebih buruk, bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum Covid-19.

“Hanya 22,4 persen yang menyatakan kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan masa sebelum Covid-19. Dan hanya 2,2 persen yang menyatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik,” ujar Ardian Sopa, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA saat memaparkan hasil riset lembaganya di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Disebutkan, survei itu dilakukan secara tatap muka pada 8-15 Juni 2020, menggunakan 8.000 responden di delapan provinsi besar di Indonesia yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Bali. Margin of error survei sebesar plus minus 2,05%. Selain survei, LSI Denny JA juga menggunakan riset kualitatif seperti analisis media dan wawancara mendalam, untuk memperkuat temuan dan analisa.

Menurut Sopa, mereka yang menyatakan kondisi ekonomi buruk, merata di hampir semua segmen. Baik kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah, tua maupun muda, dan semua konstituen partai politik.

Pada segmen ekonomi, semakin rendah tingkat ekonominya, semakin tinggi persepsi bahwa kondisi ekonomi mereka memburuk. Pada segmen ekonomi bawah (wong cilik), mereka yang menyatakan ekonomi mereka memburuk sebanyak 81,3%. Sementara mereka yang merasa ekonomi mereka tak berubah sebesar 15,8%.

Tak hanya segmen ekonomi bawah, kata dia, pada segmen ekonomi atas, mereka yang berpendapatan di atas Rp 4,5 juta per bulan, sebanyak 59,9% menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka memburuk. Namun terdapat 37,3% responden yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah.

“Pada segmen pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan semakin tinggi pula persepsi bahwa ekonomi mereka memburuk,” tutur Sopa yang didampingi moderator Fitri Hari.

Dikatakan, pada segmen mereka yang terpelajar, pernah kuliah atau di atasnya, mereka yang menyatakan ekonomi mereka buruk sebanyak 62,5 %. Sementara mereka yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah sebanyak 34,3%.

Pada segmen pendidikan rendah, mereka yang hanya lulus SD atau di bawahnya, sebanyak 78,8% menyatakan kondisi ekonomi mereka memburuk. Dan hanya 18,4% yang menyatakan kondisi ekonomi mereka sama saja atau tidak berubah.

Kekhawatiran
LSI Denny JA lebih jauh menggali kondisi ekonomi seperti apa yang dikhawatirkan publik di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Sopa, temuan penting lain yang dihasilkan dari survei itu adalah tingginya mereka yang khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tingkat kekhawatiran publik bahwa mereka tak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga berada di zona merah.

Sebanyak 84,2% publik menyatakan bahwa saat ini mereka khawatir, dan hanya sebesar 15,1% yang menyatakan tidak khawatir.

“Mereka yang menyatakan khawatir juga merata di semua segmen. Baik mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah, kelas ekonomi atas maupun bawah, laki-laki maupun perempuan, semua segmen penganut agama, muda maupun tua, dan di semua segmen konstituen partai,” papar dia.

Dari temuan penting itu, kata Sopa, tentunya harus direspons segera dengan kebijakan publik yang tepat. Dengan mayoritas menyatakan ekonomi memburuk dan kekhawatiran tak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka persepsi tersebut mampu menghasilkan implikasi politik yang serius.

“Jadi kami rekomendasikan, hati-hati terjadi krisis sosial. Dengan persepsi publik terhadap ekonomi yang berada di zona merah, maka saat ini publik seperti rumput kering yang mudah dibakar. Diawali dengan krisis kesehatan, ditambah krisis ekonomi, maka bisa berubah menjadi krisis sosial dan krisis politik,” tutur dia.

Selain itu, publik tetap dibebaskan mencari nafkah asal tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Karena ekonomi tetap harus berjalan, agar tak makin memburuk.

Kemudian, influencer elite bekerja secara massif. Saat normal baru, risiko penularan Covid-19 akan makin besar, karenapublik lebih aktif di ruang-ruang publik. Influencer elite harus dilibatkan untuk mengedukasi dan mengontrol protokol kesehatan.



Sumber: Suara Pembaruan