KPK Diminta Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

KPK Diminta Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan), bersama Ketua Komisi III DPR Herman Hery (tengah), dan Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh (kiri) memberikan keterangan terkait hasil rapat dengar pendapat antara KPK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 29 April 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Fana F Suparman / FER Selasa, 7 Juli 2020 | 20:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi corona atau Covid-19.

Baca Juga: Agung Podomoro Land Terseret Kasus Suap

Permintaan itu disampaikan Komisi III saat menggelar rapat tertutup dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Ketua Komisi III DPR, Herman Hery menyatakan jangan sampai terdapat penumpang gelap yang memanfaatkan situasi pandemi untuk membobol dana penanganan pandemi yang mencapai Rp 695,2 triliun. Untuk itu, Komisi III, kata Herman Hery meminta KPK terus mengawal pengelolaan dana pandemi.

"Terkait pengawasan dana Covid-19 juga disoroti bahwa jangan sampai di era pandemi situasi darurat Presiden menyerukan percepatan tapi ada penumpang gelap dan akhirnya kebobolan dana itu, kami menyoroti sejauh mana KPK mengawal urusan dana Covid ini," kata Herman usai rapat dengan Pimpinan dan Dewas KPK.

Baca Juga: KPK Dalami Fee Penjualan Pesawat PTDI

Herman mengatakan, dalam rapat tersebut, pimpinan KPK memastikan terus mengawal dan mengawasi dana penanganan Covid-19. Bahkan, kata Herman, KPK memastikan bakal menjerat pihak-pihak yang melakukan korupsi.

"Pimpinan menjawab, terus ada pendampingan. Terus ada pengawasan. Bahkan kalau ada penyampingan pimpinan tidak segan melakukan tindakan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, pihaknya berkepentingan untuk terus memberantas korupsi, baik melalui pendidikan masyarakat, pencegahan, maupun penindakan. Firli memastikan, KPK bakal menjerat siapapun yang melakukan korupsi, termasuk terkait dana penanganan pandemi corona.

Baca Juga: KPK Jebloskan Kader PDIP ke Lapas Sukamiskin

"Supaya anggaran Covid-19 itu tetap berjalan dan tidak ada penyimpangan, bantuan sosial juga tetap berjalan tidak ada dilakukan dalam rangka Pilkada. Semuanya harus dilakukan dengan akuntabilitas. Dan KPK bertindak tegas bila ada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara," tandas Firli.



Sumber: BeritaSatu.com