Ekonomi dan Pertahanan Negara Dinilai Saling Melengkapi

Ekonomi dan Pertahanan Negara Dinilai Saling Melengkapi
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan salah satu penerbang pesawat tempur TNI Angkatan Udara. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / FER Selasa, 7 Juli 2020 | 21:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji mengemukakan ekonomi dan pertahanan negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan, keduanya bisa saling melengkapi bagi eksistensi suatu negara dalam persaingan di kancah internasional.

Baca Juga: Ekonomi dan Pertahanan Negara Harus Jalan Beriringan

Hal tersebut disampaikan Agus dalam diskusi virtual bertema 'Strategi Dibalik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan' di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Agus mengungkapkan, ekonomi pertahanan merupakan ilmu yang menggunakan metode ilmu ekonomi untuk mempelajari isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan, perencanaan pembangunan kekuatan termasuk pelucutan sejata dan perdamaian dunia. "Ekonomi pertahanan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang sudah digunakan jauh ke dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal ini pertahanan negara," jelasnya.

Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) ini menyebutkan, ekonomi pertahanan merupakan satu kesatuan utuh tentang upaya untuk mempertahankan eksistensi suatu negara dalam mempertahankan diri. "Pertahanan itu baik secara ofensif maupun defensif, melalui ilmu ekonomi dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya," papar Agus.

Menurut Agus, banyak hal yang tercakup dalam ilmu ekonomi pertahanan. Diantaranya pencegahan dan penghindaran perang, inisiasi dan penghentian. Kemudian interaksi strategis, perlombaan senjata maupun kontrol senjata. Juga tentang pembentukan aliansi, alokasi sumber daya, dan perilaku. Yang lainnya soal interaksi ekonomi makro aspek pertahanan selama perang, perdamaian, perlucutan senjata, dan konversi. Struktur komando versus ekonomi pasar sebagai sumber daya pertahanan juga masuk dalam bahasan.

Baca Juga: Komisi I Dorong Pembentukan Divisi III TNI

"Kesiapan militer, material-material strategis, dan kebijakan industri pertahanan. Juga pengadaan, akuisisi, dan analisis kontrak-kontrak pertahanan. Bahkan, termasuk juga ancaman yang berasal dari bukan pemerintah mulai dari terorisme, narkoba, pengungsi, hingga fanatisme etnis dan agama,” jelas Agus.

Agus melihat perlombaan senjata tak bisa dihindari. Perlombaan senjata terjadi ketika dua negara atau lebih meningkatklan ukuran dan kualitas sumber daya militer untuk mendapatkan keunggulan militer maupun politik. Karena itu, lanjut Agus, pemerintah harus mampu mengendalikan peredaran senjata di negaranya, membatasi impor senjata, meningkatkan kualitas hasil produksi agar kompetitif, memberikan peluang yang sama antara industri pemerintah (BUMN) dan industri swasta nasional.

"Jangan menganggap pertahanan itu sebagai biaya (cost), namun bisa dipandang sebagai industri yang bisa mendatangkan devisa. Negara-negara besar mendapatkan banyak sekali devisa dari industri pertahanan seperti Amerika Serikat, Inggris dan lainnya," tegasnya.

Agus mengingatkan, ekonomi dan pertahanan bisa menjadi dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Artinya, pertahanan yang kuat membutuhkan kekuatan ekonomi yang baik. Sebaliknya, kekuatan ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan. Sehingga keduanya tak bisa dipisahkan.

Baca Juga: Indonesia Jajaki Kerja Sama Militer dengan Nigeria

"Kemajuan ekonomi nasional tidak mungkin dicapai apabila pertahanan rapuh, pertahanan negara mempengaruhi keamanan nasional (national security) dan stabilitas ekonomi nasional, sedangkan kualitas ekonomi akan menghasilkan kesejahteraan (prosperity)," pungkas Agus.



Sumber: BeritaSatu.com