KPK Diminta Tangani Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

KPK Diminta Tangani Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Ilustrasi korupsi. (Foto: Beritasatu.com)
Fana F Suparman / FER Selasa, 7 Juli 2020 | 23:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Rapat yang digelar secara tertutup itu membahas sejumlah isu, termasuk mengenai penanganan perkara korupsi.

Baca Juga: Rapat Tertutup DPR dan KPK Bahas Kasus Hingga Penyadapan

Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, Komisi III meminta lembaga antikorupsi menangani kasus-kasus korupsi terutama di sektor sumber daya alam (SDA).

"Komisi III DPR meminta KPK mengoptimalkan fungsi-fungsi penindakan dalam penanganan perkara korupsi khususnya di bidang sumber daya alam," kata Ali kepada awak media, Selasa (7/7/2020).

Tak hanya itu, Komisi III DPR juga meminta KPK menaruh perhatian pada kasus korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang di berbagai institusi, serta korupsi yang merugikan masyarakat. Terutama yang terjadi pada masa krisis akibat pandemi Covid-19.

"Komisi III DPR juga meminta agar KPK melaksanakan fungsi pencegahan korupsi dan melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan penggunaan anggaran pemerintah terutama pada sektor-sektor strategis sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat," kata Ali.

Baca Juga: KPK Diminta Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

Ali menjelaskan, RDP yang digelar untuk pertama kalinya di Gedung KPK ini merupakan RDP pengawasan yang regular dilakukan Komisi III DPR kepada mitra kerjanya, termasuk KPK. Ali mengatakan dalam RDP ini juga dibahas mengenai penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan hambatan-hambatan yang masih dihadapi KPK.

"Terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pendapatan atau penerimaan negara," katanya.

Meski demikian, Ali tak menjelaskan secara rinci kasus-kasus yang dibahas dalam RDP tersebut. Ali hanya menyebut selain mengenai kasus yang menarik perhatian masyarakat, RDP tersebut juga membahas mengenai tugas dan fungsi KPK.

"Antara lain penjelasan KPK terkait dengan laporan evaluasi KPK terhadap pelaksanaan relokasi anggaran dan pelaksanaan refocusing kegiatan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan rawan terjadinya korupsi," katanya.

 



Sumber: BeritaSatu.com