KPK Diminta Tangani Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Logo BeritaSatu

KPK Diminta Tangani Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Selasa, 7 Juli 2020 | 23:53 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Rapat yang digelar secara tertutup itu membahas sejumlah isu, termasuk mengenai penanganan perkara korupsi.

Baca Juga: Rapat Tertutup DPR dan KPK Bahas Kasus Hingga Penyadapan

Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, Komisi III meminta lembaga antikorupsi menangani kasus-kasus korupsi terutama di sektor sumber daya alam (SDA).

"Komisi III DPR meminta KPK mengoptimalkan fungsi-fungsi penindakan dalam penanganan perkara korupsi khususnya di bidang sumber daya alam," kata Ali kepada awak media, Selasa (7/7/2020).

Tak hanya itu, Komisi III DPR juga meminta KPK menaruh perhatian pada kasus korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang di berbagai institusi, serta korupsi yang merugikan masyarakat. Terutama yang terjadi pada masa krisis akibat pandemi Covid-19.

"Komisi III DPR juga meminta agar KPK melaksanakan fungsi pencegahan korupsi dan melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan penggunaan anggaran pemerintah terutama pada sektor-sektor strategis sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat," kata Ali.

Baca Juga: KPK Diminta Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

Ali menjelaskan, RDP yang digelar untuk pertama kalinya di Gedung KPK ini merupakan RDP pengawasan yang regular dilakukan Komisi III DPR kepada mitra kerjanya, termasuk KPK. Ali mengatakan dalam RDP ini juga dibahas mengenai penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan hambatan-hambatan yang masih dihadapi KPK.

"Terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pendapatan atau penerimaan negara," katanya.

Meski demikian, Ali tak menjelaskan secara rinci kasus-kasus yang dibahas dalam RDP tersebut. Ali hanya menyebut selain mengenai kasus yang menarik perhatian masyarakat, RDP tersebut juga membahas mengenai tugas dan fungsi KPK.

"Antara lain penjelasan KPK terkait dengan laporan evaluasi KPK terhadap pelaksanaan relokasi anggaran dan pelaksanaan refocusing kegiatan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan rawan terjadinya korupsi," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Progres 20,49%, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Beroperasi Desember 2021

Pembangunan Tol Sirip Pekanbaru-Padang pada Padang–Sicincin sepanjang 30,4 km saat ini telah mencapai 20,49 persen dan ditargetkan beroperasi Desember 2021.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Program Kartu Prakerja Dilanjutkan Dua Pekan Lagi

pemerintah saat ini masih mengevaluasi Program Kartu Prakerja. Namun dalam waktu dekat, program ini akan kembali membuka pendaftaran untuk gelombang keempat.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Lolos Tes P3K, FSGI: Nasib 34.000 Guru Honorer Masih Tidak Jelas

Mereka telah lolos P3K dan terhitung sudah setahun diangkat tapi belum mendapat SK dan NIP seperti CPNS.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Rapat Tertutup DPR dan KPK Bahas Kasus hingga Penyadapan

Komisi III DPR menggelar RDP dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

NASIONAL | 7 Juli 2020

PGRI Minta Rekrutmen CPNS Guru Tetap Ada

Ini bertujuan untuk menghindari risiko yang harus dihadapi negara terkait kualitas pendidikan Indonesia yang disebabkan kelangkaan guru.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Mahfud MD: Kasus Penyelundupan Harley Davidson Mantan Dirut Garuda Harus Diselesaikan

Mahfud MD meminta berbagai kasus-kasus penyelundupan yang ditangani oleh Bea Cukai dituntaskan termasuk kasus penyelundupan Harley Davidson dan Sepeda Brompton.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Mahfud MD Akan Panggil Empat Institusi Terkait Djoko Tjandra

Menko Polhukam Mahfud MD akan segera memanggil empat institusi untuk meminta laporan perkembangan kasus buronan kelas kakap, Djoko Tjandra.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Ketua Komisi III DPR: Negara Seakan Kalah oleh Djoko Tjandra

Ketua Komisi III DPR, Herman Hery menyebut negara seakan kalah oleh terpidana dan buronan pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Ekonomi dan Pertahanan Negara Dinilai Saling Melengkapi

Agus melihat perlombaan senjata tak bisa dihindari.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Bulog Serahkan Bantuan Paket Sembako ke PWI Peduli

Prioritas penerima terutama kalangan wartawan yang perekonomian keluarganya terdampak oleh mewabahnya Covid-19.

NASIONAL | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS