PPDB Online, Ombudsman Sumut Temukan Peserta Diduga Gunakan SKD Palsu

PPDB Online, Ombudsman Sumut Temukan Peserta Diduga Gunakan SKD Palsu
Ilustrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (Foto: ANTARA FOTO)
Arnold H Sianturi / JEM Rabu, 8 Juli 2020 | 11:50 WIB

Medan, Beritasatu.com - Ombudsman RI Perwakilan Sumut menemukan bukti dugaan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring (online) lewat jalur zonasi. Praktik curang ini ditengarai melibatkan pihak kelurahan yang berdekatan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN).

Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mengungkapkan, ada beberapa calon peserta didik (CPD) mendaftar dengan surat keterangan domisili (SKD) dikeluarkan pihak kelurahan yang alamat tempat tinggalnya disesuaikan dengan alamat sekolah yang dituju tersebut.

"Dalam PPDB tahun ajaran 2020/2021 ini, ada 5 sampel yang kita temukan dari dugaan praktik kecurangan di SMAN 1 Medan. Saat mendaftar secara online, CPD menggunakan alamat sekolah saat mendaftar lewat jalur zonasi," ujar Abyadi Siregar di Medan, Selasa (7/7/2020).

Abyadi mengatakan, kelima CPD yang menggunakan SKD dari pihak kelurahan dinyatakan lulus melalui jalur zonasi. Padahal, berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), lokasi tempat tinggal kelima CPD justru jauh dari alamat sekolah. Anehnya, masalah ini dianggap bukan kecurangan.

"Misalnya, CPD berinisial MAF yang berdasarkan dapodik-nya beralamat di Jalan AR Hakim, Medan dan ZFA di kompleks Perumahan Bumi Asri Medan. Kedua CPD ini dinyatakan lulus dengan memiliki SKD sama dengan alamat SMAN 1 di Jalan Tengku Cik Ditiro Nomor 1 Medan," ungkap Abyadi.

Disebutkan, dedua CPD itu tak memiliki ikatan darah maupun keluarga, namun memiliki alamat rumah sama sesuai SKD. Dalam pengumuman kelulusan, MAF berada pada nomor urut 1 dan ZFA nomor urut 2. Ketika identitas ini dikonfirmasi dengan warga sekitar dekat sekolah itu, tidak ada warga yang mengenalnya.

“Ada juga CPD yang menggunakan SKD dengan alamat di Jalan Tengku Cik Ditiro, yang masih sama dikeluarkan oleh kelurahan. Alamat itu dekat dengan sekolah. Saya datangi rumah itu, dan pemilik rumah menyatakan tidak memilik anak sesuai dengan identitas CPD," katanya.

Bukti kecurangan lainnya, sambung Abyadi, peserta berinisial BBS yang dinyatakan lulus dengan urutan nomor 12 lewat jalur zonasi. BBS dinyatakan lulus karena domisilinya hanya 108 meter dari sekolah atau di Jalan Muara Takus No 17 G. Sementara, dapodik BBS memiliki alamat di Jalan Gaperta Ujung, Gang Berkat Nomor 12 A Medan.

"Begitu juga dengan berinisial ADH yang diluluskan dengan nomor urut 15, karena jarak domisili 122 meter dari sekolah atau di Jalan Tengku Cik Ditiro. Alamat domisili ADH di Jalan Tengku Cik Ditiro tanpa nomor rumah. Untuk peserta berinisial IE lulus dengan nomor urut 100. SKD orang bersangkutan di Jalan Taruma. Padahal, berdasarkan dapodik alamat tercatat di Jalan Bakti Kelapa Nomor 6 Medan," jelasnya.

Sekretaris Panitia PPDB Disdik Sumut Saut Aritonang, saat menerima kedatangan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, menjelaskan, penggunaan SKD dalam PPDB jalur zonasi diperbolehkan di Permendikbud 44/2019 tentang PPD2020.

“Bahkan surat keterangan di Permendikbud tersebut diperbolehkan melalui RT/RW. Selanjutnya, diterbitkan pergub (peraturan gubernur) sebagai turunan dan petunjuk pelaksana tentang surat keterangan domisili, minimal melalui RT/RW maupun kelurahan,” kata Saut.



Sumber: BeritaSatu.com