Kemdagri: Jika Djoko Tjandra Jadi WNA, KTP Elektronik Akan Dicabut

Kemdagri: Jika Djoko Tjandra Jadi WNA, KTP Elektronik Akan Dicabut
Djoko Tjandra (Foto: Ist)
Robertus Wardi / JAS Rabu, 8 Juli 2020 | 14:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan dalam database kependudukan, buronan Djoko Tjandra masih tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Sampai saat ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil Provinsi DKI belum pernah menerima informasi tentang pelepasan kewarganegaraan.

“Ditjen Dukcapil membutuhkan informasi dan data dari Kemenkumham (Kemkumham) terkait kewarganegaraan Djoko Soegiarto Tjandra. Apabila terbukti yang bersangkutan sudah menjadi WNA maka KTP Elektronik dan KK WNI akan dibatalkan oleh Dinas Dukcapil DKI,” kata Zudan di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Ia menjelaskan sampai saat ini, Dukcapil tidak memiliki data tentang data cekal dan buronan. Dukcapil juga belum pernah mendapatkan pemberitahuan tentang Djoko Tjandra sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO) dari pihak yang berwenang.

“Agar kasus seperti ini dapat dicegah, Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil perlu diberi pemberitahuan tentang data orang yang dicekal atau DPO/buronan,” tegas Zudan.

Menurutnya, jika sudah ada data buronan/DPO, Dukcapil tetap akan memproses rekam sidik jari dan retina mata serta foto wajah agar data penduduk masuk ke dalam database kependudukan. Namun KTP Elektronik akan diberikan pada saat yang bersangkutan memenuhi kewajiban hukumnya.

Dia menegaskan sesuai dengan Pasal 8 UU No 24 Tahun 2013, salah satu kewajiban Dinas Dukcapil adalah memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas setiap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Ditjen Dukcapil juga sudah mendapat laporan dari Lurah Grogol Selatan bahwa petugas di kelurahan tidak ada yang mengetahui Djoko Tjandra adalah buron sehingga memproses permohonan seperti biasanya.

Dia menyebut dalam database kependudukan, data yang bersangkutan selama sembilan tahun buron, tidak melakukan transaksi dan belum melakukan perekaman. Dalam kondisi seperti itu maka seluruh data kependuduknya dinonaktifkan. Maksudnya, data yang bersangkutan tidak bisa untuk pelayanan publik seperti membuat SIM, membuka rekening bank, membuat sertifikat tanah, dan lain-lain.

“Data yang bersangkutan akan terblokir. Dengan demikian, yang bersangkutan harus datang ke dinas Dukcapil untuk mengurus datanya. Dengan sendirinya, akan aktif secara otomatis apabila bersangkutan datang dan melakukan perekaman KTP Elektronik,” jelas Zudan.

Diungkap Zudan, berdasarkan historikal dalam database kependudukan, Djoko Tjandra melakukan pencetakan KTP pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan data sesuai database kependudukan. Kemudian melakukan pencetakan Kartu Keluarga pada tanggal 11 Januari 2011. Selanjutnya melakukan perekaman KTP Elektronik pada tanggal 08 Juni 2020.

“Sejak terdata dalam database kependudukan tahun 2008 yang bersangkutan merupakan Warga Negara Indonesia dengan tempat/tanggal lahir yaitu Sanggau, 27 Agustus 1951. Yang bersangkutan tidak pernah ada transaksi perubahan data hingga saat ini. Data kependudukan yang bersangkutan dari tahun 2008 sampai dengan 8 Juni 2020 tidak ada perubahan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir,” ungkap Zudan.

Terkait keberadaannya yang lama di luar negeri, Zudan menyebut berdasarkan Pasal 18 UU No.23 Tahun 2006 bahwa penduduk yang pindah keluar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Dukcapil. Hingga saat ini, yang bersangkutan tidak pernah melaporkan dirinya ke Dinas Dukcapil saat akan pergi dan menetap di luar negeri. Kemudian dalam historikal data yang bersangkutan, tidak pernah mengajukan pindah ke luar negeri sehingga Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) tidak pernah diterbitkan.

“Jadi secara database kependudukan yang bersangkutan tidak pernah keluar negeri,” tutup Zudan. 



Sumber: BeritaSatu.com