Diminta Pertimbangkan Nasib Pegawai, Menteri Tjahjo Diminta Tak Asal Bubarkan 96 Lembaga

Diminta Pertimbangkan Nasib Pegawai, Menteri Tjahjo Diminta Tak Asal Bubarkan 96 Lembaga
Bambang Soesatyo. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / JAS Rabu, 8 Juli 2020 | 15:00 WIB

Jakarta,Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) Tjahjo Kumolo tidak asal melakukan perampingan 96 lembaga negara dengan pertimbangan mereka tidak bekerja secara efektif maupun produktif.

Bamsoet, sapaan akrabnya, meminta agar sebelum rencana tersebut dilaksanakan, Kementerian yang dipimpin Tjahjo terlebih dahulu melakukan kajian kompetensi dengan analisis jabatan.

"Sehingga putusan yang diambil mengenai perampingan atau pembubaran lembaga negara dilakukan sudah berdasarkan kajian yang komprehensif," kata Bamsoet, Rabu (8/7/2020).

Hal itu bisa dilakukan dengan cara kementerian itu terlebih dahulu mengevaluasi lembaga-lembaga maupun komisi yang urgensinya belum maksimal. Dengan itu, Kementerian PAN dan RB memiliki parameter untuk menentukan lembaga yang dapat dibubarkan, dimerger, maupun yang tetap dilanjutkan.

Lebih jauh, sebaiknya didahulukan untuk memberikan kesempatan kepada pimpinan 96 lembaga negara yang dianggap kinerjanya tidak maksimal, untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. Hal ini penting agar putusan yang diambil dapat diterima semua pihak.

Selain itu, Kementerian PAN dan RB sebaiknya juga mempertimbangkan nasib pegawai yang lembaga tempatnya bekerja dilakukan perampingan. Mengingat kondisi saat ini cukup berat di tengah pandemi Covid-19, mempertahankan pekerjaan adalah sebuah masalah krusial bagi siapapun.

"Jadi sebaiknya semua aspek dipertimbangkan," pungkas Bamsoet.

Sebelumnya, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya tengah mengkaji pembubaran sejumlah lembaga/komisi yang dipandang kurang optimal. Kajian tersebut, mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat kabinet paripurna pada 18 Juni 2020.

Tjahjo menjelaskan, sejak 2014 terdapat sekitar 24 lembaga/komisi yang dibubarkan. Sekarang ini, masih ada 96 lembaga/komisi, baik yang dibentuk melalui undang-undang (UU) maupun peraturan pemerintah (PP) serta peraturan presiden (perpres).



Sumber: BeritaSatu.com