Pengamat: RUU PIP Menjadi Payung Hukum BPIP Perkuat Pancasila

Pengamat: RUU PIP Menjadi Payung Hukum BPIP Perkuat Pancasila
Bayu Dwi Anggono (Foto: Beritasatu Photo)
Roberth Wardhy / RSAT Kamis, 9 Juli 2020 | 13:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pusat Kajian Pancaila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bisa sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk perkuat Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karenanya, perlu pembinaan atau kegiatan untuk menanamkan serta menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat, di dalamnya termasuk pejabat negara,” kata Budi di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Ia menjelaskan sangat penting untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi BPIP sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan serta penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. Pasalnya, selama ini, pengaturan mengenai pembinaan ideologi Pancasila hanya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

"Dengan hadirnya RUU PIP, ada peluang pengaturannya ditingkatkan menjadi Undang Undang," jelas Budi.

Dia mengharapkan bila nantinya BPIP memiliki payung hukum berupa UU PIP agar tidak ada upaya untuk memberikan tafsir tunggal terhadap nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati rumusannya oleh para pendiri bangsa. Pasalnya, Pancasila sudah final dan merupakan kesepakatan para pendiri bangsa.

“Jangan sampai terulang pengalaman Orde Baru yang menjadikan pembinaan ideologi Pancasila sebagai alat politik kekuasaan,” tutup Budi.



Sumber: BeritaSatu.com