Pemerintah Pastikan Kejar Aset Maria Pauline Pembobol BNI Rp 1,7 Triliun

Pemerintah Pastikan Kejar Aset Maria Pauline Pembobol BNI Rp 1,7 Triliun
Tersangka Pembobol BNI 1,7 Triliun Maria Pauline Lumowa saat di Rapid Test sebelum menghadiri konferensi pers penangkapan dirinya, Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis, 9 Juli 2020. (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)
Fana F Suparman / CAH Kamis, 9 Juli 2020 | 16:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia bukan akhir dari proses penegakan hukum terhadap buronan pembobol kas BNI senilai Rp 1,7 triliun tersebut. Yasonna menegaskan, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengejar aset-aset Maria, termasuk yang berada di luar negeri untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana yang dilakukannya 17 tahun silam.

“Kita akan mengejar terus. Bersama penegak hukum, kita akan melakukan asset recovery yang dimiliki Maria Pauline Lumowa di luar negeri," kata Menkumham, Yasonna H. Laoly dalam konferensi pers di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (9/7/2020).

Yasonna mengatakan, asset recovery dilakukan setelah proses hukum terhadap Maria berjalan di Bareskrim Polri. Sejumlah upaya akan dilakukan untuk asset recovery, salah satunya dengan pembekuan dan pemblokiran akun rekening. 

Baca Juga: Yasonna Bawa Pulang Buronan Pembobol BNI Rp 1,7 Triliun dari Serbia

"Kita akan menempuh segala upaya hukum untuk membekukan asetnya, termasuk memblokir akun dan sebagainya," katanya.

Bahkan, kata Yasonna pihaknya akan menjalin kerja sama dengan negara lain untuk menelusuri dan mengejar aset Maria. Hal ini lantaran diduga terdapat aset-aset Maria di luar negeri, termasuk Belanda.

"Segala upaya hukum. Kita akan lakukan mutual legal assistance," katanya.

Namun, Yasonna mengatakan, upaya asset recovery ini memerlukan proses. Yang pasti, katanya, pemerintah dan aparat penegak hukum akan berupaya memulihkan aset dari pembobolan BNI pada 2003 silam.

"Kita lakukan upaya-upaya ini, tetapi ini tidak bisa langsung. Semuanya merupakan proses, tetapi kita tidak boleh berhenti. Semoga upaya ini bisa memberikan hasil baik bagi negeri sekaligus menegaskan prinsip bahwa pelaku pidana mungkin saja bisa lari, tetapi mereka tidak akan bisa sembunyi dari hukum kita,” kata Yasonna.

Baca Juga: Yasonna Sebut Nyaris Gagal Ekstradisi Maria Lumowa

Diketahui, delegasi yang dipimpin Yasonna berhasil merampungkan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Pembobol Bank BNI senilai Rp1,7 triliun itu diketahui telah buron sejak 2003. Yasonna bersama rombongan dan Maria Pauline tiba di Tanah Air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.00 WIB.

Maria merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 Triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. 

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari "orang dalam" karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Baca JugaMaria Pauline WN Belanda, Kabareskrim: Bukan Kendala

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.

Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Namun, kedua permintaan itu ditolak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang justru memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.
Upaya penegakan hukum memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019. Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003. 



Sumber: BeritaSatu.com