KPK dan Kemdes Bahas BLT Dana Desa

KPK dan Kemdes Bahas BLT Dana Desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bersama Komisioner KPK Nawawi Pomalongo di Kantor Kemdes PDTT, Jakarta, Kamis (9/7/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Kamis, 9 Juli 2020 | 16:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan rapat bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemdes PDTT) dalam rangka mendengar paparan soal progres penyaluran BLT Dana Desa selama pandemi Covid-19.

"Bapak Menteri dan jajaran, kehadiran kami di sini sesuai dengan fungsi tugas-tugas pencegahan dan koordinasi," ungkap Komisioner KPK Nawawi Pomalongo di Kantor Kemdes PDTT, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Bersama pimpinan KPK lainnya yakni Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar, Nawawi mengapresiasi langkah Kemdes PDTT dalam menyalurkan BLT dana desa. Pemaparan data yang lengkap terkait progres dan latar belakang penerima BLT dana desa juga menuai apresiasi KPK.

"Sekarang KPK di sini, kami ingin kita berjalan bersama-sama. Ini jalannya masih ada di rel yang kita sepakati bersama menurut regulasi yang ada," ungkap Nawawi.

Baca juga: Rapat dengan KPK, Mendes Beberkan Progres BLT Dana Desa

Per Rabu (8/7/2020), dana desa sudah tersalurkan ke 74.865 dari 74.953 desa di seluruh Indonesia atau setara dengan 99%.

Sementara itu, 74.753 desa sudah menetapkan calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa melalui musyawarah desa (musdes) khusus. Sedangkan, yang sudah menyalurkan BLT dana desa sebanyak 72.599 desa atau 97% dari total 74.865 desa yang ada.

Sebanyak 7.742.176 KK sudah menerima BLT dana desa dengan rincian 2.400.075 merupakan perempuan kepala keluarga (PEKKA), serta 283.644 adalah warga yang menderita penyakit kronis dan menahun.

Sedangkan, 6.813.115 KK merupakan petani dan buruh tani, 315.028 nelayan dan buruh nelayan, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang serta UMKM. Hingga saat ini, total dana desa yang telah digunakan untuk BLT dana desa mencapai sekitar Rp 4,64 triliun.

"Ini sudah masuk semua by name by address. Semuanya nanti akan dikirim ke Kementerian Sosial, sebagai kementerian yang punya tanggung jawab langsung terhadap jaring pengaman sosial," pungkas Mendes Abdul Halim Iskandar.



Sumber: BeritaSatu.com