Pers Bebas Lebih Baik daripada Pers Dikontrol
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pers Bebas Lebih Baik daripada Pers Dikontrol

Rabu, 8 Juli 2020 | 17:50 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Dosen Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia Ade Armando mengemukakan, kebebasan pers harus terus dijaga dan diperkuat. Adanya kebebasan pers mendorong dan memperkuat proses demokrasi di bangsa ini.

“Pers yang bebas lebih baik daripada pers yang dikontrol. Kita tidak ingin pers Indonesia kembali seperti pada zaman Orde Baru,” kata Ade dalam diskusi bertema “Masihkah Pers Menjadi Pilar Keempat Demokrasi?” di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Ia menjelaskan, pada masa Orde Baru dibawah pemerintahan otoriter Presiden Soeharto, pers benar-benar dikontrol. Sering pers dicap hanya sebagai stempel pemerintah. Informasi yang disampaikan sudah disensor dan dikontrol oleh rezim. Informasi yang diberitakan juga tidak variatif.

Di era sekarang, sejak reformasi 1998, pers sangat bebas. Banyak orang kemudian menyebut kebebasan pers kebablasan. Namun kehadiran pers bebas dan media sosial (medsos) yang sangat banyak lebih bagus daripada pers yang dikontrol. Pers yang dikontrol hanya mendorong lahirnya rezim otoriter karena tidak ada kritik.

Dia mengaku sebagai pendukung Presiden Jokowi, merasa terganggu dengan pemberitaan sejumlah media yang mengada-ada. Ada berita yang sengaja diada-adakan hanya karena antipati terhadap Jokowi. Namun dia tidak setuju jika hanya karena itu, regim Jokowi lalu mengontrol pers. Cara-cara seperti itu menunjukkan pemerintahan yang dipimpin tidak terima kritik.

Menurutnya, seorang pemimpin di sistem demokrasi, memiliki ciri khas yaitu terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Pemimpin dalam sistem demokrasi harus tahan banting dan tegar mengadapi kritik, bukan sebaliknya malah mengontrol.

Dia mengakui, pers bebas seperti yang ada sekarang memang banyak melahirkan ekses negatif yang tidak diprediksi sebelumnya. Pers bebas dan maraknya medsos melahirkan ujaran kebencian, fitnah, sumpah-serapah dan caci-maki.

Namun, dia berpandangan, hal-hal itu bukan lalu menjadi alasa untuk melakukan control yang ketat terhadap pers. Berbagai ekses negatif yang muncul menjadi koreksi dan perbaikan kedepan. “Kita semua bertanggun jawab agar ekses-ekses negatif seperti itu bisa hilang sehingga melahirkan pers yang mencerahkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua umum Persatuan Penulis Indonesia Satupena Nasir Tamara mengemukakan, tantangan media konvensional saat ini adalah erosi atau maraknya kehadiran media online dan medsos. Hadirnya media online yang ‘berjibun’ (banyak) menyebabkan banyak media konvensional bangkrut. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga diberbagai belahan negara di dunia.

Kondisi itu pula berimplikasi pula menunurnya kualitas media konvensional. Hal itu karena bekejaran dengan media online atau medsos.

Dia melihat pers di Indonesia masih sangat bagus dan dapat menjadi pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tinggal terus diperbaiki agar kualitasnya bisa terjaga. Di sisi lain, kehadirannnya tidak menjadi kebablasan, tetapi lebih mencerahkan masyarakat.

Dia mengharapkan, kedepan, media cetak atau konvensional harus berjalan seriring dengan media online dan medsos. Hal itu sangat perlu untuk terus memperkuat pembangunan demokrasi di negara ini.

Untuk kontrol terhadap medsos yang banyak dan terlalu bebas, Nasir mengusulkan negara harus menetapkan pajak tinggi terhadap perusahaan-perusahaan pengelola Sosmed seperti Google, Youtube, Facebook, dan sebagainya. Hanya dengan cara itu, kehadiran medsos bisa terkendali karena tarif penggunaan Sosmed akan mahal sehingga orang tidak dengan mudah menggunakannya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres Penuhi Aspek Dominasi dan Representasi

Tulisan di media sosial terkait putusan MA yang menarasikan skandal politik Pilpres adalah tudingan yang tidak akurat dan menyesatkan.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Data Pribadi Denny Siregar Bocor, KPN Minta Diusut Tuntas

Pimpinan perusahaan perlu memberikan sanksi tegas dan terukur kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Satgas Pamtas RI-PNG Berhasil Gagalkan Penyelundupan Tanduk Rusa

Pelaku mengungkapkan dirinya membawa tanduk rusa tersebut dari PNG ke Indonesia melalui jalur tidak resmi, rencananya untuk dijual buat kebutuhan sehari-hari.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Program Lumbung Pangan Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Menhan Prabowo menjadi "leading sector" untuk program Lumbung Pangan Nasional

NASIONAL | 9 Juli 2020

Dana Pilkada Tersendat, Mendagri Datangi Daerah yang Belum Cair

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengaku prihatinan atas pencairan NPHD untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 yang belum tuntas di sejumlah daerah.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Cegah Propaganda Terorisme, BNPT Akan Buat Satgas Ulama

BNPT akan membuat satgas ulama bersama NU dan muhammdiyah untuk mempromosikan nilai-ilai dan membangun moderasi serta mempromosikan negara Pancasila.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Muncul Klaster Baru di Jawa Barat, Warga Diminta Tidak Panik

Masyarakat diminta agar tidak panik karena pemerintah memastikan penanganannya dilakukan secara profesional dan maksimal.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Danone SN Indonesia dan LIPI Jajaki Kolaborasi Riset dan Inovasi Pangan

Danone SN Indonesia dan LIPI sama-sama menaruh perhatian pada status gizi dan kesehatan anak di Indonesia terutama terhadap permasalahan stunting.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Presiden Targetkan Kawasan Lumbung Pangan Nasional Bertambah 148.000 Hektar

Presiden menargetkan menambah kawasan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Pulau Pisang dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 148.000 hektare.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Rekor Penambahan Positif Covid-19, Presiden: Ini Sudah Lampu Merah

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penambahan kasus positif Covid-19 pada saat ini telah menunjukkan pertanda lampu merah.

NASIONAL | 9 Juli 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS