WNA di Indonesia Juga Harus Ikuti Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

WNA di Indonesia Juga Harus Ikuti Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19
Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemelu), Andy Rachmianto. (Foto: BNPB)
Dina Manafe / CAH Kamis, 9 Juli 2020 | 22:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi warga negara asing (WNA) yang akan masuk maupun sudah berada di Indonesia selama pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus SARS CoV-2 penyebab Covid-19 semakin meluas di Tanah Air.

Kemlu mencatat saat ini ada 192.000 WNA yang ada di Indonesia. Sebanyak 334 orang yang dinyatakan positif Covid-19, di mana saat ini ada 228 orang sudah dinyatakan sembuh. Sembilan orang meninggal akibat Covid-19.

Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Andy Rachmianto, mengatakan protokol kesehatan yang diwajibkan bagi WNA tidak berbeda dengan apa yang diterapkan bagi warga negara Indonesia. Sejak pembukaan terbatas bandara maupun pelabuhan pada awal Mei 2020, WNA yang ingin masuk ke Indonesia telah dibatasi dan harus memiliki persyaratan khusus.

Baca Juga: WNI yang Meninggal Akibat Covid-19 Paling Banyak di Arab Saudi

Misalnya, WNA dengan tujuan diplomatik, dan WNA pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP) tetap boleh masuk secara terbatas dan protokolnya sama dengan di Indonesia.

Menurut Andi, tahapan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh WNA ketika datang ke Indonesia adalah wajib melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) dan melampirkan hasil tes PCR negatif sebagai salah satu persyaratan berkas untuk masuk ke Indonesia.

“Jadi sebelum masuk ke tanah air, mereka sudah kita minta persyaratan harus melakukan tes PCR dan hasilnya negatif di negara asal mereka dengan jangka waktu satu minggu sebelum masuk ke Indonesia,” kata Andy pada dialog di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Setelah tiba di bandara, para WNA wajib untuk mengisi kartu kesehatan atau clearence kesehatan dari petugas kantor kesehatan pelabuhan (KKP), yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan lainnya. Kartu kesehatan dari petugas KKP di bandara harus diberikan ke perwakilan kedutaan besar negara WNA masing-masing.

Baca Juga: Sejak Pandemi, 123.000 WNI Berhasil Dipulangkan ke RI

Kemudian, ketika melakukan perjalanan ke tempat tujuan, para WNA wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan di Indonesia. WNA yang telah tiba di tempat tujuannya tetap harus melakukan isolasi diri 14 hari untuk mencegah potensi penularan Covid-19.

Bagi WNA yang belum melampirkan persyaratan PCR tes negatif, wajib untuk mengikuti rapid tes dan PCR tes yang telah disediakan oleh petugas. Sambil menunggu hasil tes sekitar tiga sampai empat hari, WNA difasilitasi tempat karantina. Apabila WNA memilih tempat lain, maka diarahkan ke hotel rujukan pemerintah yang mana biayanya ditanggung oleh yang bersangkutan.

“Meski hasil rapid tesnya non reaktif, WNA tersebut tetap wajib untuk mengikuti PCR tes. Karena rapid tes sendiri kemampuan sensitivitasnya terbatas,” kata Andy.

Apabila WNA ada yang positif, akan ditangani oleh rumah sakit rujukan pemerintah, seperti RS Pusat Pertamina, RSPAD Gatot Soebroto, Siloam Hospitals dan rumah sakit swasta lainnya. Untuk biaya perawatan para WNA positif Covid-19 akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Ini merupakan hubungan timbal balik antar negara.

“Karena warga negara kita di luar negeri yang positif itu juga ditangani oleh pemerintah negara-negara lain, maka untuk pasien WNA positif harus kita rawat di rumah sakit dan menjadi tanggungan negara,” katanya.

Terkait izin tinggal di Indonesia, lanjut Andy, Kemlu tetap mengacu pada Permenkumham 11/2020. Jika WNA memiliki izin tinggal atau KITAP dan KITAS sudah habis, sampai sekarang masih diberikan dispensasi sehingga mereka tidak perlu khawatoir harus membayar denda karena overstayed.

Protokol Kesehatan

Di kesempatan yang sama, Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS Andrew Mantong menjelaskan, selain di bandara, protokol kesehatan bagi para WNA di pelabuhan juga membutuhkan perhatian pemerintah dan semua pihak.

“Perjalanan melalui kapal itu kan berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang melibatkan tenaga kerja, perusahan dan banyak pihak. Pengawasan aktivitas ini membutuhkan partisipasi dari sektor yang berbeda-beda bukan hanya pemerintah,” ujar Andrew.

Menanggapi hal tersebut, Andy Rachmianto mengatakan, pemerintah melalui Kemlu telah melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan aktivitas para WNA di pelabuhan. Meski hanya mengantar barang atau bongkar muatan, WNA tetap diharuskan melakukan protokol kesehatan yang sama seperti pelaksanaan di bandara.

Pasalnya, SARS CoV-2 telah bertransmisi melalui barang. Karena itu protokol kesehatan yang sama harus diterapkan. Apalagi kondisi di pelabuhan relatif lebih sulit dibanding bandar udara. Terutama wajib dilakukan rapid test. Ini adalah upaya pencegahan untuk mengendalikan penularan virus. 

 



Sumber: BeritaSatu.com