DPR Minta Data Guru Disinkronkan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

DPR Minta Data Guru Disinkronkan

Kamis, 9 Juli 2020 | 19:46 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen mengatakan, berdasarkan data aparatur sipil negara (ASN) per 30 Juni 2020, terdapat perbedaan antara data yang dimiliki BKN dan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ini mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari pemetaan guru untuk dilakukan redistribusi agar sebarannya merata hingga data guru tenaga honorer kategori dua (THK2) yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan pemerintah, Rabu (8/7/2020) malam, anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah mengatakan, harus ada sinkronisasi data guru dalam kebijakan satu data agar masalah ini segera tuntas. Dalam hal ini perlu adanya satu data antara lintas kementerian dan lembaga (K/L).

Selain dari Ferdi, satu data ini juga menjadi usulan bersama anggota Komisi X DPR. Mereka mendesak ketersediaan satu data terkait jumlah guru THK2 paling lambat Oktober 2020. Dengan demikian, masalah guru honorer THK2 ini dapat diselesaikan pada 2021.

“Pemerintah juga harus memperhatikan guru honorer khususnya THK2 yang telah lama mengabdi. Mereka harus mendapat upah yang layak sesuai dengan keputusan pemerintah yakni upah minimum regional (UMR), apabila tidak lolos dalam seleksi CPNS maupun P3K,” tambah Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi.

Selain itu, topik lain yang juga mengemuka adalah tentang rasio guru dan murid di Indonesia. Dari data BKN, terlihat bahwa rasio guru dan murid di Tanah Air masih tergolong ideal. Secara keseluruhan, rasionya adalah 1:16 yakni satu guru mengajar 16 anak. Sedangkan untuk guru ASN, rasionya 1:34 atau satu guru mengajar 34 anak.

“Perbandingan ini sangat bagus. Namun kendalanya, guru tidak tersebar merata. Guru kebanyakan berada di Pulau Jawa,” kata Suharmen.

Menurut Suharmen, perlu ada pemetaan untuk melakukan distribusi sehingga guru tidak hanya menumpuk di suatu wilayah. Dengan demikian, masalah kekurangan guru dapat diatasi dengan skema redistribusi antarprovinsi maupun kabupaten/kota.

Angka rasio tadi didapatkan dari data total guru ASN Indonesia yang dimiliki BKN. Saat ini, total guru ASN adalah 1.541.591 atau 35% dari jumlah keseluruhan ASN, Sedangkan total guru yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebanyak 1.322.864 orang. Sementara untuk total guru secara keseluruhan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) pada semester genap 2019/2020 ini sebanyak 2.720.778 guru dengan total siswa 44.621.547 anak.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Panen Raya Desa Tangguh Majalengka

Kampung Tangguh Nusantara TNI-Polri dinilai mampu melawan dampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Polda Sumut Ingkatkan Perusahaan Tak Bakar Hutan

Sejauh ini, sambung Nainggolan, belum ada kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumut.

NASIONAL | 9 Juli 2020

3 Polres di Jambi Siaga Kebakaran Lahan Gambut

Kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut sudah mulai terjadi pekan lalu di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Tenaga Kerja Outsurcing Terkena Dampak Pandemi Covid-19

Forum perusahaan-perusahaan alih daya (outsourcing) meminta untuk dilakukan revisi terhadap Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.

NASIONAL | 9 Juli 2020

WNA di Indonesia Juga Harus Ikuti Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

Dari 192.000 WNA yang ada di Indonesia, 334 orang yang dinyatakan positif Covid-19, di mana saat ini ada 228 orang sudah dinyatakan sembuh.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Eks Pejabat Bappenas Diduga Terima Uang dari Mitra PT Dirgantara Indonesia

KPK rampung memeriksa mantan Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Rizky Ferianto, Kamis (9/7/2020).

NASIONAL | 9 Juli 2020

Provinsi Banten Masuk Zona Kuning Kasus Covid-19

Provinsi Banten yang sebelumnya masuk zona merah Covid-19 kini menurun menjadi zona kuning.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Penguatan Nasionalisme Harus Kontekstual

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, nasionalisme atau cinta bangsa dan Tanah Air harus tetap dipupuk di tengah globalisasi.

NASIONAL | 9 Juli 2020

3 Perusahaan Klaster Baru Covid-19 di Semarang Ditutup

Langkah tersebut, kata Ganjar, juga berlaku untuk perusahaan di wilayah lain, seperti Jepara dan Rembang.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Wawan Klaim Telah Jadi Pengusaha sebelum Atut Jadi Gubernur Banten

Bos PT Balipacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana kembali mengklaim sudah lebih dahulu menjadi pengusaha sebelum kakaknya, Ratu Atut Chosiyah menjadi Gubenur

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS