Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan

Kamis, 9 Juli 2020 | 23:24 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta Beritasatu.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk transparan dalam menangani setiap laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawai KPK. Jika hal itu tidak terjadi, niscaya kepercayaan masyarakat terhadap Dewas KPK akan menurun.

"Dewas KPK harusnya bersikap transparan dan melaporkan perkembangan-perkembangan dari laporan-laporan masyarakat. Sebab apabila ini tidak dilakukan, satu pemberitahuan atau pemberian informasi pada masyarakat, maka lambat laun masyarkat juga akan mengurangi intensitas laporan dan pengawasan publik," kata Jimmy, Kamis (9/7/2020).

Jimmy mengatakan Dewas KPK harusnya segera menyampaikan ke publik bagaimana tindak lanjut proses dari laporan-laporan yang telah meraka sampaikan, misalnya kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyidik KPK Hendrik Christian.

Dewas KPK juga harus menyampaikan alasan kenapa kasus-kasus yang telah dilaporkan sebelumnya itu belum bisa dilakukan, sedangkan kasus-kasus yang dilaporkan belakangan yang didahulukan.

"Hal-hal semacam ini yang perlu disampaikan kepada publik sehingga keberadaan Dewas KPK tetap mendapatkan kepercayaan publik yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya.

Dalam konstruksi pada UU 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, dia berkata keberadaan Dewas KPK lebih kepada kontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sehingga, dia berkata implikasinya Dewas KPK menyusun dan menetapkan kode etik, menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik pimpinan maupun pegawai KPK, serta menyelenggarakan sidang yang diduga pelanggaran etik itu sendiri.

"Nah secara internal sudah diatur dalam peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan dalam pelanggaran kode etik. Yang pada dasarnya mengatur dua mekanisme, adanya mekanisme pemeriksaan pendahuluan dan mekanisme sidang etik.

Terkait mekanisme pemeriksaan pendahuluan, dia menyebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran kode etik yang masuk dari masyarkat. Sehingga dari pemeriksaan pendahuluan itu, kata dia akan ditentukan nantinya apakah sudah cukup bukti untuk bisa diteruskan dalam sidang etik atau tidak cukup bukti agar tidak bisa lagi diteruskan.

"Ini menjadi penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah ditindaklanjuti dari laporan-laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dilaporakan ke Dewas KPK," ujar Jimmy.

Di sisi lain, Jimmy tidak menampik dalam peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2020 memiliki kelamahan. Dia berkata kelamahan itu lantaran aturan itu tidak mengatur berapa lama jangka waktu antara masuknya laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dengan tindaklanjut melakukan pemeriksaan pendahuluan.

"Nah ketika tidak ada ada waktu seperti ini maka berpotensi pada tindakan-tindakan yang menunda-nunda laporan yang masuk. Atau bahkan tindakan-tindakan yang seolah-olah membalikkan atau mana yang dahulu harusnya ditindaklanjuti menjadi itu yang belakangan," ujarnya.

"Hal-hal ini menjadi persoalan yang riskan dan berpotensi pada kepercayaan publik yang akan semakin menurun pada kinerja Dewas itu sendiri," ujar Jimmy.

Lebih dari itu, Jimmy juga mengingatkan Dewas KPK untuk bekerja secara independen sebagaiman aturan yang berlaku. Dewas KPK juga harus bersikap tegas, rasional, berkeadilan, tidak memihak, dan trasnparan dalam mengambil keputusan yang objektif.

"Nah ketika tidak adanya informasi yang transparan kepada publik mengenai proses yang telah dilakukan oleh Dewas maka kecenderungan publik akan menganggap Dewas bersikap tidak independen. Padahal konstruksi dalam UU KPK itu menempatkan Dewas KPK itu bersikap independen dan betul-betul melakukan suatu kontrol," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPR Minta Data Guru Disinkronkan

DPR mendesak ketersediaan satu data terkait jumlah guru THK2 paling lambat Oktober 2020.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Panen Raya Desa Tangguh Majalengka

Kampung Tangguh Nusantara TNI-Polri dinilai mampu melawan dampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Polda Sumut Ingkatkan Perusahaan Tak Bakar Hutan

Sejauh ini, sambung Nainggolan, belum ada kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumut.

NASIONAL | 9 Juli 2020

3 Polres di Jambi Siaga Kebakaran Lahan Gambut

Kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut sudah mulai terjadi pekan lalu di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Tenaga Kerja Outsurcing Terkena Dampak Pandemi Covid-19

Forum perusahaan-perusahaan alih daya (outsourcing) meminta untuk dilakukan revisi terhadap Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.

NASIONAL | 9 Juli 2020

WNA di Indonesia Juga Harus Ikuti Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

Dari 192.000 WNA yang ada di Indonesia, 334 orang yang dinyatakan positif Covid-19, di mana saat ini ada 228 orang sudah dinyatakan sembuh.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Eks Pejabat Bappenas Diduga Terima Uang dari Mitra PT Dirgantara Indonesia

KPK rampung memeriksa mantan Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Rizky Ferianto, Kamis (9/7/2020).

NASIONAL | 9 Juli 2020

Provinsi Banten Masuk Zona Kuning Kasus Covid-19

Provinsi Banten yang sebelumnya masuk zona merah Covid-19 kini menurun menjadi zona kuning.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Penguatan Nasionalisme Harus Kontekstual

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, nasionalisme atau cinta bangsa dan Tanah Air harus tetap dipupuk di tengah globalisasi.

NASIONAL | 9 Juli 2020

3 Perusahaan Klaster Baru Covid-19 di Semarang Ditutup

Langkah tersebut, kata Ganjar, juga berlaku untuk perusahaan di wilayah lain, seperti Jepara dan Rembang.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS