Pakar: Masalah Guru Bisa Selesai jika Ada Kerja Sama Antar-Kementerian

Pakar: Masalah Guru Bisa Selesai jika Ada Kerja Sama Antar-Kementerian
Ilustrasi guru mengajar. (Foto: ANTARA FOTO)
Maria Fatima Bona / IDS Kamis, 9 Juli 2020 | 23:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen mengatakan, berdasarkan data aparatur sipil negara (ASN) per 30 Juni 2020, terlihat bahwa rasio guru dan murid di Tanah Air masih tergolong ideal. Secara keseluruhan, rasionya adalah 1:16 yakni satu guru mengajar 16 anak. Sedangkan untuk guru ASN, rasionya 1:34 atau satu guru mengajar 34 anak.

“Perbandingan ini sangat bagus. Namun kendalanya, guru tidak tersebar merata. Guru kebanyakan berada di Pulau Jawa,” kata Suharmen dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan pemerintah, Rabu (8/7/2020) malam.

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji mengatakan, masalah penyebaran guru yang tidak merata ini sulit terselesaikan apabila pemerintah pusat, yakni Kemdikbud tidak bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang memiliki wewenang mengatur pemerintah daerah (pemda).

Menurut Indra, selama ini kebijakan redistribusi guru tidak dapat dijalankan karena tidak adanya kerja sama lintas K/L. Padahal secara regulasi, guru adalah milik pemda.

“Dengan kerja sama, ajak kepala daerahnya berdialog, karena guru itu milik pemda. Enggak bisa (pemerintah) pusat main atur-atur mereka,” kata Indra kepada Suara Pembaruan, Kamis (9/7/2020) malam.

Indra menyebutkan, tidak adanya kerja sama ini menciptakan banyak masalah, seperti jumlah guru honorer yang terus meningkat karena pemda melakukan rekrutmen, sehingga data honorer mengalami peningkatan jumlah setiap tahun.
Dengan adanya kerja sama, kata Indra, Kemdikbud dapat menggunakan Dapodik untuk melakukan redistribusi guru.

“Tarik saja data Dapodik, data sebaran guru di daerah mana akan kelihatan. Untuk daerah A, berapa guru, berapa murid, berapa sekolah, dan lihat rasionya untuk diredistribusi,” ujarnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah. Ia mengatakan, Kemdikbud harus berani mendapatkan jumlah kebutuhan guru di setiap daerah dan berkoordinasi dengan Kemdagri untuk melakukan redistribusi guru. Sebab, pada prinsipnya Indonesia tidak kekurangan guru.

Ferdi menyebutkan, harus ada regulasi tegas dari Kemdagri bagi ASN yang tidak mau dipindahtugaskan.

“Guru itu ASN, ada Undang-Undang ASN, ada konsekuensinya. Kalau tidak mau dipindahkan, gunakan sanksi. Tidak nurut sebagai ASN, keluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Untuk menerapkan sanksi ini, Ferdi menuturkan, perlu adanya komunikasi lintas kementerian dan lembaga terkait tekait setiap kebijakan publiknya sehingga tidak menimbulkan masalah.



Sumber: BeritaSatu.com