Pakar: Masalah Guru Bisa Selesai jika Ada Kerja Sama Antar-Kementerian
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Pakar: Masalah Guru Bisa Selesai jika Ada Kerja Sama Antar-Kementerian

Kamis, 9 Juli 2020 | 23:37 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen mengatakan, berdasarkan data aparatur sipil negara (ASN) per 30 Juni 2020, terlihat bahwa rasio guru dan murid di Tanah Air masih tergolong ideal. Secara keseluruhan, rasionya adalah 1:16 yakni satu guru mengajar 16 anak. Sedangkan untuk guru ASN, rasionya 1:34 atau satu guru mengajar 34 anak.

“Perbandingan ini sangat bagus. Namun kendalanya, guru tidak tersebar merata. Guru kebanyakan berada di Pulau Jawa,” kata Suharmen dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan pemerintah, Rabu (8/7/2020) malam.

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji mengatakan, masalah penyebaran guru yang tidak merata ini sulit terselesaikan apabila pemerintah pusat, yakni Kemdikbud tidak bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang memiliki wewenang mengatur pemerintah daerah (pemda).

Menurut Indra, selama ini kebijakan redistribusi guru tidak dapat dijalankan karena tidak adanya kerja sama lintas K/L. Padahal secara regulasi, guru adalah milik pemda.

“Dengan kerja sama, ajak kepala daerahnya berdialog, karena guru itu milik pemda. Enggak bisa (pemerintah) pusat main atur-atur mereka,” kata Indra kepada Suara Pembaruan, Kamis (9/7/2020) malam.

Indra menyebutkan, tidak adanya kerja sama ini menciptakan banyak masalah, seperti jumlah guru honorer yang terus meningkat karena pemda melakukan rekrutmen, sehingga data honorer mengalami peningkatan jumlah setiap tahun.
Dengan adanya kerja sama, kata Indra, Kemdikbud dapat menggunakan Dapodik untuk melakukan redistribusi guru.

“Tarik saja data Dapodik, data sebaran guru di daerah mana akan kelihatan. Untuk daerah A, berapa guru, berapa murid, berapa sekolah, dan lihat rasionya untuk diredistribusi,” ujarnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah. Ia mengatakan, Kemdikbud harus berani mendapatkan jumlah kebutuhan guru di setiap daerah dan berkoordinasi dengan Kemdagri untuk melakukan redistribusi guru. Sebab, pada prinsipnya Indonesia tidak kekurangan guru.

Ferdi menyebutkan, harus ada regulasi tegas dari Kemdagri bagi ASN yang tidak mau dipindahtugaskan.

“Guru itu ASN, ada Undang-Undang ASN, ada konsekuensinya. Kalau tidak mau dipindahkan, gunakan sanksi. Tidak nurut sebagai ASN, keluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Untuk menerapkan sanksi ini, Ferdi menuturkan, perlu adanya komunikasi lintas kementerian dan lembaga terkait tekait setiap kebijakan publiknya sehingga tidak menimbulkan masalah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan

Dewas KPK untuk bersikap tegas, rasional, berkeadilan, tidak memihak, dan trasnparan dalam mengambil keputusan yang objektif.

NASIONAL | 9 Juli 2020

DPR Minta Data Guru Disinkronkan

DPR mendesak ketersediaan satu data terkait jumlah guru THK2 paling lambat Oktober 2020.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Panen Raya Desa Tangguh Majalengka

Kampung Tangguh Nusantara TNI-Polri dinilai mampu melawan dampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Polda Sumut Ingkatkan Perusahaan Tak Bakar Hutan

Sejauh ini, sambung Nainggolan, belum ada kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumut.

NASIONAL | 9 Juli 2020

3 Polres di Jambi Siaga Kebakaran Lahan Gambut

Kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut sudah mulai terjadi pekan lalu di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Tenaga Kerja Outsurcing Terkena Dampak Pandemi Covid-19

Forum perusahaan-perusahaan alih daya (outsourcing) meminta untuk dilakukan revisi terhadap Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.

NASIONAL | 9 Juli 2020

WNA di Indonesia Juga Harus Ikuti Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

Dari 192.000 WNA yang ada di Indonesia, 334 orang yang dinyatakan positif Covid-19, di mana saat ini ada 228 orang sudah dinyatakan sembuh.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Eks Pejabat Bappenas Diduga Terima Uang dari Mitra PT Dirgantara Indonesia

KPK rampung memeriksa mantan Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Rizky Ferianto, Kamis (9/7/2020).

NASIONAL | 9 Juli 2020

Provinsi Banten Masuk Zona Kuning Kasus Covid-19

Provinsi Banten yang sebelumnya masuk zona merah Covid-19 kini menurun menjadi zona kuning.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Penguatan Nasionalisme Harus Kontekstual

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, nasionalisme atau cinta bangsa dan Tanah Air harus tetap dipupuk di tengah globalisasi.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS