Yogyakarta, Beritasatu.com – Ikatakan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Yogyakarta terus mendorong pemulihan ekonomi di DI Yogyakarta yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satu upaya untuk mencar solusi, ISEI Yogyakarta menggelar diskusi Bejo Talk (Berbagi Isu Ekonomi Jogja Talk).
“Forum diskusi Bejo Talk diagendakan secara rutin, setidaknya sebulan sekali. Hasil dari Bejo Talk akan direkomendasikan kepada Pemda DIY dan pihak terkait dengan harapan upaya pemulihan ekonomi di DIY dapat bergerak dengan cepat,” ujar Sekretaris ISEI Yogya, Y Sri Susilo, Jumat (10/7/2020.
Dikatakan, pada Selasa (7/7/2020) diselenggarakan Bejo Talk dengan topik “Menuju Pemulihan Ekonomi DIY”. Kegiatan terebut hasil kerja sama ISEI DIY, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, OJK DIY, dan Kadin DIY.
Diskusi terbatas itu dihadiri oleh 10 peserta dengan narasumber Hilman Tisnawan (Kepala BI DIY) dan Jimmy Parjiman (Kepala OJK DIY). Sebagai penanggap adalah Y Sri Susilo dan Rudy Badrudin (ISEI DIY), Ahmad Ma’ruf (tenaga ahli Parampara Praja DIY), Wawan Harmawan, Gonang Juliastono (KadinDIY), Robby Kusumaharta dan Moris Hutapea (pengusaha), serta Amirullah Setya Hardi dan Tim Apriyanto (JERCovid-19).
“Kontribusi kegiatan pariwisata dan pendidikan maupun subsektor pendukungnya berkontribusi 64,6% dari PDRB DIY pada 2019,” kata Hilman Tisnawan. Menurut Hilman, kegiatan pariwisata DIY memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap akvitas perekonomian.
Kondisi pelaku pariwisata DIY sampai Juni 2019 mayoritas beroperasi terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan berdampak pada naiknya biaya operasional dengan kisaran mayoritas sebesar 11% hingga 20%.
Sementara itu, untuk menekan biaya operasional, mayoritas pelaku usaha melakukan efisiensi tenaga kerja dengan tingkat pengurangan sebagian besar pada level lebih dari 30%.
“Dalam upaya pemulihan ekonomi, Pemda DIY harus mendukung implementasi stimulus fiskal dan nonfiskal serta pelonggaran moneter dan perbankan yang diberikan kepada pelaku ekonomi di DIY dengan optimal,” ujar Hilman Tisnawan.
Selain itu, Pemda DIY harus dapat mengoptimalkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp 397,6 triliun untuk kepentingan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, kementerian/lembaga dan pemda (public goods). Sementara, untuk UMKM, korporasi, non-UMKM, dan non-public goods lainnya sebesar Rp 505,6 triliun.
“Untuk mempercepat pemulihan ekonomi DIY diperlukan bauran kebijakan stimulus untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha prioritas melalui sektor keuangan,” kata Ketua OJK DIY, Jimmy Parjiman.
Menurut Jimmy, industri jasa keuangan akan didorong untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif yang memiliki efek pengganda yang tinggi dan padat karya. Sektor-sektor yang diperkirakan tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi diperkirakan masih membutuhkan pendanaan dengan level risiko yang manageable. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja yang memiliki efek pengganda yang tinggi.
Secara umum, para penanggap setuju atau sependapat dengan narasumber Hilman Tisnawan dan Jimmy Parjiman, namun ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, implementasi kebijakan stimulus dan PEN harus dipastikan dapat dinikmati secara nyata oleh pelaku ekonomi di DIY.
Kedua, pemda berserta BI dan OJK didukung oleh pemangku kepentingan lain, yakni perguruan tinggi, asosiasi pengusaha/industri, profesi, pelaku usaha dan media massa, harus memastikan implementasi kebijakan stimulus dan PEN dengan baik.
Ketiga, diperlukan terobosan yang luar biasa agar kebijakan stimulus dan kebijakan lain dari pemda dapat mempercepat upaya pemulihan ekonomi di DIY. Keempat, fungsi media massa harus dipotimalkan untuk mengawal dan menginformasikan implementasi kebijakan pemulihaan ekonomi.
Sumber: BeritaSatu.com
