Ditjen Hubdat dan BPSDMP Teken MoU untuk Latih SDM Transportasi Darat

Ditjen Hubdat dan BPSDMP Teken MoU untuk Latih SDM Transportasi Darat
Direktur Jender Hubungan Darat Budi Setiyadi bersama Kepala BPDSMP Sugihardjo menandatangani MoU untuk melatih SDM transportasi darat di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Jumat, 10 Juli 2020 | 13:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) telah menandatangani MoU terkait kerja sama pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM di bidang transportasi darat.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Dirjen Hubdat Budi Setiyadi bersama Kepala BPSDMP Sugihardjo di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemhub), Jakarta, Kamis (9/7/2020).

“Dengan hadirnya Direktorat TSDP, secara kuantitas memang sudah tercukupi. Namun, kami merasa kekurangan menyangkut kualitas. Kami menyadari pendidikan formal di lingkungan perhubungan darat tidak banyak tapi ternyata keahlian yang dimiliki harus terus dikembangkan,” ungkap Budi.

Menurutnya, dinamika perkembangan lingkungan yang pesat membutuhkan pengembangan di aspek kelembagaan, serta peningkatan kualitas SDM. 

“Saat ini, kami juga sedang melakukan survey dimana para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kami menjalankan tugas dan fungsinya yang tidak hanya berorientasi kepada anggaran kegiatan saja, tapi juga kita lihat bagaimana aspek kepemimpinannya,” tambah Dirjen Budi.

Berdasarkan hasil survey tersebut, lanjut Budi, diharapkan dapat menjadi pemicu bagi Ditjen Hubdat untuk meningkatkan kualitas kompetensi SDM.

Sementara itu, Sugihardjo juga menyambut baik kerja sama ini yang diharapkan dapat menjadi titik awal terwujudnya link and match antara pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BPSDMP dengan kebutuhan SDM transportasi perhubungan darat.

"Sehingga memperkecil gap antara demand dan supply dalam rangka penyediaan SDM transportasi yang berkompeten untuk terselenggaranya sarana transportasi yang andal,” jelasnya.

Lebih lanjut, kesepakatan ini disebutkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di bidang transportasi. Pada peraturan tersebut, SDM harus memiliki kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan.

“Berbeda dengan transportasi laut dan udara, kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM Transportasi darat saat ini masih belum memiliki standar yang harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan transportasi," ungkap Sugihardjo.

Hal tersebut, lanjutnya, harus menjadi cambuk untuk menyusun peta okupasi dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Nomor 7 Tahun 2018.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat menciptakan SDM yang memiliki keahlian tinggi sesuai dengan kebutuhan, mumpuni, serta mampu menjadikan transportasi darat sebagai sarana transportasi dengan zero mistake dan berkeselamatan.



Sumber: BeritaSatu.com