Komisi Yudisial Buka Penerimaan Seleksi Calon Hakim Agung
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi Yudisial Buka Penerimaan Seleksi Calon Hakim Agung

Jumat, 10 Juli 2020 | 18:33 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan membuka penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020. Rencana seleksi sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. KY pastikan protokol kesehatan diterapkan.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari menjelaskan, seleksi tersebut untuk menindaklanjuti Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Nonyudisial Nomor 18/WKMA-NY/SB/4/2020 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung RI.

Melalui surat tersebut, MA membutuhkan 2 orang untuk kamar perdata, 4 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar militer, dan 1 orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak. Sementara kebutuhan untuk hakim ad hoc di MA terdiri dari 6 orang hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada MA dan 2 orang hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA.

Dijelaskan Aidul, Pimpinan KY juga telah melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan Komisi III DPR. Kedua lembaga sepakat bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA dapat dimulai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Bila ditunda, maka jangka waktu penundaan maksimal 6 bulan sejak diterimanya surat permohonan dari MA.

"Dalam situasi pandemi ini, maka Pimpinan KY telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pimpinan MA," kata Aidul Fitriciada Azhari, di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung difokuskan untuk pengisian jabatan hakim agung kamar Tata Usaha Negara khusus pajak dan hakim ad hoc di MA. Hal itu karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk posisi-posisi tersebut.

Adapun kebutuhan seleksi calon hakim agung, yaitu 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Sementara kebutuhan calon hakim ad hoc di MA terdiri dari 6 orang hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA dan 2 orang hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA yang berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Menurut Aidul, seleksi ini menjadi tantangan bagi KY karena dilaksanakan dalam situasi pandemi. Aidul memastikan bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA akan menerapkan protokol kesehatan.

"Karena situasi pandemi Covid-19, KY betul-betul harus memperhitungkan keselamatan calon dan panitia," tegasnya.

KY juga telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat. Gugus Tugas mengungkapkan bahwa secara prinsip pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA dapat dilaksanakan dengan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat.

"Hal lain yang menjadi kendala karena adanya pandemi ini adalah pemotongan anggaran KY yang signifikan sehingga mempengaruhi pembiayaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan seleksi," tambah Aidul.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Kota Banjar

Pengusutan itu ditandai langkah tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan di Kota Banjar, Jumat (10/7/2020).

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ketua DPRD Kota Cirebon Dianggap Mencederai Pancasila

Harusnya elite politik menjadi contoh keteladanan. Ini malah tidak memberi keteladanan. Ini kan menjadi preseden buruk bagi pembangunan nilai-nilai pancasila.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Menteri LHK Siti Nurbaya: Saya Bangga Jadi Anak Polisi

Menteri Siti juga menceritakan kalau sejak kecil, ketika masa sekolah dasar (SD), seringkali ikut ibunya, Sri Banon, asal Lampung.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mantan Panglima NII: Paham Khilafah Sudah Menyasar ke Mana-mana

Pembacaan sumpah NKRI mendapat interupsi dari anggota yang hadir karena memasukan kata-kata khilafah.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kasus Covid-19 di Sumut Bertambah 112 Orang

Sebanyak 526 pasien dinyatakan sembuh dari Covid-19, 116 orang meninggal dunia dan selebihnya masih dirawat.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Romli Atmasasmita: Pembinaan Ideologi Pancasila Harus Diatur UU

Pembinaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat penting bagi setiap warga negara, aparatur negara hingga pemerintah.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Viral Video Ketua DPRD Kota Cirebon Hapus Kata “Khilafah”, Mantan Ketum Adeksi: Patut Dipertanyakan

Rekaman video pembacaan sumpah ikrar setia Pancasila dan NKRI oleh DPRD Kota Cirebon mendapat sorotan karena menghilangkan kata khilafah.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Wakil Ketua DPR: Kejar Kemungkinan Dalang di Balik Maria Pauline

Maria diharapkan kooperatif dengan penegak hukum dan bersedia membuka tabir gelap selama dia melarikan diri 17 tahun terakhir.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Bobby Nasution Sudah "Kantongi Tiket" di Pilkada Medan

Partai Golkar langsung bekerja dengan menggerakkan mesin partai setelah Bobby Nasution, secara resmi mendapatkan dari Ketum Airlangga Hartarto.

NASIONAL | 10 Juli 2020

KPK Sita Dokumen Proyek Kasus Suap Bupati-Ketua DPRD Kutim

KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jumat (10/7/2020).

NASIONAL | 10 Juli 2020


TAG POPULER

# Olimpiade Tokyo


# Angka Kematian Covid-19


# Anies Baswedan


# Pengusaha Sumbang Rp 2 Triliun


# Vaksinasi Covid-19



TERKINI

Mulai 29 Juli, Pelanggan KA Jarak Jauh di Sumatera Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin Covid-19

NASIONAL | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS