30 Persen Masyarakat Setuju Hak Politik Dicabut Jika ASN Tak Netral
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

30 Persen Masyarakat Setuju Hak Politik Dicabut Jika ASN Tak Netral

Jumat, 10 Juli 2020 | 19:25 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) melakukan riset terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam perhelatan kontestasi pemilihan umum (pemilu), termasuk Pilkada. Hasilnya, dari kontestasi pilkada gelombang ke satu (2015) hingga ketiga (2018), ada tren kenaikan aduan pelanggaran netralitas ASN.

“Potensi kenaikan aduan pelanggaran netralisat ASN setiap pilkada mencapai 5-6 kali lipat. Dari 10 persen hingga 296 persen. Bahkan, data dinamis untuk Pilkada 2020, sudah mencapai 136 persenan. Artinya, secara rata-rata, dari 270 wilayah yang melaksanakan pilkada, setiap daerah memunyai peluang ada satu hingga dua laporan aduan,” kata peneliti senior SPD Dian Permata di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Ia menjelaskan beragam persoalan terkait netralitas ASN merangsang wacana publik pencabutan hak politik mereka, bahkan sudah digulirkan di ruang publik. Dari riset yang dilakukan SPD, di Pilkada Brebes, 25 persen sangat setuju dan setuju hak politik ASN dicabut.

Di Pilkada Kota Sukabumi mencapi 24 persen. Untuk konteks pemilu nasional mencapai 30 persenan. Sementara untuk Pilkada 2020, meski masih dilakukan tanggal 9 Desember 2020, tetapi sudah 28 persen masyarakat sudah setuju pencabutan hak politik ASN.

“Angka setuju cabut hak politik ASN di tingkat nasional sudah mencapai 30 persen. Ini menjadi perhatian serius karena angka kenaikannya terus meningkat,” ujar Dian.

Dia menyarankan agar masyarakat tidak terus mendukung pencabutan hak politik ASN maka ASN harus mematuhi setiap regulasi yang ada. Selain itu, menolak jika ditarik ke arah dukung-mendukung kandidat, terutama oleh petahana. Dengan demikian bisa mengembalikan muruah ASN sebagai pelayanan masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat agar ASN netral di pemilu terbilang lumayan tinggi. Di Brebes, 77 persen publik sangat setuju dan setuju ASN netral. Di Pilkada Kota Sukabumi, 76 persen. Di riset pemilu nasional tahun 2019, angkanya mencapai 82 persen. Sementara di Pilkada 2020 ini mencapai 84 persen.

“Jadi mayoritas publik, ingin ASN netral dalam pemilu,” tutur Dian.

Dia menyebut publik juga masih menaruh harapan terhadap keterlibatan ASN dalam menyukseskan perhelatan pemilu. Publik menganggap, ASN dapat berperan maksimal dalam kontestasi elektoral tanpa menanggalkan marwah sebagai aparatur negara. Di Brebes, 58 persen publik beranggapan ASN sangat perlu dan perlu terlibat dalam menyukseskan atau berpartisipasi dalam pemilu. Di Kota Sukabumi, mencapai 77 persen. Sementara untuk riset Pemilu nasional tahun 2019 lalu mencapai 53 persenan dan untuk Pilkada 2020 mencapai 62 persenan.

Dia berharap besarnya kepercayaan publik terhadap ASN harus dipertahankan. Terutama jika berkaitan dengan pemilu. Jika ASN masuk dalam pusaran politik seperti pemilu, mengakibatkan menjadi tidak netral, niscaya publik akan mengecam. Hal itu sangat wajar karena publik yang terkena imbas berupa pelayanan menjadi tidak maksimal. Padahal, beragam regulasi ditelurkan dan sedemikian rupa mengatur dan memerintahkan ASN untuk netral dan fokus pada fungsinya pelayanannya.

Dian memprediksi potensi aduan masyarakat atau lainnya menyoal netralitas ASN di pemilu akan bergeser di dunia maya. Hal itu dilatarbelakangi dengan adaptasi kampanye di ruang terbuka seperti lapangan terbuka menjadi kampanye di dunia maya atau daring. Kanal media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram menjadi tempat favorit para kandidat untuk kampanye.

“Di situlah ruang jebakan terbuka lebar. Karena kanal membuka ruang interaksi juga antara kandidat dengan pemilih. Bisa saja komentar atau tanda jempol sebagai bentuk dukungan menjadi model aduan terbanyak,” tutup Dian.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Anggaran Penanganan Covid-19 Surabaya Sudah Mencapai Rp 819 M

Anggaran percepatan penanganan virus corona jenis baru atau COVID-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur hingga saat ini mencapai Rp 819 miliar.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Pencuri Data Denny Siregar Ditangkap

Penyebar data Denny Siregar berinisial FPH (27) adalah pegawai outsourcing GraPARI Telkomsel Rungkut, Surabaya.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ketua Demokrat Bengkulu Pastikan Maju di Pilbup Seluma

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon dipastikan maju atau di pemilihan bupati (Pilbup) Seluma

NASIONAL | 10 Juli 2020

Pariwisata Masih Ditutup, Ribuan Wisatawan Dipulangkan dari Samosir

GTPP Covid-19 Kabupaten Samosir masih memperketat pintu masuk di perbatasan untuk mencegah wisatawan yang masuk ke daerah itu melalui jalur darat.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ketua MPR Minta Peringatan Jokowi Soal Lonjakan Kasus Covid-19 Direspons Cepat

Menurut Bamsoet, peringatan Presiden Jokowi soal lonjakan kasus Covid-19, harus segera ditindaklanjuti Gugus Tugas dan pemda.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Komisi Yudisial Buka Penerimaan Seleksi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial pastikan protokol kesehatan diterapkan dalam penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020.

NASIONAL | 10 Juli 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Kota Banjar

Pengusutan itu ditandai langkah tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan di Kota Banjar, Jumat (10/7/2020).

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ketua DPRD Kota Cirebon Dianggap Mencederai Pancasila

Harusnya elite politik menjadi contoh keteladanan. Ini malah tidak memberi keteladanan. Ini kan menjadi preseden buruk bagi pembangunan nilai-nilai pancasila.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Menteri LHK Siti Nurbaya: Saya Bangga Jadi Anak Polisi

Menteri Siti juga menceritakan kalau sejak kecil, ketika masa sekolah dasar (SD), seringkali ikut ibunya, Sri Banon, asal Lampung.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mantan Panglima NII: Paham Khilafah Sudah Menyasar ke Mana-mana

Pembacaan sumpah NKRI mendapat interupsi dari anggota yang hadir karena memasukan kata-kata khilafah.

NASIONAL | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS