30 Persen Masyarakat Setuju Hak Politik Dicabut Jika ASN Tak Netral

30 Persen Masyarakat Setuju Hak Politik Dicabut Jika ASN Tak Netral
Ilustrasi aparatur sipil negara. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / JAS Jumat, 10 Juli 2020 | 19:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) melakukan riset terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam perhelatan kontestasi pemilihan umum (pemilu), termasuk Pilkada. Hasilnya, dari kontestasi pilkada gelombang ke satu (2015) hingga ketiga (2018), ada tren kenaikan aduan pelanggaran netralitas ASN.

“Potensi kenaikan aduan pelanggaran netralisat ASN setiap pilkada mencapai 5-6 kali lipat. Dari 10 persen hingga 296 persen. Bahkan, data dinamis untuk Pilkada 2020, sudah mencapai 136 persenan. Artinya, secara rata-rata, dari 270 wilayah yang melaksanakan pilkada, setiap daerah memunyai peluang ada satu hingga dua laporan aduan,” kata peneliti senior SPD Dian Permata di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Ia menjelaskan beragam persoalan terkait netralitas ASN merangsang wacana publik pencabutan hak politik mereka, bahkan sudah digulirkan di ruang publik. Dari riset yang dilakukan SPD, di Pilkada Brebes, 25 persen sangat setuju dan setuju hak politik ASN dicabut.

Di Pilkada Kota Sukabumi mencapi 24 persen. Untuk konteks pemilu nasional mencapai 30 persenan. Sementara untuk Pilkada 2020, meski masih dilakukan tanggal 9 Desember 2020, tetapi sudah 28 persen masyarakat sudah setuju pencabutan hak politik ASN.

“Angka setuju cabut hak politik ASN di tingkat nasional sudah mencapai 30 persen. Ini menjadi perhatian serius karena angka kenaikannya terus meningkat,” ujar Dian.

Dia menyarankan agar masyarakat tidak terus mendukung pencabutan hak politik ASN maka ASN harus mematuhi setiap regulasi yang ada. Selain itu, menolak jika ditarik ke arah dukung-mendukung kandidat, terutama oleh petahana. Dengan demikian bisa mengembalikan muruah ASN sebagai pelayanan masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat agar ASN netral di pemilu terbilang lumayan tinggi. Di Brebes, 77 persen publik sangat setuju dan setuju ASN netral. Di Pilkada Kota Sukabumi, 76 persen. Di riset pemilu nasional tahun 2019, angkanya mencapai 82 persen. Sementara di Pilkada 2020 ini mencapai 84 persen.

“Jadi mayoritas publik, ingin ASN netral dalam pemilu,” tutur Dian.

Dia menyebut publik juga masih menaruh harapan terhadap keterlibatan ASN dalam menyukseskan perhelatan pemilu. Publik menganggap, ASN dapat berperan maksimal dalam kontestasi elektoral tanpa menanggalkan marwah sebagai aparatur negara. Di Brebes, 58 persen publik beranggapan ASN sangat perlu dan perlu terlibat dalam menyukseskan atau berpartisipasi dalam pemilu. Di Kota Sukabumi, mencapai 77 persen. Sementara untuk riset Pemilu nasional tahun 2019 lalu mencapai 53 persenan dan untuk Pilkada 2020 mencapai 62 persenan.

Dia berharap besarnya kepercayaan publik terhadap ASN harus dipertahankan. Terutama jika berkaitan dengan pemilu. Jika ASN masuk dalam pusaran politik seperti pemilu, mengakibatkan menjadi tidak netral, niscaya publik akan mengecam. Hal itu sangat wajar karena publik yang terkena imbas berupa pelayanan menjadi tidak maksimal. Padahal, beragam regulasi ditelurkan dan sedemikian rupa mengatur dan memerintahkan ASN untuk netral dan fokus pada fungsinya pelayanannya.

Dian memprediksi potensi aduan masyarakat atau lainnya menyoal netralitas ASN di pemilu akan bergeser di dunia maya. Hal itu dilatarbelakangi dengan adaptasi kampanye di ruang terbuka seperti lapangan terbuka menjadi kampanye di dunia maya atau daring. Kanal media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram menjadi tempat favorit para kandidat untuk kampanye.

“Di situlah ruang jebakan terbuka lebar. Karena kanal membuka ruang interaksi juga antara kandidat dengan pemilih. Bisa saja komentar atau tanda jempol sebagai bentuk dukungan menjadi model aduan terbanyak,” tutup Dian. 



Sumber: BeritaSatu.com