Ini Kisah Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra

Ini Kisah Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra
Djoko Tjandra. (Foto: Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia)
Farouk Arnaz / AB Jumat, 10 Juli 2020 | 20:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Nama buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra ternyata hilang dalam red notice atau perintah tangkap Interpol sejak 2014. Mantan Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Komjen (Purn) Setyo Wasisto menjelaskan kemungkinan penyebab hilangnya nama Djoko Tjandra dalam red notice.

Setyo mengisahkan hal itu bermula saat pengacara Djoko Tjandra mengajukan surat keberatan ke pusat NCB-Interpol di Lyon, Prancis. Dia mempertanyakan alasan kliennya masih dimasukkan ke daftar red notice, sehingga bisa ditangkap oleh negara anggota Interpol untuk diserahkan ke otoritas Indonesia. Interpol Lyon lalu melanjutkan pertanyaan itu ke NCB-Interpol Indonesia sebagai pihak yang mengajukan red notice atas nama Djoko Tjandra.

”Kebetulan waktu saya sidang di Lyon, saya ditanya soal ini. Saya waktu itu tentu belum menjawab langsung. Itu sekitar 2014 atau 2015, saya agak lupa. Lalu enggak lama ada surat lagi dari Lyon untuk mempertanyakan ini. Sebab menurut pengacara (Djoko, Red), kliennya itu sudah bebas,” kata Setyo kepada Beritasatu.com Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Siapa Cabut Red Notice Djoko Tjandra? 

Bebas yang dimaksud pengacara Djoko itu adalah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tahun 2002 yang menolak permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung), sehingga Djoko tetap bebas. Menurut dalil pengacara, peninjauan kembali (PK) jaksa atas putusan kasasi MA--yang kemudian memvonis Djoko bersalah dan dihukum dua tahun penjara pada 2008-- adalah tindakan melawan hukum.

”Mendapat surat dari Interpol ini, seingat saya, kami lalu meneruskan ke Kejaksaaan Agung untuk menanyakan posisi kasus ini. Saya lupa apakah surat kita waktu itu sudah dibalas Kejaksaan Agung atau belum. Interpol hanya sebagai fasilitator dalam kasus ini dan yang menangani perkaranya Kejagung,” tambah Setyo.

Secara terpisah mantan Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Irjen (Purn) Benny Mamoto mengatakan kepada Beritasatu.com bahwa lumrah bagi NCB-Interpol pusat meminta update pada negara anggotanya yang meminta red notice terkait status seseorang.

”Negara peminta itu harus menunjukkan sikap serius dan aktif. Kalau institusi pemohon (dalam hal ini Kejaksaan Agung, Red) diam saja dan tidak tanya ke NCB-Interpol Indonesia, maka NCB-Interpol Indonesia juga tidak ada bahan ke Interpol pusat,” kata Benny yang kini aktif sebagai kepala Pusat Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia.

Akibatnya, nama Djoko Tjandra dihapus dari red notice karena dianggap tidak ditanggapi atau tak valid lagi.



Sumber: BeritaSatu.com