Ini Kisah Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Ini Kisah Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra

Jumat, 10 Juli 2020 | 20:41 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Nama buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra ternyata hilang dalam red notice atau perintah tangkap Interpol sejak 2014. Mantan Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Komjen (Purn) Setyo Wasisto menjelaskan kemungkinan penyebab hilangnya nama Djoko Tjandra dalam red notice.

Setyo mengisahkan hal itu bermula saat pengacara Djoko Tjandra mengajukan surat keberatan ke pusat NCB-Interpol di Lyon, Prancis. Dia mempertanyakan alasan kliennya masih dimasukkan ke daftar red notice, sehingga bisa ditangkap oleh negara anggota Interpol untuk diserahkan ke otoritas Indonesia. Interpol Lyon lalu melanjutkan pertanyaan itu ke NCB-Interpol Indonesia sebagai pihak yang mengajukan red notice atas nama Djoko Tjandra.

”Kebetulan waktu saya sidang di Lyon, saya ditanya soal ini. Saya waktu itu tentu belum menjawab langsung. Itu sekitar 2014 atau 2015, saya agak lupa. Lalu enggak lama ada surat lagi dari Lyon untuk mempertanyakan ini. Sebab menurut pengacara (Djoko, Red), kliennya itu sudah bebas,” kata Setyo kepada Beritasatu.com Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Siapa Cabut Red Notice Djoko Tjandra?

Bebas yang dimaksud pengacara Djoko itu adalah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tahun 2002 yang menolak permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung), sehingga Djoko tetap bebas. Menurut dalil pengacara, peninjauan kembali (PK) jaksa atas putusan kasasi MA--yang kemudian memvonis Djoko bersalah dan dihukum dua tahun penjara pada 2008-- adalah tindakan melawan hukum.

”Mendapat surat dari Interpol ini, seingat saya, kami lalu meneruskan ke Kejaksaaan Agung untuk menanyakan posisi kasus ini. Saya lupa apakah surat kita waktu itu sudah dibalas Kejaksaan Agung atau belum. Interpol hanya sebagai fasilitator dalam kasus ini dan yang menangani perkaranya Kejagung,” tambah Setyo.

Secara terpisah mantan Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Irjen (Purn) Benny Mamoto mengatakan kepada Beritasatu.com bahwa lumrah bagi NCB-Interpol pusat meminta update pada negara anggotanya yang meminta red notice terkait status seseorang.

”Negara peminta itu harus menunjukkan sikap serius dan aktif. Kalau institusi pemohon (dalam hal ini Kejaksaan Agung, Red) diam saja dan tidak tanya ke NCB-Interpol Indonesia, maka NCB-Interpol Indonesia juga tidak ada bahan ke Interpol pusat,” kata Benny yang kini aktif sebagai kepala Pusat Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia.

Akibatnya, nama Djoko Tjandra dihapus dari red notice karena dianggap tidak ditanggapi atau tak valid lagi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kondisi 17 Pasien Covid-19 Klaster Secapa TNI AD Sudah Membaik

Kondisi 17 orang terkait klaster Covid-19 Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat yang dirawat di Rumah Sakit Dustira sudah membaik.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ini Kata Kabid Advokasi Gerindra Soal Video Affiati DPRD Cirebon

Habiburokhman menyatakan seharusnya Ketua DPRD Cirebon Affiati tak perlu membacakan sumpah kesetiaan pada NKRI yang videonya kini viral di media sosial.

NASIONAL | 10 Juli 2020

30 Persen Masyarakat Setuju Hak Politik Dicabut Jika ASN Tak Netral

Angka setuju cabut hak politik ASN di tingkat nasional sudah mencapai 30 persen. Ini menjadi perhatian serius karena angka kenaikannya terus meningkat.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Anggaran Penanganan Covid-19 Surabaya Sudah Mencapai Rp 819 M

Anggaran percepatan penanganan virus corona jenis baru atau COVID-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur hingga saat ini mencapai Rp 819 miliar.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Pencuri Data Denny Siregar Ditangkap

Penyebar data Denny Siregar berinisial FPH (27) adalah pegawai outsourcing GraPARI Telkomsel Rungkut, Surabaya.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ketua Demokrat Bengkulu Pastikan Maju di Pilbup Seluma

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon dipastikan maju atau di pemilihan bupati (Pilbup) Seluma

NASIONAL | 10 Juli 2020

Pariwisata Masih Ditutup, Ribuan Wisatawan Dipulangkan dari Samosir

GTPP Covid-19 Kabupaten Samosir masih memperketat pintu masuk di perbatasan untuk mencegah wisatawan yang masuk ke daerah itu melalui jalur darat.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ketua MPR Minta Peringatan Jokowi Soal Lonjakan Kasus Covid-19 Direspons Cepat

Menurut Bamsoet, peringatan Presiden Jokowi soal lonjakan kasus Covid-19, harus segera ditindaklanjuti Gugus Tugas dan pemda.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Komisi Yudisial Buka Penerimaan Seleksi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial pastikan protokol kesehatan diterapkan dalam penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020.

NASIONAL | 10 Juli 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Kota Banjar

Pengusutan itu ditandai langkah tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan di Kota Banjar, Jumat (10/7/2020).

NASIONAL | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS