Kejaksaan Tak Pernah Terima Pemberitahuan Terhapusnya Red Notice Djoko Tjandra

Kejaksaan Tak Pernah Terima Pemberitahuan Terhapusnya Red Notice Djoko Tjandra
Djoko Tjandra (Foto: Ist)
Yeremia Sukoyo / JAS Jumat, 10 Juli 2020 | 20:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait adanya pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung. Pemberitahuan itu sendiri disampaikan pada 5 Mei 2020 berdasarkan kronologis yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

"Kalau memang tahun 2014 terhapus dari data karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan, kenapa baru diberitahu 5 Mei 2020?" kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Menurutnya, kalau memang ada jangka waktu terkait masa berlaku red notice, maka seharusnya ada surat pemberitahuan ke Kejaksaan. "Biasanya kalau memang ada jangka waktunya, maka akan memberitahu apakah masih perlu diperpanjang atau tidak," ucapnya.

Dirinya menjelaskan, permintaan status Daftar Pencarian Orang (DPO) kembali disampaikan Kejaksaan pada 27 Juni 2020 karena adanya perubahan identitas baru Djoko Tjandra.

"Permintaan DPO tanggal 27 Juni 2020 dari Kejagung karena adanya KTP baru atas nama Joko S Tjandra, bukan Djoko S Tjandra," ungkap Kapuspenkum.

Saat ini dirinya pun meragukan perihal apakah adanya peraturan yang mengatur terkait adanya batas waktu berlakunya red notice. "Bedakan antara cekal dengan red notice. Kalau cekal jelas ada batas waktunya, kalau red notice? Saya masih cari aturannya apakah red notice itu ada jangka waktunya," ujarnya.

Dalam penjelasan yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM, pada 5 Mei 2020, ada pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa dari red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.

Ditjen Imigrasi pun menindaklanjuti dengan menghapus nama Djoko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020. Imbasnya, Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia untuk membuat KTP elektronik dan mendaftarkan PK.

Mengacu pada laman resmi Interpol, Notices atau pemberitahuan lembaga polisi dunia dapat diartikan sebagai permintaan kerja sama internasional atau peringatan yang memungkinkan kepolisian di negara-negara anggota untuk saling berbagi informasi terkait kejahatan.

Notices diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Interpol atas permintaan Biro Pusat Nasional (NCB) Interpol di masing-masing negara anggota. Di Indonesia, NCB Interpol berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri dan berkantor di Markas Besar Kepolisian di Jakarta.

Red Notices merupakan permintaan untuk menemukan atau sementara menahan seseorang hingga diekstradisi. Pemberitahuan itu diterbitkan berdasarkan surat perintah penangkapan yang valid di tingkat nasional.



Sumber: BeritaSatu.com