Mendagri: Hampir 60 Persen Dana Pilkada Sudah Cair

Mendagri: Hampir 60 Persen Dana Pilkada Sudah Cair
Tito Karnavian. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Robertus Wardy / YUD Jumat, 10 Juli 2020 | 20:55 WIB

Jayapura, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memantau pencairan dana Pilkada 2020 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari 270 wilayah yang akan menggelar Pilkada. Bahkan, Mendagri turun tangan langsung ke daerah-daerah untuk memastikan NPHD Pilkada cepat dicairkan.

“Kami terus mendorong agar Pemda mentransfer 100 persen NPHD-nya sebelum tanggal 15 Juli 2020. Kalau bisa, lebih cepat lebih baik agar penyelenggara bisa melaksanakan tahapannya dengan lancar,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (10/7/2020).

Melalui keterangan pers yang disebar ke wartawan, Tito menyebutkan hingga Kamis (9/7/2020) pukul 24.00 WIB, dari total dana Pilkada 2020 sebesar Rp 15,042 triliun, dana yang sudah cair mencapai Rp 9,007 triliun atau 59,88 persen. Sementara yang belum cair mencapai Rp 6,035 trilun atau 40,12 persen. Data itu berdasarkan laporan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melalui hasil Koordinasi bersama KPU dan Bawaslu serta laporan dari 270 Pemda yang akan menggelar Pilkada.

“Yang belum harus segera dicairkan agar KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan sebagai komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi Pilkada ini bisa gerakannya maksimal. Kebutuhan anggaran yang sudah ditetapkan harus segera dipenuhi,” ujar mantan Kapolri ini.

Dia berterimakasih untuk daerah yang cepat untuk mencairkan dana pilkada. Yang belum cair, dia terus pantau perkembangannya agar pencairannya sesuai NPHD yang telah disepaktai.

Berikut adalah update data Pilkada untuk 270 daerah :

Pertama, sebanyak 98 Daerah yang telah transfer 100 persen ke KPUD, yakni 3 Provinsi: Kaltara, Kalteng, dan Sumbar; dan 95 Kabupaten/Kota. Sementara sebanyak 172 daerah yang belum transfer 100 persen ke KPUD, yakni 6 Provinsi dan 166 Kabupaten/Kota.

Kedua, sebanyak 102 daerah yang telah transfer 100 persen ke Bawaslu, yakni 4 Provinsi: Sumbar, Jambi, Kaltara, dan Kalteng; dan 98 Kabupaten/Kota. Sementara sebanyak 168 daerah yang belum transfer 100 persen ke Bawaslu, yakni 5 Provinsi dan 163 Kabupaten/Kota.

Ketiga, sebanyak 29 Daerah yang telah transfer 100 persen ke aparat keamanan yakni 2 Provinsi: Jambi dan Kalteng; dan 27 Kabupaten/Kota. Sementara, sebanyak 241 daerah yang belum transfer 100 persen ke Bawaslu, yakni 7 Provinsi dan 234 Kabupaten/Kota.



Sumber: BeritaSatu.com