Protokol Kesehatan Harus Disosialisasikan Sebagai Gaya Hidup
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

Protokol Kesehatan Harus Disosialisasikan Sebagai Gaya Hidup

Jumat, 10 Juli 2020 | 22:05 WIB
Oleh : Dina Fitri Anisa / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Penerapan protokol kesehatan di masyarakat masih dianggap sebelah mata. Pelanggaran pun acap kali terjadi. Dikhawatirkan, persoalan ini akan memicu penambahan kasus baru Covid-19.

Sosiolog sekaligus Guru besar Ilmu Sosial dan Politik Unair, Bagong Suyanto mengatakan, pemerintah harus introspeksi dalam mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ia melihat saat ini pendekatan yang dikembangkan pemerintah itu lebih pada pendekatan yang sifatnya regulatif dan kognitif, dengan menekankan sanksi hukum.

“Saat ini yang didenda adalah korban. Banyak masyarakat yang tidak punya uang lebih untuk membeli masker. Jadi, penekanan pada sanksi ini tidak efektif, dan tidak memberikan jalan keluar yang baik. Seharusnya, sanksi ditekankan untuk oknum yang mengail di air keruh,” jelas Bagong, Jumat (10/7/2020).

Sebagai solusi, Bagong menyarankan agar pemerintah bisa menjadikan protokol kesehatan ini sebagai gaya hidup yang dibanggakan oleh masyarakatnya. Seperti contoh, memberikan atau memperkenalkan produk-produk masker yang sesuai dengan profil masyarakatnya.

“Saat ini saya melihat sosialisasi yang diberikan pemerintah itu pendekatannya homogenisasi. Mereka menganggap seluruh masyarakat memiliki profil yang sama, dan dengan adanya regulasi dan aturan maka penerapan penggunaan masker akan berjalan dengan sendirinya. Padahal tidak demikian, masyarakat terdiri dari berbagai macam golongan yang memerlukan penanganan yang berbeda,” tuturnya.

Ia mencontohkan, seperti wanita sosialita yang memilih untuk menggunakan masker yang senada dengan busana yang ia pakai sehari-hari. Mulai dari warna hingga detail motif. Sedangkan kaum milenial lebih menyukai masker dengan model yang unik dan juga motif kekinian.

Sehingga kini fungsi masker tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga identitas sosial. Dengan demikian, pemerintah bisa mengajak para UMKM bidang retail dalam menyukseskan penerapan penggunaan masker dalam kehidupan bermasyarakat, untuk membuat masker kreasi.

“Ini bukan soal penerapan budaya baru, tetapi ini soal merayu. Bagaimana caranya agar masyarakat bisa patuh. Ini butuh taktik kreatif, karena setiap kelompok masyarakat memiliki pendekatan yang berbeda,” terangnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Eksploitasi Seksual 305 Anak oleh WNA, KPAI Minta Segera Dibentuk Tim Terpadu Percepatan Perlindungan Korban

KPAI Susanto meminta pemerintah segera membentuk Tim Terpadu Percepatan Perlindungan Korban.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Menpora Tunjuk GBK Arena sebagai Kantor Sekretariat INAFOC

Menpora Zainudin Amali sebagai Ketua Panitia Piala Dunia U-20 2021 (INAFOC) telah menunjuk GBK Arena sebagai Kantor Sekretariat INAFOC.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Lewat Lomba DUILAH, Menpora Terus Giatkan Senam Bersama

Melalui lomba senam Duilah, Menpora Zainudin berharap menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya untuk menyelenggarakan olahraga bersama di Jumat pagi.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mendagri: Hampir 60 Persen Dana Pilkada Sudah Cair

Hingga Kamis (9/7/2020) pukul 24.00 WIB, dari total dana Pilkada 2020 sebesar Rp 15,042 triliun, dana yang sudah cair mencapai Rp 9,007 triliun atau 59,88%.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kejaksaan Tak Pernah Terima Pemberitahuan Terhapusnya Red Notice Djoko Tjandra

"Kalau memang tahun 2014 terhapus dari data karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan, kenapa baru diberitahu 5 Mei 2020?"

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ini Kisah Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra

Interpol hanya sebagai fasilitator dalam kasus ini dan yang menangani perkaranya Kejagung.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kondisi 17 Pasien Covid-19 Klaster Secapa TNI AD Sudah Membaik

Kondisi 17 orang terkait klaster Covid-19 Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat yang dirawat di Rumah Sakit Dustira sudah membaik.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ini Kata Kabid Advokasi Gerindra Soal Video Affiati DPRD Cirebon

Habiburokhman menyatakan seharusnya Ketua DPRD Cirebon Affiati tak perlu membacakan sumpah kesetiaan pada NKRI yang videonya kini viral di media sosial.

NASIONAL | 10 Juli 2020

30 Persen Masyarakat Setuju Hak Politik Dicabut Jika ASN Tak Netral

Angka setuju cabut hak politik ASN di tingkat nasional sudah mencapai 30 persen. Ini menjadi perhatian serius karena angka kenaikannya terus meningkat.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Anggaran Penanganan Covid-19 Surabaya Sudah Mencapai Rp 819 M

Anggaran percepatan penanganan virus corona jenis baru atau COVID-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur hingga saat ini mencapai Rp 819 miliar.

NASIONAL | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS