KPK Bakal Tindaklanjuti Aliran Uang dari Politikus Demokrat M Nasir ke Bowo Sidik
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

KPK Bakal Tindaklanjuti Aliran Uang dari Politikus Demokrat M Nasir ke Bowo Sidik

Jumat, 10 Juli 2020 | 23:00 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menindaklanjuti keterangan mantan Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso mengenai sumber-sumber gratifikasi yang diterimanya. Diketahui, dalam persidangan pada 23 Oktober 2019 lalu, Bowo yang telah divonis bersalah atas perkara suap dan gratifikasi membeberkan mengenai pihak-pihak yang menjadi sumber gratifikasi yang diterimanya terkait kedudukannya sebagai anggota DPR.

Bowo mengatakan, gratifikasi dalam bentuk uang dengan total Rp 8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Salah satunya, Bowo menyebut nama politikus Partai Demokrat M Nasir.

Dikonfirmasi mengenai pengakuan Bowo Sidik itu, Plt Jubir KPK Ali Fikri menyatakan berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut KPK menilai keterangan Bowo berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sehingga berlaku asas satu saksi bukanlah saksi. Meski demikian, Ali menegaskan, KPK tak segan menindaklanjuti jika nantinya ditemukan bukti dan fakta yang menguatkan mengenai aliran uang gratifikasi yang diterima Bowo Sidik, termasuk dari M Nasir.

Baca Juga: KPK Setorkan Uang Sitaan Perkara Bowo Sidik ke Kas Negara

"Jika nantinya ditemukan bukti-bukti dan fakta yang memperkuat keterangan Bowo SP tersebut, tentu KPK akan menindaklanjutinya," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2020).

Diketahui, saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Bowo mengaku menerima SGD 250 ribu atau sekitar Rp 2,5 miliar dengan kurs saat itu dari M Nasir yang juga anggota DPR. Uang itu, kata Bowo terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Meranti.

Bowo mengaku uang itu diterimanya saat bertugad sebagai anggota Badan Anggaran. Menurut Bowo, M Nasir datang menemuinya bersama dengan seseorang bernama Jesica. Kepada Bowo, Nasir memintanya membantu alokasi DAK untuk Kabupaten Meranti.

"Dia minta tolong bagaimana kalau dia dibantu Kabupaten Meranti untuk dapat alokasi DAK," kata Bowo kepada jaksa KPK di Pengadian Tipikor Jakarta, Rabu (23/10).

Baca Juga: Bowo Sidik Dihukum 5 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut

Atas permintaan itu, Bowo menyarankan agar bertemu dengan Eka Satra yang juga anggota DPR Fraksi Golkar saat itu. Menurut penuturan Bowo, Eka mengurus anggaran tersebut.

"Eka yang ngurus itu sampai bisa dana tersebut cair. Nah, setelah (Kabupaten) Meranti dapat alokasi itu, Jesica bersama Nasir datang ke ruangan saya memberikan uang Singapura yang kalau dirupiahkan kurang lebih Rp 2,5 miliar," ucap Bowo.

Dalam proses penyidikan kasus Bowo Sidik, KPK pernah memeriksa Nasir pada 1 Juli 2019. Saat itu, tim penyidik mencecar Nasir terkait aliran dana ke Bowo Sidik Pangarso.

Tak hanya diperiksa, ruang kerja Nasir di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen juga pernah digeledah tim penyidik KPK pada 4 Mei 2019.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap mantan anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso. Tak hanya itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Bowo untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok. Majelis Hakim menyatakan Bowo Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap dan gratifikasi.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPRD Maluku Desak Insentif Tenaga Medis Segera Dibayar

DPRD Provinsi Maluku meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota, untuk segera melakukan proses pembayaran terhadap insentif tenaga medis.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mendagri Minta Daerah Bagi Masker Secara Masif

Mendagri Tito Karnavian mengemukakan disiplin menerapkan protokol kesehatan sangat penting untuk mencegah terpapar wabah Covid-19.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Protokol Kesehatan Harus Disosialisasikan Sebagai Gaya Hidup

Sosialisasi protokol kesehatan harus dilakukan layaknya gaya hidup sehari-hari agar masyarakat patuh melakukannya.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Eksploitasi Seksual 305 Anak oleh WNA, KPAI Minta Segera Dibentuk Tim Terpadu Percepatan Perlindungan Korban

KPAI Susanto meminta pemerintah segera membentuk Tim Terpadu Percepatan Perlindungan Korban.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Menpora Tunjuk GBK Arena sebagai Kantor Sekretariat INAFOC

Menpora Zainudin Amali sebagai Ketua Panitia Piala Dunia U-20 2021 (INAFOC) telah menunjuk GBK Arena sebagai Kantor Sekretariat INAFOC.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Lewat Lomba DUILAH, Menpora Terus Giatkan Senam Bersama

Melalui lomba senam Duilah, Menpora Zainudin berharap menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya untuk menyelenggarakan olahraga bersama di Jumat pagi.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mendagri: Hampir 60 Persen Dana Pilkada Sudah Cair

Hingga Kamis (9/7/2020) pukul 24.00 WIB, dari total dana Pilkada 2020 sebesar Rp 15,042 triliun, dana yang sudah cair mencapai Rp 9,007 triliun atau 59,88%.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kejaksaan Tak Pernah Terima Pemberitahuan Terhapusnya Red Notice Djoko Tjandra

"Kalau memang tahun 2014 terhapus dari data karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan, kenapa baru diberitahu 5 Mei 2020?"

NASIONAL | 10 Juli 2020

Ini Kisah Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra

Interpol hanya sebagai fasilitator dalam kasus ini dan yang menangani perkaranya Kejagung.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kondisi 17 Pasien Covid-19 Klaster Secapa TNI AD Sudah Membaik

Kondisi 17 orang terkait klaster Covid-19 Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat yang dirawat di Rumah Sakit Dustira sudah membaik.

NASIONAL | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS