FSGI: Data Guru Tidak Bisa Jadi Patokan Kebutuhan di Lapangan

FSGI: Data Guru Tidak Bisa Jadi Patokan Kebutuhan di Lapangan
Ilustrasi belajar mengajar di sekolah. (Foto: Antara)
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 10 Juli 2020 | 23:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), rasio guru dan siswa di Indonesia masih tergolong ideal, yaitu 1:34 atau satu guru mengajar 34 siswa. Namun menurut Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, data itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.

Pasalnya, setiap tahun jumlah guru pensiun sangat banyak. Akibatnya banyak sekolah mengalami kekosongan guru ASN, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

“Pemerintah tidak dapat menggunakan data jumlah guru ini untuk mengklaim kebutuhan guru terpenuhi. Di daerah-daerah, apalagi untuk daerah 3T itu, satu sekolah jumlah guru ASN-nya hanya satu atau dua. Bisa jadi hanya kepala sekolah dan sisanya itu guru honorer. Walaupun ini kasuistik tapi ini fakta lapangan,” kata Satriwan kepada Suara Pembaruan, Jumat (10/7/2020).

Satriwan mengatakan, apabila kebutuhan guru benar-benar tercukupi, pemerintah daerah (pemda) tentu tak perlu mengangkat guru honorer. Faktanya, banyak pemda yang selalu mengangkat guru honorer untuk mengisi kekosongan kelas yang ditinggal oleh guru pensiun.

Kekurangan guru ASN ini, kata Satriwan, dialami juga oleh pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta yang akhirnya mengangkat puluhan guru honorer dengan perjanjian kerja yang disebut Kontrak Kerja Individu (KKI). Para guru ini diberi upah setara dengan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini menunjukkan ada kekurangan guru, apalagi sebaran guru sangat tidak merata untuk setiap jenjang pendidikan.

Selain itu, lanjutnya, jika jumlah guru ASN ideal, tentu pemda tidak akan mengajukan kebutuhan guru melalui formasi Pegawai Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja (P3K) yang pada 2019 lalu diketahui mencapai 34.954 orang. Pengajuan tersebut sesuai dengan kebutuhan guru di lapangan.

“Adanya data guru direkrut berarti ada posnya karena data kebutuhan ini dari daerah. Berarti kita kekurangan guru. Apalagi sistem redistribusi guru sejak lama tidak berjalan sehingga ada kantong-kantong daerah tertentu yang jumlah gurunya cukup dan daerah tertentu yang kekurangan guru,” ujarnya.

Untuk itu, ia kembali menegaskan, rasio guru dan murid tidak dapat menjadi acuan. Pasalnya, atmosfer guru masuk keluar di tiap sekolah di setiap wilayah sangat dinamis. Ada guru yang belum terdaftar di Dapodik tetapi sudah mengajar. Lalu ada juga yang terdaftar tetapi sudah tidak mengajar. Kejadian ini paling banyak terjadi di sekolah swasta.

Satriwan pun mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait lainnya segera melakukan sinkronisasi data dan membentuk big data guru.

Big data ini, menurut Satriwan, dapat membantu pemda maupun K/L untuk melakukan penertiban guru secara ketat. Jumlah kebutuhan guru per jenjang pun dapat dipetakan sejak awal, termasuk menyelesaikan masalah guru honorer.



Sumber: BeritaSatu.com