Najeela Shihab Tidak Minta Royalti “Merdeka Belajar” ke Kemdikbud
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Najeela Shihab Tidak Minta Royalti “Merdeka Belajar” ke Kemdikbud

Jumat, 10 Juli 2020 | 21:38 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Merdeka Belajar menjadi jargon kebijakan Nadiem Anwar Makarim sejak ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Namun ternyata jargon ini tidak sepenuhnya menjadi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Pasalnya, Merdeka Belajar telah didaftarkan PT Sekolah Refleksi Cinta Keluarga (Cikal) sebagai pemilik eksklusif merek tersebut.

Meski begitu, Founder Sekolah Cikal, Najelaa Shihab mengatakan, sebagai pemilik hak eksklusif, pihaknya tidak akan menuntut kompensasi atau royalti apa pun dari pemerintah.

“Yang paling penting soal apakah ada royalti atau kompensasi, jawabannya adalah tidak,” kata Najelaa pada webinar yang dipandu oleh Direktur Pendidikan VOX Point Indonesia, Indra Charismiadji, di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Najelaa juga menjelaskan, pihaknya telah membuat pernyataan yang memperbolehkan merek Merdeka Belajar ini digunakan oleh pihak mana pun asalkan untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan. “Pernyataan itu akan mengikat siapa pun, dan sudah dinyatakan jelas tanpa kompensasi apa pun, Merdeka Belajar itu digunakan ribuan guru. Jadi sudah cukup panjang yurisprudensinya,” terangnya.

Ia juga menyebutkan, konsep Merdeka Belajar yang diterapkan Kemdikbud lebih fokus pada strategi yang salah satunya terinspirasi dari Cikal dan sekolah lain yang menerapkan Merdeka Belajar di berbagai daerah.

Najeela menegaskan, Cikal mendaftarkan merek Merdeka Belajar ini sejak 1 Maret 2018 setelah diadakannya Temu Pendidik Nusantara dengan tema besar “Merdeka Belajar” di Jakarta pada 28-29 Oktober 2016. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan surat kabar Guru Belajar dengan artikel utama merayakan "Merdeka Belajar".

Selain itu, masih ada penerbitan buku dengan judul Merdeka Belajar di Ruang Kelas yang berisi penjelasan konsep dan kumpulan praktik baik dari para guru-guru penggerak yang bergabung dalam gerakan Komunitas Guru Belajar yang diinisiasi oleh Kampus Guru Cikal di berbagai daerah di Indonesia.

Dewan Pembina Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) ini juga mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan kementerian/ lembaga (K/L) sejak era Mendikbud Anies Baswedan. Kala itu, tim PSPK membantu menganalisis data uji kompetensi guru (UKG). Kerja sama tersebut berlanjut pada masa Mendikbud Muhadjir Effendy dengan menyusun road map Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan beberapa isu lainnya.

“PSPK memang membantu meriset kegiatan yang bersifat asesmen dan kurikulum, Semua pekerjaan PSKP. Kami ada MOU resmi dengan kementerian, jadi tidak ada penggunaan dana,” terangnya.

Najelaa mengaku senang PSPK dapat membantu kementerian dan pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Saya kira kesadaran pendidikan itu tugas semua pihak. Kita harus mengambil kapasitas masing-masing,” ujarnya.

Tidak Masalah
Sementara itu, pemerhati pendidikan, Darmaningtyas mengatakan, pemakaian nama Merdeka Belajar, tidak membayar royalti tidak menjadi masalah. Menurut Darmaningtyas, konsep Merdeka Belajar ini lahir dari Ki Hajar Dewantara agar pendidikan harus memberikan kebebasan kepada minat dan bakat murid.

Komentar berbeda dilontarkan oleh Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim. Ia mengatakan, dengan Kemdikbud menggunakan idiom Merdeka Belajar yang sudah dimiliki oleh perusahaan tertentu, ini menjadi bukti bahwa Kemdikbud memiliki kosa kata terbatas dalam mengimajinasikan menyelesaikan persoalan pendidikan di Tanah Air.

“Alih-alih meminta para siswa dan guru berpikir kreatif di era revolusi industri 4.0, ternyata Kemdikbud belum kreatif dalam memproduksi istilah atau jargon baru dalam pendidikan,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PGRI: Jangan Main-main dengan Data Guru

Perhitungan jumlah guru nasional dan kesimpulan bahwa kebutuhan guru saat ini terpenuhi merupakan perjudian terhadap masa depan pendidikan Indonesia.

NASIONAL | 10 Juli 2020

FSGI: Data Guru Tidak Bisa Jadi Patokan Kebutuhan di Lapangan

Pasalnya, setiap tahun jumlah guru pensiun sangat banyak. Akibatnya banyak sekolah mengalami kekosongan guru ASN, khususnya di daerah 3T.

NASIONAL | 10 Juli 2020

KPK Bakal Tindaklanjuti Aliran Uang dari Politikus Demokrat M Nasir ke Bowo Sidik

KPK tak segan menindaklanjuti jika nantinya ditemukan bukti dan fakta yang menguatkan aliran uang gratifikasi yang diterima Bowo Sidik, termasuk dari M Nasir.

NASIONAL | 10 Juli 2020

DPRD Maluku Desak Insentif Tenaga Medis Segera Dibayar

DPRD Provinsi Maluku meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota, untuk segera melakukan proses pembayaran terhadap insentif tenaga medis.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mendagri Minta Daerah Bagi Masker Secara Masif

Mendagri Tito Karnavian mengemukakan disiplin menerapkan protokol kesehatan sangat penting untuk mencegah terpapar wabah Covid-19.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Protokol Kesehatan Harus Disosialisasikan Sebagai Gaya Hidup

Sosialisasi protokol kesehatan harus dilakukan layaknya gaya hidup sehari-hari agar masyarakat patuh melakukannya.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Eksploitasi Seksual 305 Anak oleh WNA, KPAI Minta Segera Dibentuk Tim Terpadu Percepatan Perlindungan Korban

KPAI Susanto meminta pemerintah segera membentuk Tim Terpadu Percepatan Perlindungan Korban.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Menpora Tunjuk GBK Arena sebagai Kantor Sekretariat INAFOC

Menpora Zainudin Amali sebagai Ketua Panitia Piala Dunia U-20 2021 (INAFOC) telah menunjuk GBK Arena sebagai Kantor Sekretariat INAFOC.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Lewat Lomba DUILAH, Menpora Terus Giatkan Senam Bersama

Melalui lomba senam Duilah, Menpora Zainudin berharap menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya untuk menyelenggarakan olahraga bersama di Jumat pagi.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mendagri: Hampir 60 Persen Dana Pilkada Sudah Cair

Hingga Kamis (9/7/2020) pukul 24.00 WIB, dari total dana Pilkada 2020 sebesar Rp 15,042 triliun, dana yang sudah cair mencapai Rp 9,007 triliun atau 59,88%.

NASIONAL | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS