Logo BeritaSatu

Sekjen PDIP Kecam Kampanye Hitam Irasional Terkait RUU HIP

Kamis, 9 Juli 2020 | 11:45 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengecam adanya upaya kampanye hitam irasional dengan menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bentuk upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sejumlah pihak kini memang mendorong RUU HIP diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Akan tetapi, beberapa partai politik (parpol) yang dimotori Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih berusaha menolak perubahan nomenklatur tersebut. Demikian halnya Persaudaraan Alumni 212, Front Pembela Islam (FPI), dan elemen lainnya.

Hasto menyatakan PDIP mencermati dengan seksama berbagai bentuk kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar pikir. Kampanye itu berusaha menggunakan narasi sejarah sebagai alat politik, lalu dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa. Tema utama kampanye hitam itu adalah penggantian ideologi Pancasila.

Hasto menegaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan sumber dari segala sumber hukum dan mendasari pembentukan konstitusi.

“Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final, karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar, sama saja dengan pembodohan nalar publik,” tukas Hasto, Kamis (9/7/2020).

Hasto pun menyebut, “Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa.”

Hasto mengajak semua pihak agar jangan sampai 'termakan' kampanye hitam itu. Menurut Hasto Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, dan memberikan arah. Hasto menyatakan seharusnya sebagai skala prioritas saat ini adalah membumikan Pancasila.

Hasto menambahkan jika kampanye hitam dibiarkan, maka sejarah Balkan bisa terulang. Menurut Hasto rakyat Indonesia juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama.

“Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia,” kata Hasto.

Hasto juga meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap upaya yang memecah belah persatuan bangsa dengan mengeksploitasi isu ideologi. “Aparat penegak hukum tidak perlu ragu. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan jelas bertentangan dengan Pancasila,” ucap Hasto.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pengamat: Anies Penuhi Janji Sediakan Sarana Transportasi

Pengamat transportasi AKBP (Purn) Budiyanto menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi janjinya yakni menyediakan sarana transportasi

NEWS | 26 September 2022

Kinerja Anies Baswedan Jadi Promosi Para Relawan di Daerah

Kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama 5 tahun menjabat, menjadi promosi para relawan dalam menggalang massa di daerah

NEWS | 26 September 2022

11 Jenderal Dimutasi, Kompolnas: Upaya Bersih-bersih Polri

Kompolnas menyatakan, langkah Kapolri untuk melakukan mutasi di antaranya 11 perwira tinggi (pati) Polri adalah upaya bersih-bersih

NEWS | 26 September 2022

Banjir dan Tanah Longsor Berdampak pada 3.702 Warga di Garut

BNPB melaporkan bencana banjir dana tanah longsor yang terjadi di Garut, Jawa Barat berdampak pada 1.213 keluarga.

NEWS | 26 September 2022

Legislator Cecar Nadiem Soal 400 Orang Shadow Team

Anggota Komisi X DPR mencecar Nadiem terkait keberadaan 400 orang anggota shadow team Kemendikbudristek.

NEWS | 26 September 2022

Dicecar Dokter KPK, Tim Medis Lukas Enembe Tak Mampu Jawab

Tim medis pihak Lukas Enembe tidak mampu menjawab persoalan kecil terkait teknis  kondisi kesehatan yang bersangkutan ketika dicecar dokter KPK.

NEWS | 26 September 2022

2 Jenderal Polri Dimutasi Jadi Widyaiswara, Apa Itu?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi dua jenderal Polri, yakni Brigjen Pol Rudi Pranoto dan Brigjen Pol Darmawan. Ini pengertian Widyaiswara.

NEWS | 26 September 2022

KPK Sayangkan Kuasa Hukum Ungkap Tambang Emas Lukas Enembe ke Publik

KPK menyayangkan langkah kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe yang hanya mengungkapkan kepemilikan tambang emas kliennya ke publik.  

NEWS | 26 September 2022

Legislator Minta Kemendikbudristek Perbaiki RUU Sisdiknas

Anggota Komisi X DPR, Fahmi Alaydroes meminta Kemendikbudristek memperbaiki RUU Sisdiknas dengan melibatkan semua stakeholder.

NEWS | 26 September 2022

Jenderal Dudung Beri Hormat kepada Jenderal Andika Usai Rapat di Komisi I DPR

Usai rapat dengan Komisi I DPR, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman memberikan salam hormat kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

NEWS | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pengamat: Anies Penuhi Janji Sediakan Sarana Transportasi

Pengamat: Anies Penuhi Janji Sediakan Sarana Transportasi

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings