Bukan Bantuan Sosial, Kartu Prakerja Ditujukan untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Bukan Bantuan Sosial, Kartu Prakerja Ditujukan untuk Tingkatkan Kualitas SDM
Kartu Prakerja. (Foto: Istimewa)
Iman Rahman Cahyadi / CAH Minggu, 12 Juli 2020 | 13:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Beberapa orang salah mengira bahwa Kartu Prakerja diibaratkan sebagai bantuan sosial. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari meluruskan, Kartu Prakerja adalah semacam beasiswa untuk mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi yang bisa dipilih sendiri oleh peserta.

"Program inovasi ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin memajukan SDM Indonesia," ujar Denni Puspa dalam seminar Kagama Inkubasi Bisnis XIII: Kupas Tuntas Kartu Prakerja, secara daring, Sabtu (12/7/2020).

Kartu Prakerja merupakan inovasi program baru untuk menambah program-program peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Program tersebut memanfaatkan dana APBN, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh peserta dalam bentuk uang pelatihan dan insentif. Melalui Kartu Prakerja ini pula, untuk pertamakalinya pemerintah mengimplementasikan programnya melalui e-marketplace. 

Baca Juga: Kartu Prakerja Harus Adaptif dalam Situasi Pandemi

"Ada fitur-fitur e-marketplace yang bermanfaat untuk digunakan, salah satunya adalah dapat memperlihatkan aspek transparansi dalam pelaksanaan program. Bisa terlihat barang yang dijual, siapa yang menjual, harganya apa, silabusnya apa saja, siapa pelatihnya, semua ada di situ. Kami juga meminta semua peserta jujur dalam mengikuti, sehingga program ini benar-benar diakses oleh mereka yang membutuhkan," lanjut  Denni.

Program ini diserahkan sepenuhnya ke peserta, sehingga mereka untuk memilih dan bersuara. Artinya, peserta bisa memilih sendiri pelatihan yang sesuai minat dan bakat mereka.

Para peserta diberikan kesempatan untuk bersuara melalui fitur rating program pelatihan. Jika merasa tidak puas, peserta mungkin akan memberikan rate yang rendah pada program pelatihan yang diikutinya.

Fitur ini sekaligus memberikan masukan kepada penyedia pelatihan untuk memperbaiki atau menyempurnakan pelatihan berikutnya.

"Jadi kalau biasanya pemerintah yang mengawasi dan memberi nilai. Kali ini para pesertanya sendiri yang menjadi juri. Mereka yang bisa menilai relevan atau tidaknya pelatihan, bukan pejabat. Ini pun bermanfaat bagi pemerintah, supaya mereka cepat mendapatkan feedback atas pelaksanaan programnya, sehingga mereka bisa terus melakukan penyempurnaan," jelas alumnus Fakultas Ekonomika daj Bisnis UGM angkatan 1997 ini.

Baca Juga: Legislator: Program Kartu Prakerja Perlu Dibenahi

Inovasi berikutnya ada pada proses pendaftaran. Untuk pertamakalinya, pendaftaran program pemerintah dilaksanakan secara mandiri dan inklusif. Kartu Prakerja kata Denni, bisa diakses tanpa perantara. Dalam hal ini, tidak ada persyaratan untuk menyertakan surat dari pemerintah setempat terkait izin dan sebagainya.

Lembaga pelatihan untuk peserta Kartu Prakerja juga inklusif. Pihaknya terbuka bagi semua lembaga yang ingin menyumbangkan pelatihan.

"Lembaga pelatihan yang ada itu inklusif, memberikan jenis-jenis latihan yang beragam, dan kompetitif. Rate dari peserta akan menentukan berhasil atau tidaknya pelatihan mereka, sehingga mereka terpacu untuk memperbaiki edukasi, pendekatan, metode, dan sebagainya dari pelatihan itu," tutur perempuan asal Semarang, Jawa Tengah ini.

Selanjutnya ada inovasi juga di mitra pembayaran. Selain Bank BNI, peserta sudah bisa menggunkan e-money untuk membayar atau menerima uang untuk mendukung gerakan cashless society. Prinsip transparansi, terbuka, adil, bersaing, efektif, dan efisiensi sudah terhimpun semua di Kartu Prakerja.

Baca Juga: Angka Pencari Kerja di Tangerang Melonjak Drastis

"Dalam waktu kurang dari 3 bulan kita sudah bisa merengkuh Indonesia. Digitalisasi inilah yang bisa memeratakan Indonesia dalam waktu cepat. Sampai sekarang kami melayani 680.000 penerima, "pungkasnya.

Dari 680.000 penerima, 58 persen diantaranya merupakan pekerja yang diPHK, 35 persen pencari kerja, 6 persen adalah pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya, dan 1 persen pelaku usaha kecil dan mikro.

"Perpres sudah menyatakan pencari kerja yang ingin meningkatkan kompetensi boleh mendaftar. Namun, karena ada Covid-19, maka pekerja diPHK dan dirumahkan lebih diprioritaskan. Selain itu, penerima Kartu Prakerja ini adalah orang-orang di luar penerima bantuan sosial," jelasnya.

Denni lanjut menjelaskan, Kartu Prakerja melakukan penyesuaian selama pandemi. Dalam kebijakan Kartu Prakerja, pihaknya akan memberikan bantuan sosial dalam bentuk insentif, khususnya kepada keluarga kelas menengah.

Lanjut Denni menerangkan, 143.000 diantara total jumlah penerima Kartu Prakerja merupakan rekomendasi dari Kemnaker dan BPJS Ketengakerjaan.

Sebuah lembaga survei telah melakukan pengumpulan suara terkait kepuasan penerima manfaat Kartu Prakerja. Hasil menunjukkan bahwa, 79 persen peserta tidak mengalami kesulitan mendaftar, 50 persen membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mendaftar.

Sementara dari sisi indentitas penerima, hasil survei dari Kartu Prakerja menunjukkan bahwa, 91 persen penerima memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA/SMK ke atas. Selanjutnya dari segi usia, 88 persen diantaranya berusia 18-34 tahun, yang artinya peserta tergolong usia produktif dan memiliki perjalanan masa depan yang masih panjang.

"Pesertanya masih muda, sudah jelas yang perlu kita dorong adalah kemandirian, peningkatan etos kerja, dan disiplin. Melihat rentang usianya, sudah selayaknya mereka memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi digital bagaimana pun tantangannya,"tutur lulusan University of Colorado itu.

Saat ini, sudah ada 166 lembaga yang memberikan 2700 pelatihan dalam program Kartu Prakerja.

Terkait kepuasan program Kartu Prakerja, 92 persen peserta mengaku pelatihan yang diberikan efektif meningkatkan kompetensi mereka, serta 94 persen mengatakan pelatihan sudah bervariasi.

Kemudian 96 persen program Kartu Prakerja tidak mubazir, 76 persen peserta mau berlatih lagi saat beasiswanya sudah habis, 99 persen peserta membaca silabus terlebih dahulu, dan 97 persen setuju Kartu Prakerja memiliki fitur semi bansos selama pandemi.



Sumber: BeritaSatu.com