Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Sudah Memuat Rekomendasi KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Sudah Memuat Rekomendasi KPK

Minggu, 12 Juli 2020 | 19:47 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja telah memuat sejumlah rekomendasi yang sebelumnya disampaikan lembaga antikorupsi.

Baca Juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur

"Secara umum Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-poin rekomendasi KPK," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Minggu (12/7/2020).

Terdapat sejumlah perubahan yang tercantum dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Juli 2020 itu. Beberapa di antaranya terkait target penerima kartu prakerja, jenis pelatihan, jenis lembaga pelatihan, bentuk insentif, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, pelaksanaan program Kartu Prakerja saat masa Covid-19, susunan organisasi komite, ketentuan manajemen pelaksana, pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan yang tidak perlu menggunakan cara pengaturan barang/jasa pemerintah alias tender serta gugatan ganti rugi yang dapat diajukan manajemen pelaksana kepada penerima Kartu Prakerja.

KPK memastikan akan terus mengawal agar pelaksanaan program kartu prakerja dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, KPK terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Permenko) yang mengatur teknis pelaksaan program senilai Rp20 triliun yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima manfaat tersebut.

"Namun demikian, saat ini sedang dilakukan pembahasan Permenko baru. KPK terlibat memberikan masukan terhadap draf Permenko tersebut dan berharap teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko," kata Ipi Maryati.

Baca Juga: Program Kartu Prakerja Dilanjutkan Dua Pekan Lagi

Dalam kajian yang telah dipaparkan dan disampaikan kepada Menko Perekonomian, KPK menemukan permasalahan terkait empat aspek dalam tata laksana program yang perlu diperbaiki sebelum melanjutkan program, yaitu proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, program ini kemudian diubah menjadi semi-bantuan sosial. Sehingga, dari sisi regulasi perlu disesuaikan.

KPK pun merekomendasikan penghentian sementara program kartu prakerja gelombang keempat sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan untuk kelanjutan program serta pengembalian implementasi program ke kementerian yang relevan yaitu Kemnaker mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana.

Rekomendasi tersebut juga disertai sejumlah rekomendasi teknis untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan dalam empat aspek tata laksana program, yaitu, penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif dimana peserta yang disasar pada whitelist, tidak perlu mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian ikut program, penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggaran.

Baca Juga: Kartu Prakerja Ditujukan untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Selain itu, KPK merekomendasikan Komite meminta legal opinion ke Jamdatun Kejaksaan Agung (Kejagung) tentang kerja sama dengan delapan platform digital, apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah.

KPK juga merekomendasikan platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya. KPK juga mendorong kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk diberikan secara daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis.

Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP. Tak hanya itu, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket.

"KPK berharap program Kartu Prakerja diperbaiki secara menyeluruh sesuai rekomendasi kami sebelum kembali dijalankan," kata Ipi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meninggal dunia, di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Jakarta, Minggu malam

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Penduduk Miskin Ekstrem di Karawang Capai 106.780 Jiwa

Bappeda Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan, angka kemiskinan di kabupaten tersebut pada 2020 mencapai 195.410 jiwa

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Kebakaran Terjadi di Pasar Sentral Wosi Manokwari

"Kobaran api terlihat besar sekira pukul 22.00 WIT, belum tahu persis sumber api," kata Alif.

NASIONAL | 24 Oktober 2021


Sandiaga Dorong Hipmi Jatim Berkontribusi pada Gernas Bangga Buatan Indonesia

UMKM dan kewirausahaan mampu menjadi tulang punggung Indonesia sekaligus menjadi gerbang pemulihan ekonomi nasional.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

13 Bencana Tanah Longsor Terjadi dalam 3 Hari di Banjarnegara

Warga diimbau untuk tidak mendekati lokasi longsor guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

AICIS 2021 di Solo Diharapkan Beri Kontribusi Selesaikan Persoalan Bangsa

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming juga diagendakan hadir.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Masyarakat Dirugikan Jika Pemda Tidak Komit Urus Sampah

Dampak lingkungan akibat pengelolaan sampah yang buruk terus-menerus dirasakan masyarakat.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

PLN Catatkan Rekor Beban Puncak Tertinggi 28 MW di Jawa-Bali

PT PLN (Persero) mencatatkan rekor beban puncak listrik tertinggi sejak 2019-2021 sebesar 28,093 MW.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Ganjar Tolak Komentari Hasil Survei Pilpres 2024

"Lebih baik, lebih bersih. Semua juga bisa merawat, sehingga yang datang berdoa tenang," kata Ganjar.

NASIONAL | 24 Oktober 2021


TAG POPULER

# Luksemburg


# Taliban


# Denmark Terbuka


# Inter vs Juventus


# Greysia Polii/Apriyani Rahayu



TERKINI
Jepang Borong 3 Gelar di Denmark Terbuka

Jepang Borong 3 Gelar di Denmark Terbuka

OLAHRAGA | 5 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings