Survei: Mayoritas Publik Puas dengan Program Bansos

Survei: Mayoritas Publik Puas dengan Program Bansos
Ilustrasi bantuan sosial tunai. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / YUD Minggu, 12 Juli 2020 | 21:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil survei Alvara Research Center menyebutkan bahwa mayoritas publik puas dengan program bantuan sosial (bansos) pemerintah. CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan tingkat kepuasan ini menjadi sentimen positif bagi pemerintah.

“Ternyata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam hal bantuan sosial cukup tinggi yakni 56,2%,” kata Hasanuddin dalam rilis survei Alvara Research Center, Minggu (12/7/2020).

Temuan lainnya, mayoritas masyarakat membutuhkan bantuan tunai dibanding sembako atau lainnya. “Sebanyak 65,6% masyarakat menginginkan bantuan tunai, sementara bantuan sembako berada di bawahnya dengan 59,8%,” ujar Hasanuddin.

Menurutnya, survei juga menunjukkan kondisi perekonomian masyarakat tertekan. Hal ini bisa dilihat dari perubahan alokasi pengeluaran. Pada 2020 ini, lanjutnya, alokasi pengeluaran kebutuhan sehari-hari turun signifikan dari sebelumnya 49,8% pada 2019 lalu, kini tinggal 38,1%.

Sementara pengeluaran untuk kebutuhan internet justru naik signifikan dari 6,1% menjadi 8,1%. “Pengeluaran kebutuhan dasar sehari-hari turun drastis, larinya ke cicilan. Pendapatan kita turun, sementara untuk kebutuhan tetap seperti cicilan tidak bisa berkurang,” katanya.

Survei tersebut dilakukan pada 22 Juni-1 Juli 2020 dengan melibatkan 1.225 responden. Metode yang digunakan yaitu Online Survey dan Mobile Assisted Phone Interview dengan wilayah survei seluruh Indonesia. Beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku terkendala jaringan internet dan coverage, sehingga tidak masuk survei. Margin of error berkisar 2,86%.

Kepuasan publik terhadap kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terbilang tinggi. Indeks kepuasan publik terhadap Gugus Tugas mencapai 72,7%, disusul gubernur di masing-masing tempat tinggal responden sebesar 70%. Berikutnya bupati/wali kota 67,7%, dan terakhir pemerintah pusat 60,2%.

“Ada perbedaan antara tingkat kepuasan terhadap Gugus Tugas dan Pemerintah Pusat. Ini berarti publik melihat bahwa penanganan atas dampak dari Covid-19 tidak terlalu diapresiasi positif oleh publik. Sementara Gugus Tugas lebih pada penanganan Covid-19, dan pemerintah pusat lebih pada dampak Covid-19,” kata Hasanuddin.

Aspek kepuasan ini diukur dari beberapa parameter. Mayoritas publik mengaku puas dengan informasi protokol kesehatan mencapai 73,3%, disusul perawatan pasien Covid-19 sebesar 72,3%.



Sumber: BeritaSatu.com