KPAI: Ada Sekolah Dibuka Tak Sesuai SKB 4 Menteri
INDEX

BISNIS-27 537.873 (-1.54)   |   COMPOSITE 6307.13 (-48.56)   |   DBX 1215.21 (-5.42)   |   I-GRADE 185.638 (-0.44)   |   IDX30 533.814 (-2.1)   |   IDX80 142.76 (-0.73)   |   IDXBUMN20 425.411 (-4.99)   |   IDXESGL 147.067 (-0.47)   |   IDXG30 144.927 (0.21)   |   IDXHIDIV20 469.552 (-2.43)   |   IDXQ30 151.508 (0.19)   |   IDXSMC-COM 286.952 (-2.83)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (-1.26)   |   IDXV30 144.532 (-2.19)   |   INFOBANK15 1076.36 (2.19)   |   Investor33 457.615 (-2.19)   |   ISSI 184.91 (-1.68)   |   JII 650.972 (-4.67)   |   JII70 227.363 (-1.7)   |   KOMPAS100 1270.4 (-8.29)   |   LQ45 991.58 (-3.63)   |   MBX 1739.82 (-14.27)   |   MNC36 337.819 (-1.76)   |   PEFINDO25 325.262 (6.76)   |   SMInfra18 322.474 (-5.58)   |   SRI-KEHATI 391.563 (-2.01)   |  

KPAI: Ada Sekolah Dibuka Tak Sesuai SKB 4 Menteri

Minggu, 12 Juli 2020 | 19:43 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, meminta sekolah yang akan kembali dibuka harus sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri. Saat ini, KPAI menerima laporan ada daerah yang nekad membuka sekolah meskipun di wilayahnya kasus Covid-19 masih tinggi.

“KPAI menerima laporan dari masyarakat di Kota Bekasi (Jawa Barat), Kota Pekalongan (Jawa Tengah), dan kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), yang menyampaikan kekhawatiran sekolah dibuka di wilayah mereka karena masih adanya kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif di wilayah-wilayah tersebut,” kata Retno, Minggu (12/7/2020).

Retno menyebutkan, untuk Kota Bekasi ditetapkan empat sekolah percontohan, yaitu dua di jenjang SD dan 2 di jenjang SMP. Masing-masing jenjang adalah 1 sekolah swasta dan 1 sekolah negeri. Padahal, seharusnya SD tidak bisa dibuka di periode awal, harus SMP dan SMA/SMK terlebih dahulu.

Dari penelusuran KPAI ke salah satu orang tua siswa dari sekolah swasta, ternyata pihak sekolah memperkenankan anak dan orang tua memilih, apakah ingin belajar secara daring ataukah luring.

“Ini suatu langkah positif karena suara anak dan orang tua didengar. Perkiraan orang tua tersebut, lebih banyak yang memilih online. Pembelajaran online akan dimulai pada Kamis (16/7/2020),” ujar Retno.

Untuk provinsi NTB, keresahan para orang tua dan guru diawali dengan beredarnya Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Provinsi NTB No. 420/3266.UM/Dikbud tertanggal 7 Juli 2020. Dalam lampiran surat disertakan daftar verifikasi kesiapan sekolah dengan 22 pertanyaan yang wajib diisi sekolah, dengan perhitungan skor perolehan maksimum dikali 100. Disertakan juga jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) secara langsung dengan fasilitas protokol Covid-19 serta persiapan BDR/PJJ daring fase II.

Informasi terakhir yang diterima KPAI, SE Kadis Dikbud NTB tersebut akan dicabut karena Gubernur NTB menolak pembukaan sekolah karena grafik kasus Covid-19 di NTB belum turun. Kalau ini benar, tentu kepala daerah patut diapresiasi karena mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik di wilayahnya.

Oleh karena itu, Retno mendorong pemerintah daerah (pemda) patuh terhadap ketentuan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Dalam SKB tersebut dengan sangat jelas dinyatakan bahwa untuk wilayah Covid-19 di zona kuning, oranye dan merah masih dilarang untuk melakukan kegiatan tatap muka dan membuka sekolah.

Adapun ketentuan dasarnya, kabupaten/kota harus zona hijau, pemda harus setuju, sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, serta orang tua murid setuju dengan pembelajaran tatap muka

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh,” ujar Retno.

Selain ketentuan zona, pembukaan sekolah juga harus dilakukan secara bertahap mulai dari jenjang SMA dan SMP sederajat. Akan tetapi, dari pengaduan yang diterima KPAI, ternyata ada yang membuka sekolah justru dari jenjang SD.

Retno menyebutkan, ketika daerah membuka sekolah padahal masih berada di zona merah, maka Gugus Tugas Covid-19 di daerah tersebut wajib menolak tegas. Gugus Tugas Covid-19 wajib menginstruksikan sekolah ditutup kembali.

Ketika daerah sudah zona hijau, tetapi yang dibuka justru jenjang SD terlebih dahulu, maka Gugus Tugas Covid-19 juga wajib menolaknya. Selain itu, ketika sekolah akan dibuka, akan tetapi infrastruktur kenormalan baru dan sanitasi sekolah belum memadai, maka sebaiknya ditunda untuk masuk sekolah meski sudah masuk zona hijau.

“Politik anggaran harus diarahkan ke pendidikan untuk mendukung penyiapan infrastruktur new normal dan pelatihan guru. Dari hasil pengawasan KPAI di 14 sekolah jenjang SMP dan SMA/SMK di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Tangsel, serta Kota Tangerang, ternyata baru sekitar 20% yang sudah siap menghadapi new normal dari aspek infrastruktur seperti wastafel, pengukur suhu, sabun, tisu, dan menyiapkan kelas,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tuntutan Pidana Maria Pauline Lumowa Terancam Kedaluwarsa

Kemkumham telah berhasil memulangkan Maria Pauline Lumowa (MPL), pelaku pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun dari Serbia.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Survei: Mayoritas Publik Puas dengan Program Bansos

Mayoritas publik puas dengan program bantuan sosial (bansos) pemerintah.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Baru 5 Daerah Zona Hijau di Sumut Diizinkan Belajar Tatap Muka

Yakni, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Pakpak Bharat.

NASIONAL | 12 Juli 2020

SMA di Kota Jambi Masih Belajar Daring

Kota Jambi masih masuk kategori zona kuning pandemi virus corona (Covid-19).

NASIONAL | 12 Juli 2020

SMP di Jambi Uji Coba Sekolah Tatap Muka, Siswa Wajib Bawa Hand Sanitizier

"Tidak semua sekolah dipaksakan melaksanakan kegiatan belajar tatap muka pada awal tahun ajaran baru ini,”ujar Syarif Fasha.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Menteri Desa PDTT Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

Rektor UNY Prof Dr Sutrisna Wibawa berharap agar pengakuan akademik tersebut menjadi amanah bagi menteri Desa PDTT.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Vox Point Manggarai Resmi Miliki Sekretariat

Vox Point Manggarai, Nusa Tenggara Timur resmi memiliki kantor sekretariat di Ruteng setelah diresmikan pada Sabtu (11/7/2020) lalu.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Menteri LHK Evaluasi Pengelolaan Taman Wisata Alam di Tengah Pandemi Covid-9

Siti Nurbaya mengatakan, keterlibatan pemerintah desa dan kecamatan perlu ditingkatkan, begitu juga dengan masyarakat tani.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Sudah Memuat Rekomendasi KPK

KPK memastikan akan terus mengawal agar pelaksanaan program kartu prakerja dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Pandemi Covid-19, Survei: Bantuan Tunai dan Sembako Paling Dibutuhkan

65,6 persen masyarakat menginginkan bantuan tunai, sementara bantuan sembako berada di bawahnya dengan 59,8 persen.

NASIONAL | 12 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS