Banyuwangi Akan Jadi Daerah Pertama Miliki Laporan Berkelanjutan

Banyuwangi Akan Jadi Daerah Pertama Miliki Laporan Berkelanjutan
Rapat pembahasan laporan berkelanjutan Tim Bumi Global Karbon Foundation (BGKF) bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, baru-baru ini. (Foto: istimewa / istimewa)
Yuliantino Situmorang / YS Senin, 13 Juli 2020 | 16:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bumi Global Karbon Foundation (BGKF) saat ini mendampingi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk menyusun laporan berkelanjutan (Sustainability Report) versi Global Reporting Initiative (GRI). Dengan aksi ini, Banyuwangi akan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang mempunyai Laporan Berkelanjutan versi GRI standard.

“Artinya Banyuwangi sudah tiga langkah lebih maju dalam membuat laporan berkelanjutan yang akuntabel, terukur, dan tranparansi dalam memberikan informasi analisa risiko dampak kebijakan dan pembangunan terhadap ekonomi, sosial, lingkungan serta tata kelola yang mumpuni,” papar Pendiri BGKF), Ahmad Deni Daruri dalam rilis kepada media di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Berdasarkan catatan, GRI merupakan lembaga standardisasi pelaporan berkelanjutan yang didirikan UNEP, Ceres & Tellus Institute pada 1997. Saat ini, GRI berkantor di Belanda.

Hampir di seluruh dunia, kota-kota terbaiknya, lembaga negara dan kementerian, industrinya, melaporkan kinerja keberlanjutannya versi GRI standard.

Laporan berkelanjutan itu selaras dengan yang diminta PBB dalam hal Sustainability Development Goals (SDGs) yang terdiri atas 17 sasaran dan rencana penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29%; usaha sendiri dan 41% dengan bantuan luar negeri sesuai dengan Paris Agreement.

Hal itu akan menjadi terukur, akurat, kredibel, akan terungkap dalam laporan tersebut.

Selain itu, kata Deni, laporan berkelanjutan versi GRI Standard, Pemkab Banyuwangi terkoneksi dengan apa yang diminta investor yang mendukung Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) yang berkedudukan di Swiss

"Investor yang selama ini membaca informasi perubahan iklim, air, dan hutan dari CDP (Carbon Disclosure Project) yang berkedudukan di London," ungkapnya.

Menurut dia, apa yang dilakukan BGKF dan Pemkab Banyuwangi merupakan langkah cerdas di masa pandemi Covid-19 untuk percepatan dan pemulihan ekonomi.

Dengan membuat laporan tersebut, akan menambah pemangku kepentingan lebih luas ke tingkat dunia. Sehingga, investor yang berkelanjutan akan segera masuk ke banyuwangi. Dan juga menyambut indonesia sebagai anggota UNECOSOC 2021-2023.

Selain itu, lanjutnya, BGKF bekerja sama dengan GRI Indonesia untuk membantu UMKM di Banyuwangi sehingga meningkatkan daya saing. Serta akan menambah daya tarik investor.

Sebagian UMKM akan dibantu menyusun laporan berkelanjutan versi GRI sehingga semakin akuntable dan tranparan.
BGKF adalah anggota GRI, TCFD, dan satu-satunya mitra CDP yang terakreditasi di Indonesia akan terus membantu daerah lain yang siap dengan tranparansi yang tinggi.

"Karena dengan membuat laporan berkelanjutan versi GRI standard, daerah tersebut telah melaksanakan Perpres 59 tahun 2017, UU 16 Tahun 2016 tentang Paris Agreement, Perpres 61 Tahun 2011, Perpres 71 Tahun 2011 dan aturan lain yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan,” papar Deni.



Sumber: Suara Pembaruan