ASN Terlibat Ideologi Khilafah Akan Diberhentikan Tidak Hormat
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ASN Terlibat Ideologi Khilafah Akan Diberhentikan Tidak Hormat

Senin, 13 Juli 2020 | 18:38 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat ideologi khilafah akan diberhentikan tidak hormat. Hal itu sesuai Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN.

"ASN apabila terbukti menganut dan mendukung paham khilafah, maka terhadap ASN tersebut sesuai Pasal 87 ayat 4 huruf b UU 5/2014, diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945," kata Tjahjo, Senin (13/7/2020).

Tjahjo menuturkan saat ini tampaknya sedang muncul isu mengenai keterlibatan ASN dalam upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Tjahjo menyatakan ASN sepatutnya tetap patuh pada ideologi Pancasila. Menurut Tjahjo, ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Artinya berorientasi meniadakan nation state.

"Ancaman khilafah sudah terang-terangan ingin mengganti ideologi Pancasila," ujar mantan menteri dalam negeri tersebut.

Tjahjo mengungkap sejak awal masuk menjadi pegawai, sesuai dengan Pasal 4 UU 5/2014, setiap ASN diwajibkan mematuhi 15 nilai-nilai dasar ASN. Nilai dasar nomor satu dan dua secara tegas disebutkan memegang teguh ideologi Pancasila, serta setia mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah.

Baca juga: Soal Larangan Paham Khilafah di Indonesia, Ini Penjelasan Ma'ruf Amin

"UU ASN juga mengharuskan pegawai ASN untuk mematuhi kode etik dan kode perilaku. Salah satu kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, seperti disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 UU ASN," ucap Tjahjo.

Tjahjo menuturkan dalam kaitan dengan afiliasi politik, ASN juga berkedudukan sebagai aparatur negara yang harus netral dan bebas dari kepentingan golongan atau partai politik (parpol). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 2 UU 5/2014.

Tjahjo menjelaskan pegawai ASN juga memiliki fungsi selain sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik. Selain itu ASN juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini juga disebutkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 5/2014.

"Ketika diangkat menjadi PNS, juga diharuskan mengucapkan sumpah/janji, yang salah satu sumpah/janji yang diucapkan adalah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Sumpah ini diucapkan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan didampingi oleh rohaniawan," kata Tjahjo.

Tjahjo pun menyebut, "Jadi setidaknya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pegawai ASN, sehingga pegawai ASN harus berada dalam koridor memegang teguh ideologi Pancasila, mempertahankan UUD Negara RI 1945, dan kepatuhan pada pemerintah yang sah, yaitu mematuhi nilai-nilai dasar, mematuhi kode etik dan kode perilaku, bebas intervensi, menjadi perekat dan pemersatu bangsa, dan wajib setia dan taat pada Pancasila dan UUD Negara RI 1945."

Baca juga: Mantan Panglima NII: Paham Khilafah Sudah Menyasar ke Mana-mana

Tjahjo menambahkan konsekuensi setiap pejabat ASN baik tingkat pusat maupun daerah, hukumnya wajib menjaga dan mengamalkan ideologi negara dan UUD 1945. Selain itu ikut menjaga keutuhan NKRI dan mendukung pemerintahan, sehingga setiap kebijakan yang tidak bertentangan ideologi negara, dan kesetiaan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Tjahjo menuturkan Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah, pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2/2017 yang mengubah UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Doni Monardo: Rencana Pembukaan Sekolah di Zona Kuning Masih Dikaji

Doni Monardo mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji untuk pembukaan sekolah di daerah yang masuk zona kuning atau risiko rendah virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 13 Juli 2020

DIY Belum Berani Buka Bioskop di Akhir Juli Mendatang

Meski sudah mendapat izin, DIY belum berani membuka bioskop pada akhir Juli mendatang.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Polda Kepri Tangkap WNA Penyiksa ABK WNI

Polda Kepri menetapkan tersangka dalam kasus penemuan jenazah Hasan Afriandi yang ditemukan di lemari es kapal berbendera Tiongkok, Lu Huang Yuan Yu 118.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Mendikbud Tegaskan Tidak Berencana Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh

Pembelajaran tatap muka akan semakin diperkuat dengan kombinasi pemanfaatan teknologi yang sudah diterapkan secara masif pada masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Bank Sampah Budi Luhur Jadi Referensi Studi Banding KKN Mahasiswa IPB

Mahasiswa KKN IPB mendatangi bank sampah Budi Luhur dalam rangka studi banding “Proses Pendirian Bank Sampah”.yang dil

NASIONAL | 13 Juli 2020

Menko PMK Minta Istilah New Normal Tak Perlu Diributkan

Menurut Muhadjir, semua pihak tidak perlu ribut dengan istilah new normal.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Tangani Zona Merah, Pemerintah Terapkan Karantina Lingkungan

Pemerintah fokus melakukan karantina lingkungan untuk mengendalikan virus corona atau Covid-19 di daerah zona merah.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Penyidikan Maria Pauline Terhambat

Penyidikan tersangka pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, tak berjalan mulus. Pasalnya warga negara Belanda ini belum didampingi pengacara.

NASIONAL | 13 Juli 2020

9 Provinsi Tanpa Penambahan Kasus Positif Covid-19

Sebanyak sembilan provinsi tercatat tak ada penambahan kasus positif Covid-19 alias nol pada hari ini, Senin (13/7/2020).

NASIONAL | 13 Juli 2020

Banyuwangi Akan Jadi Daerah Pertama Miliki Laporan Berkelanjutan

Banyuwangi sudah tiga langkah lebih maju dalam membuat laporan berkelanjutan yang akuntabel, terukur, dan tranparansi dalam memberikan informasi.

NASIONAL | 13 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS