Kasus Jual-Beli Pulau Malamber, Ini Kata Mendagri

Kasus Jual-Beli Pulau Malamber, Ini Kata Mendagri
Tito Karnavian. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Markus Junianto Sihaloho / JAS Senin, 13 Juli 2020 | 19:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tak berusaha mengambil alih penanganan kasusnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memilih untuk menelusuri dan memonitor kasus dugaan jual-beli Pulau Malamber di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), yang belakangan viral.

Dalam laporannya di hadapan Komisi II DPR, Senin (13/7/2020), Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah menginvestigasi dan meminta penjelasan dari Pemprov Sulbar. Hasilnya, diketahui bahwa pulau tersebut statusnya masih tanah belum ada yang memiliki sertifikat.

Dijelaskannya, Indonesia mengenal hak memiliki dan hak menguasai dalam hal pertanahan. Lahan pulau itu dikuasai oleh penduduk setempat berjumlah 5 kepala keluarga (KK) dengan luas 6,4 hektare.

Lalu ada pihak yang berusaha untuk menguasai tanah tersebut, yang mana hal itu dibolehkan oleh aturan sepanjang dibeli oleh orang Indonesia sendiri, bukan warga negara asing. Nah, hak menguasai tanah itu dipegang oleh 5 KK tadi namun tanpa ada sertifikat dokumen kepemilikan. Maka dianggap kepemilikannya adalah milik negara atau dalam hal ini adalah Pemprov Sulbar atau Pemkab Mamuju.

"Peminat yang akan membeli ini sudah melakukan transaksi dengan yang menguasai 5 KK tersebut, artinya bertransaksi dan bernegosiasi dengan yang memiliki hak memiliki," kata Tito Karnavian.

Namun karena dokumen kepemilikan lahan tidak ada, maka pemilik sebenarnya lahan itu masih pemerintah. Dan sampai saat ini, sama sekali belum ada transaksi jual-beli dengan pihak pemerintahan setempat. Peminatnya sendiri diketahui memiliki riwayat keluarga dan besar di sana. Maka oleh Kemdagri, dimintakan agar si peminat melaksanakan proses komunikasi dengan Pemda setempat.

"Dan tergantung Pemda, apakah akan memberikan hak atau peluang kepada peminatnya. Misalnya untuk bisa mengusahakan tanah atau pulau tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Misal diberikan hak guna usaha. Ini bisa terjadi di beberapa pulau lain," kata Tito Karnavian.

Diketahui pihaknya pula, Polres Mamuju juga sedang melakukan investigasi soal kemungkinan pelanggaran hukum yang ada.

"Kami tetap dari Kemdagri memonitor, dan tentunya komunikasi antara Pemda dan DPRD menjadi sangat penting bersama BPN-nya," pungkas Tito Karnavian.