Kasus Jual-Beli Pulau Malamber, Ini Kata Mendagri
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Jual-Beli Pulau Malamber, Ini Kata Mendagri

Senin, 13 Juli 2020 | 19:05 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Tak berusaha mengambil alih penanganan kasusnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memilih untuk menelusuri dan memonitor kasus dugaan jual-beli Pulau Malamber di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), yang belakangan viral.

Dalam laporannya di hadapan Komisi II DPR, Senin (13/7/2020), Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah menginvestigasi dan meminta penjelasan dari Pemprov Sulbar. Hasilnya, diketahui bahwa pulau tersebut statusnya masih tanah belum ada yang memiliki sertifikat.

Dijelaskannya, Indonesia mengenal hak memiliki dan hak menguasai dalam hal pertanahan. Lahan pulau itu dikuasai oleh penduduk setempat berjumlah 5 kepala keluarga (KK) dengan luas 6,4 hektare.

Lalu ada pihak yang berusaha untuk menguasai tanah tersebut, yang mana hal itu dibolehkan oleh aturan sepanjang dibeli oleh orang Indonesia sendiri, bukan warga negara asing. Nah, hak menguasai tanah itu dipegang oleh 5 KK tadi namun tanpa ada sertifikat dokumen kepemilikan. Maka dianggap kepemilikannya adalah milik negara atau dalam hal ini adalah Pemprov Sulbar atau Pemkab Mamuju.

"Peminat yang akan membeli ini sudah melakukan transaksi dengan yang menguasai 5 KK tersebut, artinya bertransaksi dan bernegosiasi dengan yang memiliki hak memiliki," kata Tito Karnavian.

Namun karena dokumen kepemilikan lahan tidak ada, maka pemilik sebenarnya lahan itu masih pemerintah. Dan sampai saat ini, sama sekali belum ada transaksi jual-beli dengan pihak pemerintahan setempat. Peminatnya sendiri diketahui memiliki riwayat keluarga dan besar di sana. Maka oleh Kemdagri, dimintakan agar si peminat melaksanakan proses komunikasi dengan Pemda setempat.

"Dan tergantung Pemda, apakah akan memberikan hak atau peluang kepada peminatnya. Misalnya untuk bisa mengusahakan tanah atau pulau tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Misal diberikan hak guna usaha. Ini bisa terjadi di beberapa pulau lain," kata Tito Karnavian.

Diketahui pihaknya pula, Polres Mamuju juga sedang melakukan investigasi soal kemungkinan pelanggaran hukum yang ada.

"Kami tetap dari Kemdagri memonitor, dan tentunya komunikasi antara Pemda dan DPRD menjadi sangat penting bersama BPN-nya," pungkas Tito Karnavian.




BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Siapkan Sanksi untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Panglima TNI: Kesiapan Operasional Jadi Kunci Keberhasilan Tugas PPRC TNI

Di tengah situasi pandemi global, TNI harus selalu berada dalam tingkat kesiapan tertinggi untuk menghadapi ancaman nyata yang mungkin terjadi.

NASIONAL | 13 Juli 2020

58 Orang Positif Covid-19, Gugus Tugas Lakukan Tracing Tiga Media di Surabaya

Tiga media di Surabaya yang dilakukan penelusuran adalah RRI, TVRI dan Metro TV.

NASIONAL | 13 Juli 2020

ASN Terlibat Ideologi Khilafah Akan Diberhentikan Tidak Hormat

Tjahjo Kumolo menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat ideologi khilafah akan diberhentikan tidak hormat.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Doni Monardo: Rencana Pembukaan Sekolah di Zona Kuning Masih Dikaji

Doni Monardo mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji untuk pembukaan sekolah di daerah yang masuk zona kuning atau risiko rendah virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 13 Juli 2020

DIY Belum Berani Buka Bioskop di Akhir Juli Mendatang

Meski sudah mendapat izin, DIY belum berani membuka bioskop pada akhir Juli mendatang.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Polda Kepri Tangkap WNA Penyiksa ABK WNI

Polda Kepri menetapkan tersangka dalam kasus penemuan jenazah Hasan Afriandi yang ditemukan di lemari es kapal berbendera Tiongkok, Lu Huang Yuan Yu 118.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Mendikbud Tegaskan Tidak Berencana Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh

Pembelajaran tatap muka akan semakin diperkuat dengan kombinasi pemanfaatan teknologi yang sudah diterapkan secara masif pada masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 13 Juli 2020

Bank Sampah Budi Luhur Jadi Referensi Studi Banding KKN Mahasiswa IPB

Mahasiswa KKN IPB mendatangi bank sampah Budi Luhur dalam rangka studi banding “Proses Pendirian Bank Sampah”.yang dil

NASIONAL | 13 Juli 2020

Menko PMK Minta Istilah New Normal Tak Perlu Diributkan

Menurut Muhadjir, semua pihak tidak perlu ribut dengan istilah new normal.

NASIONAL | 13 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS