Kasus Pembobolan Data Milik Denny Siregar Perlu Jadi Perhatian Serius

Kasus Pembobolan Data Milik Denny Siregar Perlu Jadi Perhatian Serius
Arief Poyuono
Carlos KY Paath / RSAT Senin, 13 Juli 2020 | 21:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kasus pembobolan data milik pegiat media sosial Denny Siregar dinilai perlu menjadi perhatian serius. Anggapan publik selama ini bahwa keamanan informasi data telekomunikasi akan sulit dibobol ternyata keliru.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arief Poyuono menegaskan kasus itu jangan dipandang biasa-biasa saja. Sebab pembobolan data dapat terjadi di sektor perbankan, energi, jasa pelabuhan dan lain-lain.

“Ini bukan kasus sembarangan lho. Bukan persoalan siapa tersangkanya, tetapi bayangkan saja, seseorang bisa mencomot kapan data penting di Telkomsel yang bisa saja untuk kepentingan politik dan tujuan tertentu. Saya kira, kasus ini bisa menyeret tersangka lain,” kata Arief, Senin (13/7/2020).

Arief mengingatkan tidak tertutup kemungkinan pejabat negara pun dibobol datanya. “Bisa jadi, percakapan menteri sampai presiden juga disadap atau dibobol datanya,” ujar wakil ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.

Arief berharap manajemen Telkomsel melakukan screening atau pemeriksaan kepada pegawai yang memiliki akses dan bertanggung jawab atas semua data pelanggan Telkomsel. Hal ini penting untuk memastikan para pegawai tidak tercemar moral buruk.

Selain itu juga demi menjaga kerahasiaan pelanggan Telkomsel. Menurut Arief, screening nantinya perlu melibatkan Badan Intelejen Negara (BIN). Tidak hanya terhadap pegawai Telkomsel, melainkan seluruh direksi BUMN.

Seperti diketahui, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap karyawan Telkomsel yang diduga membocorkan data pribadi Denny Siregar kepada akun Twitter Opposite6890. Penangkapan itu atas dasar laporan yang dilakukan Telkomsel ke Bareskrim pada 8 Juli 2020.

Pembobol diketahui merupakan karyawan outsourcing Telkomsel di Ruko Grapari, Krukut, Surabaya, Jawa Timur yang bertugas sebagai customer service. Posisinya ini membuat pelaku memiliki akses terbatas terhadap data pribadi pelanggan.

Pelaku dijerat Pasal 46 dan 48 Undang-Undang (UU) 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 50 UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 362 KUHP, dan Pasal 95 UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman 10 tahun penjara atau denda Rp 10 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com