FKMTI Ungkap Pola Mafia Tanah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

FKMTI Ungkap Pola Mafia Tanah

Senin, 13 Juli 2020 | 18:54 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Korban Mafia Tanah (FKMTI) mengungkapkan aksi-aksi yang dilakukan mafia tanah dalam merampas memiliki pola yang tak jauh berbeda satu dan lainnya. Mafia tanah kerap menggunakan jalur peradilan dengan modal alas hak yang sebenarnya berbeda untuk mengklaim suatu bidang tanah yang diincarnya.

"Polanya sama. Mendalilkan hak di tempat lain untuk mengklaim di lokasi yang ingin dirampas. Polanya sama," kata Ketua Pengurus FKMTI, Supiardi Kendi Budiardjo, dalam konferensi pers melalui daring, Senin (13/7/2020).

Budi menuturkan, sebagian besar anggota FKMTI yang berjumlah sekitar 2.000 anggota dan tersebar di berbagai daerah menjadi korban mafia tanah dengan pola yang tak jauh berbeda.

Dicontohkan, kasus mafia tanah dengan korban Robert Sudjasmin. Dituturkan, Robert membeli tanah Sertifikat Hak Milik no.139/Pegangsaan II melalui proses lelang yang dilakukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) pada 1990 seluas hampir 9.000 meter persegi.

Nama Robert Sudjasmin pun sudah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pemilik tanah tersebut yang dalam proses ganti nama pemilik sebelumnya. Namun, tanah Robert tersebut dirampas oleh sebuah korporasi hanya dengan bermodal Girik C nomor 868 di daerah Petukangan dan risalah lelang nomor 388.

"Contoh kasus pak Robert. Sangat sederhana. Beli SHM nomor 139 dari lelang nomor 388. Oleh perusahaan digugat dengan risalah lelang 388. SHM 139 berlokasi Pegangsaan sementara yang satu lagi di Petukangan. Sederhana sebenarnya. BPN seharusnya tahu. Girik 868 itu di Petukangan bukan Pesanggrahan. Ini namanya merampas di depan penegak hukum. Ada pembiaran perampasan tanah di depan penegak hukum," tegasnya.

Budi menegaskan, aksi mafia tanah bukanlah sengketa tanah. Dikatakan, sengketa tanah hanya terjadi jika terdapat dua ahli waris memperebutkan satu bidang tanah. Namun, pola yang dilakukan mafia tanah merupakan perampasan. Hal ini lantaran mafia tanah umumnya tidak memiliki hubungan apapun dengan pemiliki hak. Padahal, sebagian besar anggota FKMTI memiliki SHM dan tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikannya.

"Punya SHM belum tentu aman," tegasnya.

Untuk itu, Budi mendorong para korban mafia tanah maupun masyarakat umumnya untuk melengkapi dokumen dan menyusunnya secara rapi agar mudah dipahami. Dengan modal yang dimilikinya, para mafia kerap menggunakan jalur peradilan untuk mencaplok tanah incarannya.

Tanpa kelengkapan dokumen membuat masyarakat yang awam hukum kerap kalah di pengadilan. Kalaupun menang, seringkali masyarakat tetap kesulitan untuk kembali mengurus hak kepemilikannya.

Selain itu, FKMTI juga mendorong agar BPN segera membatalkan sertifikat yang terbukti penerbitannya maladministrasi dan digunakan mafia untuk merampas tanah masyarakat. Lebih jauh, FKMTI juga mendorong agar segera dibentuk Badan Peradilan Agraria serta meminta pemerintah untuk menaati UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta merevisi atau mengoreksi PP 24/1997. FKMTI menilai PP tersebut menjadi celah hukum maraknya mafia yang merampas tanah masyarakat.

"FKMTI mendorong pemerintah mengoreksi PP 24/1997," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Mahfud MD: 86% Koruptor Lulusan Perguruan Tinggi

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, perguruan tinggi menjadi terdakwa dalam persoalan korupsi. Dikatakan, 86% koruptor di Indonesia lulusan perguruan tinggi

NASIONAL | 20 Oktober 2021

100 Tokoh Agama di Rembang Ikuti Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sebanyak 100 tokoh agama di Rembang mengikuti pemberdayaan ekonomi umat yang diselenggarakan Kementerian Agama.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Ditahan KPK, Bupati Kuansing Irit Bicara

Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra irit bicara saat akan ditahan KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan izin perkebunan sawit.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Pengurus dan Kader Jaringan Bela Negara Tandatangani Fakta Integritas

Puluhan calon pengurus dan kader Jaringan Bela Negara (JBN) menandatangani fakta integritas, Rabu (20/10/2021) malam.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Bantu Korban Gempa Bali Timur, Wayan Sudirta Gelontorkan 5,7 Ton Beras

Wakil Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Sudirta membagikan secara langsung sejumlah bantuan untuk para korban gempa bumi di Karangasem dan Bangli, Bali.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Kepala BNPB Tekankan Pentingnya Aktivitas Pengurangan Risiko Bencana

Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito menekankan pentingnya aktivitas pengurangan risiko bencana.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


Kapolri Persilakan Peserta Lomba Mural Kritik Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, membuka pintu lebar kepada para peserta masukan festival mural untuk memberikan masukan atau kritikan kepada Polri.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Pengamat: Perlu Petinggi TNI Jago Diplomasi dan Kompetensinya Diakui Dunia

Catatan terkait dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, pemerintah membutuhkan petinggi TNI yang jago berdiplomasi dan kompetensinya diakui dunia.

NASIONAL | 20 Oktober 2021

Sutan Berharap Apkasi Otonomi Expo 2021 Bisa Bangkitkan Perekonomian Daerah

Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan berharap Apkasi Otonomi Expo 2021 bisa membangkitkan perekonomian daerah.

NASIONAL | 20 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Pinjol Ilegal


# Molnupiravir


# Liga Champions



TERKINI
Ini Upaya BPBD Kota Tangerang Antisipasi Banjir di Musim Hujan

Ini Upaya BPBD Kota Tangerang Antisipasi Banjir di Musim Hujan

MEGAPOLITAN | 20 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings