Pemda Masih Langgar Aturan Pembukaan Kembali Sekolah

Pemda Masih Langgar Aturan Pembukaan Kembali Sekolah
Siswa siswi tahun ajaran baru 2020 mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMAN 16 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, 13 Juli 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Maria Fatima Bona / IDS Senin, 13 Juli 2020 | 23:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2020/2021 sudah mulai kembali berlangsung pada hari ini, Senin (13/7/2020). Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim meminta pemerintah daerah (pemda), khususnya kepala dinas pendidikan, mematuhi surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri terkait pembukaan kembali sekolah. Sebab, FSGI menerima laporan ada dua pemda yang melanggar SKB tersebut, yakni pemerintah Kabupaten Simeulue, Aceh dan pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

FSGI mendapatkan laporan bahwa kepala dinas pendidikan Kabupaten Simeulue menginstruksikan seluruh siswa, mulai dari SD hingga SMA, untuk kembali masuk sekolah. Padahal berdasarkan SKB 4 Menteri, sekolah di zona hijau diperbolehkan dibuka secara bertahap untuk setiap jenjang. Untuk awal, yang diperbolehkan masuk sekolah hanyalah siswa SMA/SMK dan SMP.

“Kami melihat masih banyak kepala dinas kota/kabupaten yang mengindahkan instruksi gubernur dan SKB 4 Menteri. Kami berharap Kemdikbud dan dinas pendidikan provinsi untuk menegur keputusan yang diambil oleh kepala dinas pendidikan di Kabupaten Simeulue ini,” kata Satriwan kepada Suara Pembaruan, Senin (13/7/2020).

Selain itu, Satriwan menyebutkan, pemerintah Kota Bekasi melaksanakan uji coba di dua sekolah negeri, yakni di SD dan SMP.

“Kami berharap wali kota Bekasi mengikuti SKB 4 Menteri karena wilayah yang belum masuk ke dalam zona hijau seharusnya melaksanakan MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah) secara virtual dengan didampingi orang tua. Jadi jangan memaksakan,” ujarnya.

Satriwan menegaskan, kepala dinas pendidikan harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa sesuai dengan SKB 4 Menteri. Sebab, dalam SKB 4 Menteri tersebut dengan sangat jelas dinyatakan bahwa untuk wilayah Covid-19 di zona kuning, oranye, dan merah masih dilarang untuk melakukan kegiatan tatap muka dan membuka sekolah. Adapun ketentuan dasarnya adalah kabupaten/kota harus zona hijau, pemda harus setuju, sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, serta orang tua murid setuju pembelajaran tatap muka

Untuk itu. Satriwan memberi apresiasi kepada pemda Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski berada di zona hijau, pemda setempat tetap memilih menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan murid. Pemda Bima juga patuh melaksanakan kegiatan MPLS secara virtual sesuai arahan dari gubernur NTB.

Sementara itu, Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad mengatakan, pihaknya belum menerima laporan mengenai daerah yang membuka sekolah di semua jenjang.

“Nanti saya cek dinas pendidikan di di Kabupaten Simeulue dulu,” kata Hamid melalui pesan singkat kepada Suara Pembaruan.

Hamid menyebutkan, untuk hari pertama tahun ajaran baru ini, Kemdikbud baru menerima sedikit laporan dari kabupaten/kota yang membuka sekolah tatap muka. Untuk itu, pihaknya terus melakukan identifikasi.



Sumber: BeritaSatu.com