99,5% Negara di Dunia Akui Papua Bagian Integral NKRI
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

99,5% Negara di Dunia Akui Papua Bagian Integral NKRI

Selasa, 14 Juli 2020 | 13:58 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kampanye isu kolonialisme di tanah Papua yang terus dilakukan para aktivis dan pendukung kemerdekaan West Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin Agus Kossay, di dunia internasional diyakini tidak akan memiliki pengaruh signifikan karena hampir seluruh negara di dunia mengakui bahwa Papua bagian integral dari Indonesia.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Ida Bagus Made Bimantara, yang akrab disapa Sade, menegaskan, bahwa berbagai isu di Papua seutuhnya merupakan urusan dalam negeri, dan semua negara memahami dan menghormati posisi Indonesia.

“Hampir 99,5 pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia, hanya satu negara masih mempertanyakan yaitu Vanuatu,” ujar Sade, dalam diskusi “Mengapa Isu Papua Diinternasionalisasi” , Senin (13/7/2020).

Sade menegaskan, Papua saat ini sudah bebas secara politik, dan di sana sudah dijalankan pilkada, pilpres, diberikan hak otonomi khusus, juga pemerintah pusat terus melakukan kebijakan afirmatif action dengan berupaya sekuat tenaga memenuhi hak dasar, termasuk hak asasi manusia.

Berbagai akses juga sepenuhnya diberikan seperti menghadirkan BBM dengan harga sama seperti di daerah lain di Indonesia, akses transportasi dan infrastruktur terus dibangun, layanan kesehatan dijalankan. Sementara, Benny Wenda yang terus mengampanyekan kemerdekaan Papua, sejatinya tidak pernah berkontribusi ke Papua, bahkan sebaliknya meminta donasi untuk terbang ke seluruh dunia, hingga memberi instruksi untuk membunuh pekerja pembangunan infrastruktur di Papua.

Ia pun memastikan, pemerintah bekerja keras menyelesaikan persoalan yang masih ada, bahkan bertindak tegas kepada tersangka ujaran kebencian terhadap Papua. Bahwa masih ada kendala, tidak bisa dimungkiri namun saat ini kondisi Papua terus semakin baik. Adapun kelompok separatis, justru tidak berkontribusi, dan memecah belah.

Tindakan kelompok tersebut juga sama dengan menista proses demokrasi yang sudah dijalankan oleh rakyat Papua ketika memilih dalam proses pilkada, pilpres, memilih anggota DPR, yang notabene merupakan orang asli Papua. Sementara kelompok separatis itu yang hidup di luar Papua, mengklaim dan seringkali mengatasnamakan seperti seorang raja.

“Ini sangat meremehkan demokrasi, mereka hanya ingin meraih tujuan sempit di luar koridor demokrasi. Kita harus bersama bekerja demi kemakmuran Papua. Bekerja dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kemanusian,” tegas Sade.

Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas Moksen Idris Sirfefa menambahkan, Papua memiliki masalah komplek, memerlukan pendekatan komprehensif dalam penyelesaiannya. Pemerintah pun selalu mengedepankan pendekatan dialog, juga terus mendukung Papua dengan kebijakan otonomi khusus yang terus diperbaiki agar semakin relevan dengan situasi terbaru Papua.

Karena itu, ia mengajak masyarakat Papua untuk tidak terlalu terlena dengan isu-isu lama yang diciptakan untuk kentungan kelompok kecil namun lebih fokus pada masa depan. Isu-isu lama pun seringkali tidak berbasis fakta.

Ia menegaskan, melihat Papua tidak bisa dengan sekilas. Otonomi khusus (otsus) merupakan jalan tengah moderat yang sama-sama menguntungkan karena sejatinya pemerintah melimpahkan sepenuhnya kebijakan Papua ke daerah. Moksen mengingatkan, Papua punya potensi besar untuk maju karena itu semua pihak agar berpikir jernih, tidak emosi. Menurut dia, dana otsus sudah sangat membantu karena mencapai 60 persen anggaran APBD provinsi di Papua.

Ketua Pemuda Lira Provinsi Papua, Steve R Mara, mengajak generasi muda Papua jangan percaya begitu saja dengan isu internasionalisasi Papua yang didorong kelompok tertentu sehingga melupakan berbagai potensi besar generasi muda Papua.

Jika terus terlena isu-isu internasional yang tidak memiliki basis fakta, maka ia khawatir generasi muda menjadi lebih malas untuk berpikir lebih maju, tidak mampu melihat beragam peluang. Ia mengajak anak muda Papua untuk berkontribusi nyata dan tidak merasa inferior.

“Kenapa merasa kecil padahal kita bisa melakukan hal besar, jangan terlena dengan isu yang dibangun kelompok sebelah, anak muda Papua harus bangun sebaliknya juga, mampu menunjukkan bisa berkontribusi nyata bagi Indonesia,” tegasnya.

Duta Besar Senior Pamong Papua, Michael Manufandu MA, juga mengingatkan, kemajuan di Papua sudah sangat luar biasa, terlebih di era pemerintah sekarang yang fokus menaikkan kualitas sumber daya manusia dan akses transportasi infrastruktur.

Karena itu, ia mengajak generasi muda Papua untuk bersama-sama memajukan, kemudian para pemimpin di daerah bisa menjelaskan duduk persoalan sebenarnya kepada generasi baru Papua saat ini agar tidak terus menerus menilai pemerintah seolah kapitalistik mileristik. Karena pemerintah pusat justru telah membantu Papua dengan dana lewat APBD, dana khusus, dan anggaran lain demi kemajuan Papua.

Apalagi, tambah Michael, pemerintah terus berupaya memberi jalan terbaik bagi Papua misal dengan pengembangan kawasan adat, menampung aspirasi untuk usul pemekaran daerah baru.

Dengan otsus semua peluang menjadi terbuka. Misal, dahulu hanya level pejabat yang bisa anaik pesawat untuk keluar daerah, sekarang siapa pun di Papua bisa dan itu bukti nyata terjadi hal positif di Papua. Akses pendidikan pun semakin terbuka.

“Pemerintah melimpahkan wewenang dan anggaran, dalam kerangka NKRI, demi membangun Papua,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gubernur Sumut: Jangan Dulu Belajar Tatap Muka di Sekolah

Anak-anak merupakan salah satu prioritas yang harus dijaga dan dilindungi dari ancaman pandemi Covid-19.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Dugaan Prostitusi, Polisi Dalami Uang yang Diterima Artis HH

Uang puluhan juta yang sudah diterima itu, belum diketahui sebagai uang muka atau bukan.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Jokowi: Pandemi Perkuat Kebersamaan Raih Lompatan Kemajuan

Sebagai pengawal masa depan, perwira remaja TNI dan Polri harus cakap membaca tantangan serta peluang ke depan.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Artis HH Jalani Tes Usap Covid-19

Artis FTV yang tersandung kasus dugaan prostitusi, HH (23), menjalani pemeriksaan tes kesehatan, termasuk tes usap Covid-19, di Rumah Sakit Bhayangkara.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Ini Respons Sinar Mas atas Gugatan Freddy Widjaja

Freddy Widjaja telah mendapatkan haknya sebagai penerima wasiat sesuai dengan surat wasiat Eka Tjipta Widjaja.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Jokowi Optimistis Indonesia Mampu Atasi Covid-19

Bangsa Indonesia harus mengambil makna terdalam dari pandemi Covid-19 yang saat ini melanda 215 negara di dunia.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Kepala BNPT: Penanggulangan Terorisme Tak Bisa Dibebankan pada 1 Instansi

Penguatan sinergisitas dan koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait menjadi kunci penting dalam menjamin keberhasilan penanggulangan terorisme.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Ahmad Sahroni Dorong Penguatan Sistem Keimigrasian

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong penguatan sistem keimigrasian.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Presiden Jokowi Bangga Lantik Perwira Remaja TNI-Polri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bangga dapat melantik 750 perwira remaja TNI dan Polri.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Pasien Positif Covid-19 di Secapa Bandung Berkurang 165 Orang

Total ada sebanyak 165 orang di Secapa AD yang sebelumnya pasien positif menjadi negatif setelah dilakukan test usap kedua.

NASIONAL | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS