Paripurna DPR Sahkan Perppu 2/2020 Jadi UU

Paripurna DPR Sahkan Perppu 2/2020 Jadi UU
Ilustrasi rapat paripurna DPR. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / RSAT Selasa, 14 Juli 2020 | 17:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Paripurna DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2/2020  menjadi undang-undang, yang mengatur  penambahan aturan soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di masa  pandemi Covid-19.

Pengesahan itu dilakukan di dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/3/2020).

"Apakah disetujui menjadi undang-undang?," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat.

"Setuju," ungkap para anggota dewan yang hadir di rapat itu secara fisik maupun virtual.

Setelahnya, Dasco mengetukkan palu sidang tanda keputusan sah sudah diambil.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya berharap seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dia berharap Pilkada berjalan dengan protokol kesehatan ketat di tengah pandemi Covid-19.

Setelah RUU itu disahkan, kata Doli, kini giliran pihak penyelenggara untuk melaksanakan tugasnya. Yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, beserta seluruh jajaran pemerintah, menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing.

"Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya demi terlaksananya pilkada pada bulan Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat," tutur Doli.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah memberi apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR yang telah melaksanakan pembahasan RUU tersebut, termasuk dengan berbagai pertimbangan, masukan, dan saran konstruktif sehingga tercapai kesepakatan bersama.

Bagi pemerintah, aturan ini sangat strategis karena memberi payung hukum bagi pilkada serentak yang tertunda akibat ada virus corona.

"Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi masyarakat bersama penyelenggara negara, untuk bangkit dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat, dan bertindak untuk meredam laju Covid-19. Plus memulihkan dampak yang ditimbulkan, terutama sosial ekonomi bagi masyarakat," ujar Tito.

Ditambahkan Pilkada serentak 9 Desember 2020 jadi peluang bagi masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik yang unggul, inovatif, amanah, dan efektif untuk menghadapi krisis pandemi Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com