BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP Tahun 2019

BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP Tahun 2019
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyerahkan LHP atas LKPP tahun 2019 kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Selasa, 14 Juli 2020 | 19:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna telah menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 kepada DPR RI pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

LHP atas LKPP tahun 2019 ini diserahkan langsung oleh Ketua BPK kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto dan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif.

Baca juga: Rapat DPR Hari Ini Bahas Hasil Audit BPK hingga Perppu Pilkada

Agung mengatakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 84 Laporan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada dua LKKL, serta tidak menyatakan pendapat terhadap satu LKKL.

Is

Penyerahan LHP atas LKPP Tahun 2019 oleh BPK kepada DPR RI pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Dengan mengkonsolidasi hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan satu LKBUN Tahun 2019, BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2019.

"Meskipun terdapat tiga LKKL Tahun 2019 yang belum memperoleh opini WTP, temuannya maupun total anggarannya tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019 secara keseluruhan," ungkap Agung.

Dirina melanjutkan, opini WTP bukan berarti LKPP bebas dari masalah. BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam sistem pengendalian intern (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti.

LHP atas LKPP Tahun 2019 terdiri dari ringkasan eksekutif, LHP atas LKPP 2019 yang memuat opini, LHP atas SPI, dan LHP atas Kepatuhan. Terdapat pula laporan tambahan berupa laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal, serta kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2018 dan tahun 2019.

Is

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, saat menyampaikan sambutan.

Agung menyatakan, laporan tambahan ini dilakukan sebagai wujud nyata BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) No. 12 tentang The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions.

Di akhir sambutannya, Agung berharap pimpinan beserta anggota dewan terus mendorong pemerintah pusat dalam rangka perbaikan tanggung jawab pelaksanaan APBN, pada khususnya dan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.



Sumber: BeritaSatu.com