Tidak Bermasker di Bogor Denda Rp 150.000

Tidak Bermasker di Bogor Denda Rp 150.000
Wali Kota Bogor, Bima Arya, saat menjelaskan hasil rapat bersama Pemprov Jawa Barat di Balai Kota Bogor, Rabu (1/7/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Vento Saudale)
Vento Saudale / EHD Selasa, 14 Juli 2020 | 20:55 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Bogor segera menerapkan sanksi denda Rp100-150 ribu bagi masyarakat yang tak mengenakan masker di tempat umum terhitung mulai Senin 27 Juli 2020.
Wakil Wakil Kota Bogor Dedie A. Rachim saat dikonfirmasi membenarkan bahwa aturan sanksi tersebut akan mulai diterapkan setelah tanggal 27 Juli 2020.

"Seperti yang disampaikan Pemprov Jawa Barat menyebutkan denda Rp100-150 ribu bagi yang tidak bermasker di tempat umum. Denda ini akan diberlakukan tanggal 27 Juli 2020 di seluruh wilayah Jawa Barat," kata Dedie, Selasa (14/7/2020).

Dedie yang juga Ketua GTPP Covid-19 Kota Bogor menyebutkan sanksi penilangan itu akan dilakukan petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI-Polri atas nama Gugus Tugas.

"Namun tetap sanksi ini tak akan diterapkan atau pengecualian bagi masyarakat yang sedang pidato, makan minum, olahraga kardio tinggi dan sesi foto sesaat," katanya.

Pun demikian, lanjut Dedie, Pemkot Bogor siap menerapkan peraturan tersebut di Kota Bogor. Saat ini, pemkot menunggu aturan tetap melalui Pergub dari Pemprov Jabar.

Dedie mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring selama PSBB Transisi sampai masa pra-AKB saat ini, sebanyak 90 persen masyarakat Kota Bogor sudah mengenakan masker dalam kesehariannya.

Terkait dengan penerapan sanksi tersebut, Dedie mengungkapkan akan melibatkan banyak elemen. Diantaranya adalah Satpol-PP, TNI hingga kepolisian. Monitoring penerapan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker tidak memerlukan pos khusus seperti saat penerapan PSBB.  "Jadi dimanapun petugas berada, mereka bisa menindak, tanpa adanya pos pun bisa lah," ungkapnya.

Terkait dengan kemana mengalirnya uang denda tersebut nantinya. Dedie mengaku itu bukan merupakan hal yang perlu dikhawatirkan. Sebab mengacu kepada Pergub, maka sudah jelas uang denda akan masuk kedalam kas daerah.

 



Sumber: BeritaSatu.com