Kemdes dan KPK Teken MoU untuk Berantas Korupsi di Desa

Kemdes dan KPK Teken MoU untuk Berantas Korupsi di Desa
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Ketua KPK Firli Bahuri menandatangani nota kesepahaman terkait upaya pemberantasan korupsi di desa di Kantor Kemdes PDTT, Jakarta, Selasa (14/7/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Selasa, 14 Juli 2020 | 20:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengesahkan kerja sama untuk memberantas tindak pidana korupsi di desa.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Ketua KPK Firli Bahuri di Kantor Kemdes PDTT, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi guna meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan, pencegahan tindak pidana korupsi, pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pemberantasan korupsi, pengkajian dan penelitian serta penyediaan narasumber dan ahli.

Mendes Abdul Halim melaporkan, Kemdes PDTT telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena kita memang betul-betul melakukan upaya pencegahan yang semaksimal mungkin. Di sini, tiap bulan inspektorat memberikan laporan terkait kinerja dan berbagai hal di masing-masing ke Dirjenan, sehingga sejak dini, sudah bisa diketahui berbagai hal yang mengkhawatirkan bisa menimbulkan kerugian negara," ungkap sosok yang akrab disapa Gus Menteri tersebut.

Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kemdes PDTT juga dinyatakan telah mencapai 100%. LHKASN ini terdiri dari 1.329 ASN dan LHKPN sebanyak 856 pejabat.

Jumlah zona integritas, lanjut Gus Menteri, juga meningkat dari 6 unit kerja di tahun 2009 menjadi 19 unit kerja di tahun 2020.

"Ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk berbagai upaya pencegahan korupsi. Dengan kerja sama ini, mudah-mudahan kita diberikan satu kemudahan untuk terus berupaya agar seluruh keluarga besar Kemdes PDTT terjauhkan dari musibah korupsi di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi upaya Kemdes PDTT dalam mengembangkan pentingnya integritas di wilayah unit kerjanya. Menurutnya, ada beberapa alasan seseorang melakukan tindakan korupsi. Di antaranya adalah faktor keserakahan, faktor kesempatan maupun kebutuhan. Rendahnya ancaman hukuman juga dapat menjadi pemicu. 

"Tetapi di samping itu, korupsi muncul karena kekuasaan, karena ada kesempatan dan kurangnya integritas. Jadi, betapa pentingnya zona integritas ini," katanya.

KPK, lanjut Firli, sangat terbuka kepada setiap kementerian dan lembaga dalam rangka kerja sama terkait dengan langkah-langkah pemberantasan korupsi, baik itu bersifat pendidikan masyarakat, pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, pendidikan dan lain-lain.

"Khususnya Kemdes PDTT yang hari ini dilakukan penandatangan kerja sama. Kami siap untuk mendampingi dan kami siap untuk menjadi narasumber dan ahli. Hal yang penting adalah negara ini bebas dari korupsi," tutup Firli.



Sumber: BeritaSatu.com