Pemerintah Komitmen Fokus Peningkatan Kesejahteraan Papua

Pemerintah Komitmen Fokus Peningkatan Kesejahteraan Papua
Jaleswari Pramodhawardani. (Foto: ksp.go.id)
Lenny Tristia Tambun / CAR Selasa, 14 Juli 2020 | 14:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menegaskan pemerintah berkomitmen untuk fokus meningkatkan kesejahteraan Papua. Menurut Jaleswari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutamakan tiga pendekatan dalam menangani permasalahan di Papua yaitu pendekatan kesejahteraan, antropologis dan evaluatif.

Pendekatan kesejahteraan menjadi pendekatan paling utama dalam menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat.

“Presiden Jokowi melakukan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan berbagai pembangunan. Problem Papua hari ini adalah soal kesejateraan, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat yang terendah,” kata Jaleswari dalam Podcast dari Kantor KSP yang dirilis di akun Youtube KSP, Selasa (14/7/2020).

Menurutnya, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan di Papua dan Papua Barat seperti pembangunan ruas jalan Trans Papua, infrastruktur, BBM satu harga, dan mengambil alih atau divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Jaleswari menyatakan selama ini masyarakat Papua merasakan perbedaan harga BBM dengan wilayah Jawa, Sumatera dan lainnya. Masyarakat harus membayar BBM sangat mahal dengan harga yang berlipat-lipat, berbeda dengan di Jawa dan sebagainya.

“Saya harus katakan, BBM satu harga bukan sekadar menaikan atau menurunkan harga, tapi menyiratkan bagaimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud,” tegas Jaleswari.

Menurut Jaleswari pemerintah terus berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan di Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres ini sudah berakhir masa berlakunya pada 2019 dan akan diperbarui.

Intinya, lanjut Jaleswari, Presiden mengamanatkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, digitalisasi, tata kelola pemerintahan dan hukum, harus secara simultan dan paralel mendapatkan perhatian yang kontinyu.

“Kita tahu bahwa orang melihat masalah di Papua hanya mengenai HAM (hak asasi manusia) soal kekerasan, tapi bagaimana pemenuhan hak dasar masyarakat Papua itu masih minim dan terus ditingkatkan,” jelas Jaleswari.



Sumber: BeritaSatu.com