Revisi Prolegnas Prioritas 2020, Upaya Realistis Baleg DPR
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Revisi Prolegnas Prioritas 2020, Upaya Realistis Baleg DPR

Selasa, 14 Juli 2020 | 16:25 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR berusaha meyakinkan bahwa sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 merupakan upaya realistis. Baleg juga fokus untuk memastikan kualitas isi legislasi.

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi mengungkap Prolegnas Prioritas 2020 awalnya berjumlah 50 RUU ditambah empat RUU lanjutan periode sebelumnya. Menurutnya 50 RUU itu diusulkan atas kesepakatan fraksi-fraksi di DPR. Dia menegaskan pembahasan legislasi bukan hal yang mudah.

Dia menuturkan ketika sudah diputuskan 50 RUU, faktanya tak dapat dibahas, apalagi di tengah pandemi Covid-19, mayoritas anggota DPR terkendala untuk melaksanakan rapat.

“Ternyata dari 50 RUU itu ya kita memang tidak rasional, jumlahnya kebanyakan,” katanya dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Revisi Prolegnas 2020, Berdampak Tingkatkan Kinerja Legislasi DPR?”, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Dia menuturkan Prolegnas Prioritas 2020 akhirnya disusun ulang. Fraksi-fraksi kembali diminta memilih RUU yang lebih prioritas. Bukan hanya itu, DPD dan pemerintah juga diminta memberi pendapat. Hasilnya, 16 RUU dicabut.

Dia menegaskan langkah ini penting karena Proglegnas kerap menjadi sorotan LSM dan media massa. “Jadi yang jelas Baleg selalu berusaha memastikan DPR bekerja secara hati-hati. Jangan lupa, DPR ini juga lembaga politik yang didalamnya fraksi-fraksi yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sodik Mudjahid mengatakan DPR bukan 'industri', sehingga tidak bisa diukur produktivitasnya dengan jumlah RUU yang diselesaikan. Menurutnya, Baleg DPR lebih mengutamakan pendekatan kualitatif yaitu memastikan aspirasi masyarakat benar-benar termaktub sebelum sebuah RUU.

“Jadi pendekatan kualitatif saya kira yang terbaik. Kita kembali kepada prinsip good governance itu, di mana yang pertama adalah sejauh mana melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.

Selain itu, menurutnya, Baleg juga mengutamakan akuntabilitas. Dia tidak menginginkan DPR tak mau dipuji sebagai lembaga yang produktif membuat undang-undang, namun akuntabilitas pembuatannya nihil.

“Dipuji sebagai lembaga yang produktif, eh ternyata nanti kalah di Mahkamah Konstitusi. Sebagai kedewasaan kita, kita utamakan prinsip-prinsip good governance, partisipasi, akuntabilitas, dan prosedur hukumnya,” ucapnya.

Proses Legislasi

Pengamat Politik Ujang Komaruddin mengaku pernah menjadi staf ahli pimpinan DPR dan mengetahui betul proses legislasi. Pada 2015, lanjutnya, DPR hanya menghasilkan tiga produk undang-undang (UU). Setelah dicek, menurutnya, RUU yang terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) justru diabaikan.

RUU itu sejatinya untuk memudahkan akses UMKM terhadap kredit dan lembaga penjaminan. Akhirnya ketika usulan masuk lewat salah satu fraksi, dia menyatakan, dalam waktu enam bulan saja, RUU itu disahkan.

“Masalahnya adalah pada sifat kenegarawanan dari para politisi di Parlemen. Sebenarnya dengan jumlah staf ahli yang ada, DPR itu mampu membuat RUU berkualitas dalam waktu cepat. Ini bisa dimaksimalkan untuk membuat sebuah undang-undang yang bagus, menurut saya bisa. Memang persoalannya adalah DPR adalah lembaga politik, terlalu banyak kepentingan ada di situ,” katanya.

Dia menambahkan dengan segala kepentingan yang didahulukan itu, RUU yang prioritas akan dipercepat. Sebaliknya untuk RUU yang kepentingannya tidak prioritas, akan diperlambat atau bahkan sengaja didiamkan.

“Oleh karena itu saya tidak heran kalau misalkan kalau undang-undang yang terkait dengan kepentingan anggota dewan sendiri, ini kita cerita saja, ini auto kritik untuk kita semua, UU Minerba, UU KPK itu pasti cepat. Undang-undang yang memang menguntungkan diri dan kelompoknya bisa dipastikan cepat, tapi saya tidak menyalahkan DPR,” katanya. [MJS/C-6]



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Tinjau PTM Terbatas di Banten, Wapres Sampaikan Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal

Wapres menyatakan, PTM terbatas sangat penting dilakukan karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh (PJJ)

NASIONAL | 16 September 2021

Dampingi Wapres Tinjau PTM Terbatas, Mendikbudristek Minta Sekolah Terapkan Prokes Ketat

Dalam kunjungan tersebut, Nadiem meminta agar pelaksanaan PTM terbatas menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

NASIONAL | 16 September 2021

Langganan Banjir, Risma Minta Pemda di Kalimantan Siapkan Kebijakan Komprehensif

Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai dampak bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim

NASIONAL | 16 September 2021

Kementerian Sosial Tegaskan Sudah Perbarui Data DTKS

74.420.345 data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan telah diperbarui dan mengintegrasikannya dengan DTKS serta dipadankan dengan Dukcapil.

NASIONAL | 16 September 2021

Gubernur Sumsel Doakan Alex Noerdin Tabah Jalani Proses Hukum

Menurut Herman Daru, Alex Noerdin merupakan salah seorang sosok yang memberikan pengaruh positif terhadap dirinya secara pribadi.

NASIONAL | 16 September 2021

Perubahan Iklim Bisa Berdampak pada Tenggelamnya Pesisir Utara Jawa

Edvin mengatakan, kenaikan air laut tak lepas dari fenomena mencairnya es di kutub bumi dan pemuaian air laut karena pemanasan global.

NASIONAL | 16 September 2021

KPK Tetapkan Kadis PU Hulu Sungai Utara Tersangka Dugaan Suap Proyek

KPK menetapkan Kepala Dinas PU Hulu Sungai Utara, Maliki sebagai tersangka kasus dugaan suap.

NASIONAL | 16 September 2021

Erick Thohir: Kawasan Wisata Bakauheni Akan Jadi Jantung Pertumbuhan

Erick Thohir mengungkapkan kawasan wisata terpadu "Bakauheni Harbour City" di Lampung akan menjadi jantung baru pertumbuhan ekonomi.

NASIONAL | 16 September 2021

Sidang Perkara Asabri Diusulkan Digelar Terpisah

Trubus Rahadiansyah menyarankan proses persidangan perkara Asabri dilakukan secara terpisah.

NASIONAL | 16 September 2021

Menteri Tjahjo: PPK Tidak Maksimal Jatuhkan Sanksi untuk PNS

Menteri Tjahjo menyebut pejabat pembina kepegawaian (PPK) selama ini tidak maksimal dalam menjatuhkan sanksi terhadap PNS.

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Perkuat Jaringan Bisnis Koperasi Nasional, Dekopin Gandeng Ditjen Dukcapil dan Peruri

Perkuat Jaringan Bisnis Koperasi Nasional, Dekopin Gandeng Ditjen Dukcapil dan Peruri

EKONOMI | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings