Maraknya Mafia Tanah Disebut Akibat UU Agraria Tak Dijalankan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Maraknya Mafia Tanah Disebut Akibat UU Agraria Tak Dijalankan

Selasa, 14 Juli 2020 | 20:07 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Korban Mafia tanah Indonesia (FKMTI) menyebut maraknya kasus perampasan tanah yang dilakukan para mafia lantaran aparatur negara tidak menjalankan Undang-Undang (UU) 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selain itu juga Peraturan Pemerintah (PP) 1/1960 tentang Pendaftaran Tanah.

Kedua peraturan tersebut sebenarnya dinilai sangat berpihak kepada rakyat untuk melegitimasi tanah yang mereka miliki sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 45.

“Sebaliknya pemerintah menerbitkan PP 24/97 yang justru mengakomodasi kepentingan mafia perampas tanah rakyat,” kata Ketua FKMTI, Supiardi Kendi Budiardjo, Selasa (14/7/2020).

Budi menyatakan, oknum Badan Pertanahan Negara (BPN) kerap berlindung di balik PP 24/1997, meski sudah mengetahui kesalahannya menerbitkan SHGB di atas tanah SHM. Akibatnya dengan hanya bermodal SHGB dan dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik, tanah hasil rampasan mafia tanah menjadi seolah-olah legal.

Budi menyatakan pihaknya mendorong agar pemerintah merevisi atau bahkan mencabut PP 24/1997.
“Penguasa negara seharusnya mencabut PP 24/1997 yang bertentangan dengan UU Agraria yang sudah sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila,” tegas Budi.

Budi menambahkan maraknya mafia tanah yang merampas tanah masyarakat juga disebabkan kewenangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang dipangkas dalam urusan pertanahan sejak 1993.

“Banyak kasus perampasan tanah terjadi pada awal tahun 90-an. Saat itu surat Ipeda, salinan letter diserahkan ke BPN. Jadi banyak tanah rakyat yang dikuasai pihak pengembang, perkebunan dan lain-lain,” katanya.

Sementara Sekjen FKMTI, Agus Muldya Natakusuma mengatakan terdapat perbedaan antara perampasan dan sengketa tanah. Agus menjelaskan sengketa biasanya soal perebutan hak waris atau dua pihak yang memiliki hubungan bisnis atas satu bidang tanah.

Sementara, korban perampasan tanah tidak pernah menjual dan ada sangkut paut hubungan keluarga dengan pihak perampas tanah. Agus menegaskan kasus-kasus yang dialami oleh anggota FKMTI adalah bentuk perampasan tanah.

Agus mencontohkan sejumlah kasus perampasan tanah yang dialami anggota FKMTI. Salah satunya yang dialami Robert Sudjasmin yang tanahnya di Pesanggrahan dirampas oleh pengembang. Tanah tersebut dibeli Robert melalui lelang negara dengan risalah lelang nomor 338 dan telah dinyatakan BPN clear and clean.

Akan tetapi, pengadilan memutus Robert bukan pemenang lelang nomor 388 dan SHM miliknya dibatalkan BPN. Tanah yang dibeli Robert sebenarnya berada di lokasi berbeda dengan pengembang. Kasus-kasus perampasan tanah serupa dialami para anggota FKMTI yang sebagian besar memiliki SHM.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mengenang Ki Ageng Gribig Leluhur Airlangga Hartarto, Penasihat Sultan Agung dan Pejuang Islam

Ki Ageng Gribig atau yang bernama asli Wasibagno Timur adalah ulama besar yang menyebarkan Islam di Desa Krajan, Jatinom, Klaten, dan sekitarnya.

NASIONAL | 24 September 2021

Passing Grade P3K Ketinggian, P2G Minta Pemerintah Pertimbangkan Afirmasi untuk Guru

Seleksi kompetensi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru akan segera digelar

NASIONAL | 7 September 2021

Presiden Nyeker dan Naik Sampan di Cilacap, Begini Penampakannya

Presiden Jokowi nyeker alias berjalan tanpa alas kaki saat melepasliarkan tukik ke laut, di Pantai Pantai Kemiren, Cilacap, Jateng, Kamis (23/9/2021).

NASIONAL | 23 September 2021

MRPTNI: PTM Terbatas untuk Cegah Learning Loss

Jamal Wiwoo mengatakan, menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas adalah untuk mencegah learning loss

NASIONAL | 23 September 2021

Angkat Produk Papua, Sandiaga Uno Disebut Pemimpin Masa Depan

Mama Marice yang merupakan penjual es krim sagu tersebut menyambut kedatangan Menparekraf Sandiaga.

NASIONAL | 23 September 2021

Polres Yahukimo Periksa ASN Diduga Pemasok Senjata KKB

Barang bukti yang diamankan di antaranya 26 butir amunisi 5,6 5TJ, 8 Butir amunisi 38 SPC, satu magazine M-16, satu pasang pakaian loreng KNPB,

NASIONAL | 23 September 2021

Presiden Jokowi Tanam Mangrove untuk Pemulihan Lingkungan dan Mitigasi Iklim

Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Buka Kemungkinan Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

NASIONAL | 23 September 2021

Ketua MPR Imbau Penyelenggara Negara Penuhi Kewajiban Sampaikan LHKPN

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet mengimbau para penyelenggara negara berkomitmen memenuhi kewajiban untuk menyampaikan LHKPN.

NASIONAL | 23 September 2021

Surpres Calon Panglima TNI Diprediksi Dikirim Usai PON Papua

Tubagus Hasanuddin memprediksi surat presiden (surpres) calon panglima TNI akan dikirim usai PON Papua.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Dorong Penjualan, Megariamas Luncurkan Website Baru Feelancy

Dorong Penjualan, Megariamas Luncurkan Website Baru Feelancy

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings